TRIBUNBANYUMAS.COM, BATANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Batang mencatat ada sekitar 300 sekolah di wilayah tersebut yang mengalami kerusakan dengan kategori ringan, sedang, hingga berat.
Kepala Disdikbud Batang Bambang Suryantoro Sudibyo mengatakan, perbaikan sekolah-sekolah tersebut butuh waktu 45 tahun jika hanya mengandalkan keuangan daerah.
Bambang mengatakan, sekolah rusak itu didominasi bangunan lama, khususnya sekolah dasar (SD) yang dibangun melalui program Instruksi Presiden (Inpres).
“Kalau total kerusakan ringan, sedang, berat itu sekitar 300-an."
"Banyak SD yang usianya sudah tua, karena bangunan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025,” kata Bambang, Selasa (5/5/2026).
Baca juga: Cari Kerja Lewat Batang Career, Warga Batang Bisa Cari Perusahaan Tujuan Hingga Bikin CV
Dia menjelaskan, dari total 454 SD yang ada di Batang, sekitar 80 sekolah di antaranya mengalami kerusakan cukup parah.
Sayang, upaya perbaikan masih terbatas.
Dalam satu tahun, pemerintah daerah rata-rata hanya mampu merehabilitasi sekitar 10 sekolah.
Dengan kondisi tersebut, dibutuhkan waktu hingga 45 tahun untuk memperbaiki seluruh SD yang ada.
“Kalau setahun hanya bisa memperbaiki 10 sekolah, berarti butuh 45 tahun untuk 454 SD."
"Sementara, yang sudah diperbaiki di awal, puluhan tahun kemudian pasti rusak lagi. Jadi ini seperti lingkaran yang terus berputar,” jelasnya.
Untuk tahun 2026, pihaknya telah mengusulkan perbaikan sejumlah sekolah.
Namun hingga kini, kuota resmi dari pemerintah pusat belum ditetapkan.
Adapun sekolah yang masuk daftar revitalisasi terdiri dari 45 taman kanak-kanak (TK), 85 SD, dan 17 sekolah menengah pertama (SMP).
Meski demikian, Bambang menegaskan bahwa status nominasi belum menjamin seluruhnya akan mendapatkan bantuan.
"Itu masih nominasi, belum tentu semuanya disetujui. Kita masih menunggu kuota yang turun,” tuturnya.
Baca juga: Video Porno Warga Batang Viral di Media Sosial, Dibuat setelah Tergiur Bayaran Rp220 Juta
Sementara itu, pada tahun sebelumnya, jumlah pengajuan revitalisasi masih relatif kecil, yakni sekitar 10 sekolah, dengan realisasi bantuan sebanyak 9 sekolah.
Terkait anggaran, Bambang menyebut, biaya rehabilitasi sekolah bervariasi, tergantung tingkat kerusakan.
Untuk satu sekolah, anggaran bisa mencapai Rp200 juta hingga Rp300 juta.
Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam memastikan kelayakan sarana pendidikan.
Disdikbud Batang pun berharap adanya peningkatan dukungan anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, agar perbaikan infrastruktur sekolah dapat dilakukan lebih masif dan merata.
Dengan kondisi saat ini, percepatan revitalisasi dinilai menjadi kunci agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal dan aman bagi siswa maupun tenaga pendidik. (*)
