TRIBUNKALTARA.COM, TARKAN- Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjutak menyampaikan pernyataan tegas terkait pembenahan tata kelola perhajian di Indonesia, termasuk sorotan terhadap praktik haji ilegal, peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), hingga keterlibatan aparat penegak hukum dalam pengawasan.

Dalam sambutannya saat peresmian Asrama Haji Transit Tower 2 siang tadi, Selasa (5/5/202) di Tarakan, Wamenhaj RI menegaskan tata kelola perhajian dan kehidupan keberagamaan harus terus diperbaiki karena menjadi simbol penting di masyarakat.

“Kalau istilah Pak Prabowo misalnya ini tata kelola perhajian kita, tata kelola kehidupan keberagamaan kita itu juga harus lebih baik. Kenapa? Karena simbolisasi keberagamaan di Indonesia itu sangat kuat. Agama itu harusnya jadi panduan akhlak,” ujarnya.

Dahnil Anzar Simanjuntak jmenyampaikan pernyataan tegas terkait integritas lembaga yang mengurusi agama. “Kalau ada kementerian yang nggak boleh ada korupsi, seharusnya adalah kementerian yang ngurusin agama. Betul nggak Pak? Harusnya. Kalau ada kementerian yang nggak boleh sama sekali ada korupsi, itu harusnya adalah kementerian haji,” tegasnya.

Baca juga: Wamenhaj RI Soroti Asrama Haji Transit, Tekankan Percepatan Peralihan Aset dan Libatkan Kejaksaan

Menurutnya, pihak-pihak yang mengelola layanan haji, termasuk KBIHU dan travel, seharusnya diisi oleh orang-orang yang jujur dan berorientasi pada pelayanan jamaah.

“KBIHU harusnya orang-orang jujur yang ingin melayani jamaah haji. Travel harusnya adalah orang-orang yang jujur yang ingin ngurusi jamaah haji. Tapi faktanya belakangan ini penipuan banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang harusnya itu membawa simbol kebaikan,” ungkapnya.

Wamenhaj RI mengakui, pemerintah saat ini bekerja keras menekan praktik haji ilegal yang masih marak terjadi. “Kami setengah mati ini pastikan supaya jangan ada haji ilegal. Tapi haji ilegal itu orang yang tidak menggunakan visa haji itu banyak sekali,” katanya.

Ia juga mencontohkan risiko besar yang dihadapi jamaah yang berangkat secara ilegal.

“Jangan sampai, bapak ibu bayangkan ya, haji ilegal, itu jamaah dibohongi pakai visa non haji, bayar 250 juta, bayar 300 juta, itu nanti pas sampai di Arab Saudi, itu ditangkap oleh polisi Arab Saudi,” jelasnya.

Untuk itu, pemerintah menggandeng berbagai pihak guna melakukan pencegahan sejak awal.

“Makanya kemudian kami gandeng kepolisian supaya sejak awal memblok, supaya jangan sampai mereka berangkat. Kami gandeng imigrasi supaya blok, supaya nggak bisa berangkat,” tegasnya.

Tak hanya itu, Wamenhaj  RI  menegaskan keterlibatan kejaksaan dalam setiap proses pengadaan di Kementerian Haji, termasuk di Arab Saudi.

Baca juga: Wamenhaj RI Dahnil Anzar Simanjutak Ungkap Urgensi Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah 

“Semua pengadaan di Kementerian Haji di Saudi Arabia itu pasti melibatkan kejaksaan. Jadi tim pengadaan di Kementerian Haji itu, kemudian ada dua tim dari kejaksaan, ada dari Jam Intel, dari Jam Datun,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa langkah-langkah reformasi tersebut tidak mudah dan bahkan membuat dirinya bersama Menteri Haji menjadi pihak yang tidak populer di kalangan tertentu.

“Terus terang banyak hal harus ditransformasi dan diperbaiki. Kami sekarang jadi menteri dan wamen jadi orang tidak disukai di perhajian, karena dua-duanya tidak pernah bersentuhan dengan haji. Kami ringan bertindak. Travel banyak nggak suka, KBIH, PIHK banyak yang nggak suka, karena kami ingin tertibkan praktik keberadaan,” ungkapnya.

Wamenhaj RI menegaskan  penindakan hukum tidak boleh dikaitkan dengan isu agama.

“Nggak ada itu yang namanya maling harus ditindak, mau dia ustad, mau dia siapapun harus ditindak. Saya bilang yang melakukan haji ilegal itu penistaan terhadap agama. Mereka yang melakukan penistaan,” tegasnya lagi.

Ia memastikan pemerintah akan berada di garis depan dalam penegakan aturan, bersama kepolisian dan kejaksaan.

“Jadi nggak usah khawatir. Kementerian Haji ada di depannya, termasuk kejati, termasuk kejari. Jadi semua mereka-mereka yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, bahkan merugikan jamaah, tindak secara tegas,” pungkasnya.

Selain itu, Wamenhaj RI mengaku telah melakukan pengecekan langsung ke asrama haji untuk memastikan kesiapan fasilitas.

“Saya sengaja keliling asrama haji, saya cek semuanya. Karena di masa Pak Prabowo itu tidak ingin ketiban sesuatu yang tidak kami lakukan tapi kami yang harus menanggung. Itu tidak ingin kami,” katanya.

Ia menambahkan, proses perubahan dalam tata kelola perhajian membutuhkan langkah besar yang tidak sederhana.

“Melakukan rekonstruksi itu tidak mudah. Rekonstruksi itu ada yang rusak ditambal. Dekonstruksi dirobohin semua, dibangun dari awal dan pekerjaannya tidak mudah,” pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah