TRIBUNMANADO.CO.ID - Kemunculan ikan sapu-sapu di Danau Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara mulai meresahkan nelayan setempat. 

Ikan yang dikenal sebagai spesies invasif ini dinilai merusak habitat ikan lokal dan berpotensi menekan hasil tangkapan warga.

Sejumlah nelayan mengaku khawatir dengan perkembangan ikan sapu-sapu yang terbilang cepat. 

Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hasil danau.

Warga pun berharap ada respons serius dari pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Minahasa, untuk menangani persoalan tersebut sebelum meluas.

Menanggapi hal ini, akademisi Universitas Negeri Manado (Unima), Goinpeace Tumbel, menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret.

Saat dihubungi via telepon, Selasa (5/5/2026) malam, Tumbel menegaskan bahwa fenomena ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan.

“Pemerintah harus memastikan ada upaya nyata dalam menangani kemunculan ikan sapu-sapu ini. Jangan sampai dibiarkan, karena dampaknya jelas merugikan nelayan,” ujarnya.

Ia menekankan, penanganan persoalan tersebut merupakan ranah kebijakan pemerintah sebagai regulator.

Karena itu, diperlukan perencanaan matang terkait langkah penanggulangan ke depan.

Menurutnya, masyarakat tidak bisa dibiarkan bergerak sendiri tanpa arah kebijakan yang jelas. 

Namun di sisi lain, nelayan juga diminta tetap waspada dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah.

Tumbel juga mengingatkan agar masyarakat tidak memperdagangkan ikan sapu-sapu, terutama jika belum ada kepastian terkait dampaknya terhadap kesehatan.

“Kalau memang itu berdampak negatif, jangan justru diperdagangkan. Bisa saja ada masyarakat yang belum tahu lalu mengonsumsi, itu berpotensi berbahaya,” katanya.

Ia menambahkan, penanganan masalah ini membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, nelayan, hingga pelaku usaha perikanan.

“Semua stakeholder harus bersinergi. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat dan pelaku usaha,” ucapnya.

Untuk jangka pendek, Tumbel menyarankan pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan ikan invasif tersebut, tetapi juga menyiapkan alternatif ekonomi bagi masyarakat terdampak.

Salah satunya dengan mendorong pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hak tersebut agar nelayan memiliki sumber penghasilan tambahan di tengah ancaman penurunan hasil tangkapan.

“Selama proses penanganan itu berjalan, pemerintah perlu memfasilitasi masyarakat dengan alternatif usaha lain. Jangan sampai mereka kehilangan sumber pendapatan tanpa solusi,” pungkasnya. (Pet)

WhatsApp TribunManado.co.id : KLIK