TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Di tengah upaya terus mendorong masuknya investasi di provinsi ini, pelaku industri di Kabupaten Kendal justru dihadapkan pada persoalan serius berkait dengan arus distribusi pemenuhan kebutuhan bahan baku dan pengiriman produk.
Hal itu menyusul Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagai pintu utama yang dinilai tak lagi mampu mengakomodasi lonjakan aktivitas dari kawasan industri di Jateng.
Hal itu seperti diungkapkan Presiden Direktur PT Indonesia BTR New Energy Material yang berada di Kawasan Industri Kendal (KIK), Wu Lei. Menurut dia, grafit anoda dari Sulawesi untuk bahan baku baterai litium-ion harus menunggu antrean 5-7 hari sebelum bisa masuk ke Pelabuhan Tanjung Emas.
"Padahal, bahan baku untuk baterai litium-ion yang kami produksi ini sangat kami tunggu. Karena harus menunggu lama, proses produksi tidak bisa maksimal,” katanya, Senin (4/5).
Wu Lei menuturkan, pada 2-3 tahun lalu aktivitas bongkar muat kapal untuk kebutuhan industri masih bisa dilakukan setiap hari.
Namun kini, kondisi di dermaga Tanjung Emas sudah terlalu sibuk dengan banyaknya barang, baik yang tiba maupun harus dikirim.
Imbasnya, dia menambahkan, PT BTR yang menargetkan ekspor sebanyak 800 kontainer/bulan harus puas dengan pengiriman 600 kontainer/bulan.
"Kalau bongkar muat lancar, kami bisa menaikkan (pengiriman produk-Red). Kami rasa pemerintah perlu menyiapkan solusi," ucapnya.
Tak cuma BTR, Executive Vice President PT Matahari Tire Indonesia, Wu Yuejun, juga pusing. Kapal bahan baku dari Amerika Serikat (AS) dan Vietnam yang memasok bahan baku ke pabriknya kini rutin antre 5 hari.
Setiap bulan, ia menyebut, sebanyak 1.000 kontainer ban jumbo harus dikirim ke AS dan Brasil.
Ia khawatir, keterlambatan ekspor dalam rentan waktu 2-3 hari yang kerap dialami bakal berpengaruh pada perusahaannya. “Keterlambatan tersebut jelas berdampak pada kelancaran produksi,” ujarnya.
Adapun, General Manager Polygroup Manufaktur Indonesia, Nicholas Lau, lebih cemas lagi. Saat musim puncak ekspor pada Juni-September, arus barang bisa mencapai 300-400 kontainer per hari.
Menurutnya, pabrik miliknya mampu mengekspor 1.000 kontainer per bulan dengan target ke depan diproyeksikan mencapai 3.000 kontainer.
"(Namun-Red) dengan kondisi saat ini, para investor khawatir hambatan logistik akan semakin besar jika tidak segera diatasi," tukasnya.
Tantangan
Menanggapi hal itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menyatakan, keterbatasan kapasitas pelabuhan saat ini menjadi tantangan bagi daerah dengan kawasan industri yang tengah berkembang pesat.
Ia berujar, sekitar 70 persen jalur pasokan ekspor dan impor masih bergantung pada Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Sementara, 30 persen lain melalui Tanjung Emas Semarang.
Dia menambahkan, kedua titik vital itu sama-sama menghadapi persoalan kepadatan. "Di Tanjung Emas antrean bisa sampai berhari-hari, bahkan hingga satu minggu. Ini tentu berdampak pada efisiensi industri," jelasnya.
Tika mengungkapkan, Pemkab Kendal telah mendorong adanya pengembangan pelabuhan niaga baru di wilayahnya sebagai solusi jangka panjang.
Pelabuhan yang terletak berdampingan dengan Pelabuhan Kendal itu kini dalam kondisi mangkrak bertahun-tahun sejak dibangun pada 2016.
Kendalanya cukup kompleks, antara lain kondisi di pelabuhan niaga saat ini hanya memiliki kedalaman sekitar 2,5 meter akibat pendangkalan sedimentasi, sementara kapal kargo membutuhkan kedalaman sekitar 7 meter untuk bersandar di pelabuhan.
"Kami terus berupaya dan mendorong agar pelabuhan niaga di Kendal bisa beroperasi. Ini penting untuk mendukung aktivitas industri yang terus berkembang," bebernya.
Tika menilai, keberadaan dua pelabuhan di Kendal itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
"Kalau pelabuhan ini terealisasi, distribusi barang akan lebih efisien, dan biaya logistik bisa ditekan. Dampaknya tentu akan luas bagi berbagai sektor," tandasnya.
Adapun, Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso saat kunjungan di Kendal juga telah menerima keluhan dari pelaku usaha berkait dengan tingginya dwelling time dan port stay time di pelabuhan.
Menurutnya, kondisi itu tidak bisa dibiarkan di tengah tuntutan efisiensi industri yang terus berkembang. “Kami sudah berdiskusi dengan berbagai pihak, dan minggu depan akan dilakukan pembahasan khusus untuk mencari solusi," tegasnya.
"Semua stakeholder akan kami undang, mulai dari operator pelabuhan, bea cukai, hingga instansi terkait lainnya," sambungnya.
Di tengah gangguan rantai pasok global, Susiwijono menyampaikan, Indonesia justru harus memastikan sistem logistik dalam negeri berjalan lancar dan efisien.
Hal itu penting untuk menjaga kepercayaan investor, sekaligus mendukung pertumbuhan industri. "Kalau logistik kita tidak efisien, ini bisa mengurangi daya saing. Karena itu pembenahan harus segera dilakukan," terangnya. (Agus Salim Irsyadullah)
