SURYA.CO.ID - Program pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mencuri perhatian.
Kali ini, muncul polemik tentang besaran upah petugas pencuci piring di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut-sebut lebih banyak dari gaji guru honorer.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi.
Dadan mengakui adanya protes dari masyarakat mengenai ketimpangan penghasilan antara tenaga pendukung program MBG dengan guru honorer.
Namun, ia menjelaskan bahwa hal ini merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Makanya kita diprotes oleh banyak pihak karena lebih tinggi gaji karyawan, pencuci piringnya, omprengnya lebih tinggi dibanding guru honorer. Mereka (pencuci piring) bergaji Rp2,4 hingga Rp3,5 juta per bulan, guru mungkin hanya rata-rata Rp600-Rp800 ribu,” kata Dadan Hindayana, saat melakukan kunjungan di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Selasa (28/4/2026).
Menurut Dadan, BGN sengaja merekrut relawan SPPG dari masyarakat yang tergolong dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kelompok ini adalah mereka yang sebelumnya memiliki riwayat penghasilan di bawah Rp1 juta per bulan.
“Alhamdulillah mereka sekarang sudah mulai meningkat pendapatannya, angka kemiskinan ekstrem mulai turun karena hampir 40 persen relawan yang bekerja di SPPG berasal dari desil 1-4,” tambahnya.
Di Sulawesi Selatan saja, saat ini terdapat 836 unit SPPG yang aktif beroperasi di 24 kabupaten/kota. Setiap unit menerima dana operasional sebesar Rp1 miliar per bulan untuk pengadaan bahan baku dan produksi.
Total anggaran yang berputar di Sulsel melalui program ini sangat fantastis.
"Sampai bulan ini uang Badan Gizi di Sulsel sudah Rp1,9 triliun, ini uang besar beredar di masyarakat,” jelas Dadan.
Sekitar 70 persen dari dana tersebut dialokasikan untuk menyerap produk lokal dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Selain soal gaji, Dadan juga meluruskan isu yang menyebut program MBG membutuhkan 19.000 ekor sapi setiap hari.
Dia menegaskan bahwa angka tersebut hanyalah sebuah simulasi hitungan, bukan kebutuhan riil harian.
“Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan,” jelasnya.
Pemerintah belajar dari pengalaman lonjakan harga telur saat perayaan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada Oktober lalu.
Saat itu, kebutuhan 36 juta butir telur sempat membuat harga pasar naik Rp3.000. Oleh karena itu, menu MBG dibuat fleksibel berbasis komoditas lokal.
“Kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi,” pungkas Dadan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, turut mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam program MBG.
Ia berharap kampus dapat berperan dalam aspek riset, mulai dari sirkular ekonomi hingga pengelolaan sampah dapur.
“Siapa yang mengambil data kalau bukan dari dosen dan mahasiswa. Dari MBG sudah sibuk urus manajemen dan tata kelola. Yang riset kita,” kata Prof. Brian.
