Perjalanan Kaji Ipuk dari kader akar rumput hingga Ketua DPRD menyimpan satu pelajaran penting bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi tentang proses panjang membangun kepercayaan.

Surabaya (ANTARA) - Di sebuah ruang sidang yang tak asing bagi langkahnya, perjalanan panjang itu seperti menemukan titik temu. Rabu, 6 Mei 2026, menjadi penanda baru ketika Syaifuddin Zuhri resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Surabaya.

Bagi sebagian orang, jabatan itu mungkin terlihat sebagai puncak. Namun bagi pria yang akrab disapa Kaji Ipuk ini, titik itu justru lebih menyerupai simpul dari perjalanan panjang yang dimulai dari bawah, dari kerja-kerja sunyi seorang kader.

Jejaknya tidak lahir dari panggung besar. Ia tumbuh dari struktur paling dasar partai, dari ranting ke anak cabang (PAC), hingga ke tingkat cabang (DPC).

Dalam tradisi politik yang sering kali melompat cepat, jalur yang ditempuhnya justru mencerminkan proses panjang yang bertahap. Ia mengenal denyut organisasi dari bawah, memahami bagaimana mesin politik bekerja, sekaligus merasakan langsung bagaimana aspirasi warga dikumpulkan, disaring, dan diperjuangkan.

Dalam struktur internal Partai Demokrasi (PDI) Perjuangan Surabaya, Kaji Ipuk bukan sosok baru. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris DPC dua kali, pertama di era kepemimpinan almarhum Wisnu Sakti Buana, lalu kembali dipercaya pada masa Armuji. Posisi ini bukan sekadar administratif, melainkan simpul koordinasi politik yang menghubungkan kader, kebijakan partai, dan strategi elektoral.

Dari sini terlihat satu hal penting bahwa kepemimpinannya tidak lahir dari momentum instan, melainkan dari akumulasi kepercayaan organisasi. Dalam politik lokal yang dinamis, rekam jejak seperti ini menjadi modal sosial yang tidak kecil.

Namun, perjalanan itu tidak berhenti di struktur partai. Tahun 2009 menjadi pintu masuknya ke lembaga legislatif. Sejak saat itu, ia bertahan selama tiga periode berturut-turut sebagai anggota DPRD Surabaya, hingga kembali terpilih pada Pemilu 2024 dengan raihan lebih dari 13 ribu suara di daerah pemilihannya.

Konsistensi ini menunjukkan bahwa basis dukungannya tidak semata dibangun oleh mesin partai, tetapi juga oleh kedekatan dengan pemilih.

Akar representasi

Salah satu sisi menarik dari perjalanan Kaji Ipuk adalah bagaimana ia membangun politik representasi dari wilayah pinggiran. Dalam berbagai kiprahnya sebagai legislator, ia dikenal vokal terhadap isu ketimpangan pembangunan. Ia kerap mendorong agar perhatian pemerintah kota tidak hanya terpusat pada kawasan inti, tetapi juga menjangkau wilayah yang selama ini kurang tersentuh.

Di sinilah karakter politiknya terbentuk. Ia tidak menempatkan diri sebagai figur yang hanya hadir di forum formal, tetapi juga aktif dalam pola “turun ke bawah” untuk menyerap aspirasi warga. Isu pendidikan, kesehatan, hingga banjir menjadi tema yang terus ia dorong dalam kerja-kerja legislatifnya.

Pengalaman awalnya sebagai konsultan pengawas di sektor swasta pada 1990-an tampaknya turut membentuk perspektif teknokratisnya. Ia tidak hanya berbicara soal kebijakan, tetapi juga memahami aspek teknis pembangunan. Ini menjadi kombinasi yang relatif jarang, politisi yang memiliki pengalaman lapangan sekaligus jejaring organisasi.

Namun, menjadi Ketua DPRD tentu membawa tantangan yang berbeda. Jika sebelumnya ia berperan sebagai bagian dari kolektif anggota dewan, kini ia harus berdiri sebagai pengayom bagi seluruh anggota yang berjumlah 50 orang dengan latar belakang politik yang beragam.

Dalam konteks ini, pesan yang disampaikan oleh pimpinan partai menjadi relevan bahwa kepemimpinan DPRD bukan sekadar soal posisi, tetapi tentang kemampuan menjaga keseimbangan antara fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ini berarti Kaji Ipuk harus mampu mengelola dinamika internal sekaligus memastikan lembaga tetap responsif terhadap kebutuhan publik.

Tantangan berikutnya adalah melanjutkan pekerjaan rumah yang belum selesai dari kepemimpinan sebelumnya. Wafatnya Adi Sutarwijono meninggalkan sejumlah agenda yang masih berjalan. Kontinuitas kebijakan menjadi kunci agar tidak terjadi stagnasi dalam proses legislasi maupun pengawasan.

Di sisi lain, keputusan penunjukan dirinya oleh DPP PDI Perjuangan juga mencerminkan mekanisme organisasi yang terstruktur. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di DPRD tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan sistem politik yang lebih luas. Konsekuensinya, ia harus mampu menjaga keseimbangan antara loyalitas organisasi dan kepentingan publik.

Penguatan fungsi

Pelantikan Kaji Ipuk sebagai Ketua DPRD Surabaya datang pada momentum yang tidak sederhana. Di satu sisi, ekspektasi publik terhadap kinerja legislatif semakin tinggi. Di sisi lain, tantangan kota semakin kompleks mulai dari urbanisasi, ketimpangan wilayah, hingga kebutuhan pelayanan publik yang semakin dinamis.

Dalam konteks ini, DPRD tidak bisa lagi dipandang sekadar sebagai lembaga formal. Ia harus menjadi ruang artikulasi kepentingan masyarakat yang nyata. Fungsi pengawasan, misalnya, perlu diperkuat agar kebijakan pemerintah benar-benar berjalan sesuai tujuan. Fungsi penganggaran juga harus memastikan bahwa alokasi sumber daya berpihak pada kebutuhan prioritas warga.

Di sinilah kepemimpinan Kaji Ipuk akan diuji. Pengalamannya sebagai legislator yang dekat dengan isu akar rumput bisa menjadi modal penting. Namun, tantangan ke depan menuntut lebih dari sekadar kedekatan. Dibutuhkan kemampuan manajerial, komunikasi politik, serta keberanian mengambil keputusan strategis.

Salah satu pendekatan yang bisa diperkuat adalah transparansi dan keterbukaan. DPRD perlu lebih aktif membuka ruang partisipasi publik, baik melalui forum resmi maupun kanal digital. Dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dapat terus dijaga.

Selain itu, penguatan kolaborasi dengan pemerintah kota juga menjadi penting. DPRD dan eksekutif tidak seharusnya berjalan dalam logika saling berhadapan, tetapi dalam kerangka kemitraan kritis. Artinya, tetap ada fungsi kontrol, tetapi juga ada ruang untuk sinergi dalam menyelesaikan persoalan kota.

Perjalanan Kaji Ipuk dari kader akar rumput hingga Ketua DPRD menyimpan satu pelajaran penting bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi tentang proses panjang membangun kepercayaan. Namun, kepercayaan itu tidak berhenti saat jabatan diraih. Ia justru harus terus dirawat melalui kerja nyata.

Pertanyaannya kemudian, sejauh mana kepemimpinan baru ini mampu menerjemahkan pengalaman panjangnya menjadi kebijakan yang berdampak luas? Jawaban atas pertanyaan itu tidak akan ditentukan oleh retorika, melainkan oleh keputusan-keputusan yang diambil dalam lima tahun ke depan.

Di situlah perjalanan sesungguhnya baru dimulai.