TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan-I 2026 tercatat sebesar 5,61 persen secara YoY. 

Dalam keterangan pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026), Amalia menjelaskan pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan triwulan-IV 2025 sebesar 5,39 persen YoY dan juga pada triwulan 1 di tahun 2025 sebesar 4,87 persen YoY.

Capaian dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp 6.187,2 triliun ini memecahkan rekor sebagai pertumbuhan triwulan pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah mencapai 6,03 persen YoY pada zaman pemerintahan Presiden SBY di triwulan-I 2013 dan sejak itu terus menurun dan cenderung stagnan di sekitar 5 persen YoY sepanjang triwulan-I tahun 2014-2019, sebelum akhirnya turun drastis di era pandemi Covid-19.

Pasca pandemi, pertumbuhan ekonomi triwulan-I mencapai puncaknya di level 5,61 persen di tahun 2026 yang menandakan perekonomian Indonesia sudah memasuki inflection point untuk perubahan pertumbuhan dari 5 persen menuju 6 persen.

Peneliti Ekonomi Great Institute, Yossi Martino, angkat bicara terkait kinerja pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto atas pencapaian pertumbuhan ekonomi. 

Sebagai nahkoda Kementerian Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa telah melaksanakan mandat dan instruksi Presiden secara matang dan cakap. 

Yossi menilai bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari program serta strategi kebijakan ekonomi yang diambil oleh Menteri Keuangan tersebut sepanjang tahun 2026 ini.

Sementara di tengah turbulensi politik maupun ekonomi global, akselerasi pertumbuhan ini mecerminkan resiliensi Indonesia.

Capaian ini bahkan berada di atas mitra dagang utama Indonesia seperti Malaysia di level 5,30 persen, Singapura di level 4,60 persen, dan bahkan di atas Cina yang mencatat pertumbuhan di level 5,00 persen.

Yossi menjelaskan, capaian ini merupakan buah keberhasilan dari pengeksekusian strategi frontloading atau percepatan belanja negara di awal tahun yang terukur.

"Sebagaimana telah kami proyeksikan dan rekomendasikan secara tegas dalam dokumen Outlook Ekonomi Great Institute 2026, pemerintah memang harus menggeser paradigma dari backloading ke frontloading untuk memompa likuiditas di triwulan pertama. Data BPS hari ini mengonfirmasi bahwa strategi injeksi fiskal tersebut tereksekusi dengan efektif," kata Yossi kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya keberhasilan ini didukung oleh komposisi pertumbuhan yang dirilis BPS.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 21,81 persen YoY, sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 5,96 persen.

Secara bersama-sama, konsumsi rumah tangga dan PMTB menyumbang 82,65 persen terhadap total PDB.

Dari sisi produksi, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,14 persen, mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi selama momentum Ramadan dan Idulfitri. 

Menurut Yossi, data tersebut menunjukkan bahwa strategi frontloading bukan sekadar mempercepat penyerapan anggaran, tetapi juga memperkuat transmisi kebijakan ke sektor-sektor yang paling dekat dengan denyut konsumsi domestik.

Pola ini terlihat konsisten dengan realisasi APBN hingga akhir Maret 2026, ketika belanja negara tercatat mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen YoY.

Belanja pemerintah pusat mencapai Rp610,3 triliun dan tumbuh 47,7 persen YoY, dengan belanja non-K/L sebesar Rp329,1 triliun yang tumbuh 51,5 persen YoY.

Pada saat yang sama, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB, yang mencerminkan konsekuensi dari percepatan belanja sejak awal tahun. 

Great Institute juga menilai bahwa keberhasilan ini menjadi lebih relevan karena datang di tengah sinyal pelemahan moderat pada sentimen konsumen.

Bank Indonesia mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari 125,2 pada Februari menjadi 122,9 pada Maret 2026, meski tetap berada pada level optimistis. Dengan kata lain, perekonomian tidak sedang bertumpu pada euforia spontan dari rumah tangga, melainkan pada daya tahan permintaan yang ikut ditopang oleh respons fiskal yang cepat. 

"Jika kita melihat data indikator Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebenarnya berada dalam tren pelemahan, yakni turun dari level 127 pada Januari menjadi 122,9 pada bulan Maret. Secara alamiah ada pengetatan sentimen di level konsumen. Akan tetapi, karena pemerintah meresponsnya dengan frontloading perlindungan sosial, pencairan THR, dan MBG secara masif, daya beli itu berhasil dibentengi sehingga konsumsi tetap tumbuh 5,52 persen. Ini adalah bukti keberhasilan intervensi fiskal," kata Yossi.

Great Institute mendorong pemerintah untuk terus mengelola momentum pertumbuhan ekonomi yang positif ini secara prudent.

Mengingat masifnya belanja awal tahun telah membawa defisit APBN triwulan I menyentuh Rp 240,1 triliun, pemerintah perlu mulai menavigasi keseimbangan antara mempertahankan stimulus pertumbuhan pada triwulan-triwulan berikutnya dan menjaga keberlanjutan pembiayaan secara disiplin. 

Menurut Yossi, jika pemerintah dapat mempertahankan momentum ini di sisa tahun 2026, target pertumbuhan ekonomi pemerintah di rentang 5,4 hingga 5,6 persen PDB bukan tidak mungkin terjadi.

“Kami memandang bahwa percepatan belanja pemerintah harus diiringi dengan paket pelengkap lainnya. Paket tersebut ialah percepatan insentif investasi di berbagai sektor, akselerasi hilirisasi untuk meredam volatilitas harga komoditas di tengah turbulensi geopolitik, kontinuitas perbaikan tata kelola program prioritas pemerintah, dan kepastian ketepatan program perlindungan sosial yang inklusif serta tidak meninggalkan kelompok kelas rentan maupun menengah," kata Yossi. (*)