SURYA.CO.ID, SURABAYA - Seluruh anggota DPRD dari Fraksi Golkar baik di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Timur dikumpulkan di Surabaya, Senin (4/5/2026) malam.
Mereka digembleng dalam agenda Bimtek yang digelar oleh DPD Partai Golkar Jatim selama beberapa hari kedepan.
Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta.
"Kami ingin menguatkan kapasitas anggota fraksi dan juga bagaimana menguatkan peran-peran anggota Fraksi Partai Golkar di tengah-tengah masyarakat," kata Ketua Harian DPD Golkar Jatim Adi Wibowo saat dikonfirmasi SURYA.co.id, dissela pembukaan agenda Bimtek di Hotel Vasa Surabaya
Menurut Adi, Bimtek semacam ini penting diberikan kepada para kader mereka yang duduk di kursi DPRD.
Sebab, sebagai legislator mereka dinilai perlu terus melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap berbagai perkembangan yang ada.
Baca juga: Golkar Jatim Targetkan Struktur Tuntas Juni 2026, Ali Mufthi: Fokus Milenial
Terlebih, saat ini ditengah geopolitik global yang tak menentu.
Kondisi ini juga harus dicermati di tingkah regional.
"Penekanannya adalah bagaimana transformasi masih anggota DPRD ditengah-tengah dinamika, tentu dinamika global yang juga berpengaruh pada aspek regional dan lokal sehingga tidak menggerus peran-peran fraksi di tengah-tengah masyarakat," ungkap Wali Kota Pasuruan ini.
Sejumlah narasumber akan dihadirkan untuk memberikan materi kepada para legislator ini.
Di antaranya adalah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan materi bagaimana peran para anggota dewan.
Kemudian, juga akan mendatangkan pemateri dari BPK RI yang bakal diminta untuk mengupas soal keuangan di daerah.
Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim Blegur Prijanggono mengungkapkan, berbagai materi yang disiapkan itu, berkaitan dengan bagaimana legislator bisa meningkatkan kinerja dan peran di masyarakat.
"Artinya Bimtek ini adalah untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD," ujar Blegur yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Jatim ini.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mengatakan, peningkatan kapasitas legislator ini merupakan keharusan.
Terlebih, tugas DPRD adalah mengawal jalannya pemerintahan di tingkat daerah.
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pun kerap dinamis sehingga legislator harus adaptif.
"Sehingga kita perlu bertransformasi mengikuti perkembangan baik kebijakan maupun, tekanan-tekanan global maupun nasional yang kita perlu sampaikan kepada seluruh anggota Fraksi yang ada," tandas politisi muda yang akrab disapa Yudha ini.
