TRIBUNTRENDS.COM - Penolakan terhadap pelibatan kampus dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Mercusuar (BEM KM) IPB University.
Sikap tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Instagram @bemkmipb pada Rabu (6/5/2026) dalam bentuk surat terbuka.
Surat itu ditujukan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Dalam pernyataannya, BEM KM IPB University meminta agar kebijakan tersebut tidak dipaksakan kepada perguruan tinggi.
"Kepada Kepala Badan Gizi Nasional, tolong pak, jangan terlalu memaksa," pembuka surat terbuka yang diwakili oleh Presiden Mahasiswa BEM KM IPB University, Muhammad Abdan Rofi itu.
Melalui narasi tersebut, mahasiswa menegaskan posisi kampus sebagai ruang moral dan intelektual.
Baca juga: Tak Mau Gegabah Kelola MBG, Universitas Andalas Kaji Program, Masih Perlu Evaluasi & Penyempurnaan
Mereka menilai perguruan tinggi seharusnya tidak dijadikan bagian dari proyek yang berisiko.
Pernyataan itu juga diperkuat dengan sejumlah catatan kritis terkait pelaksanaan program MBG.
"Masih ada 1.242 orang yang keracunan makan bergizi gratis. Masih ada ratusan triliun anggaran pendidikan yang direalokasi untuk makan bergizi gratis. Masih ada 1.720 SPPG yang ditutup karena tidak sesuai dengan standar operasional. Masih ada puluhan SPPG yang masih dimiliki oleh kepentingan partai politik dan oligarki," tegas Rofi.
Melalui kritik tersebut, BEM KM IPB University berharap kebijakan publik dapat lebih tepat sasaran dan tidak membebani institusi pendidikan.
Menurutnya BGN harus melakukan evaluasi besar-besaran di saat masih banyak sarana-prasarana sekolah yang masih belum layak dan guru honorer yang belum sejahtera.
Terlebih belakangan muncul kabar bahwa BGN memakai anggaran Rp 6,9 miliar untuk kaos kaki, Rp 113 miliar untuk jasa event organizer, dan pengadaan 21.800 motor listrik senilai Rp 900 juta.
Bukan justru memaksakan untuk program ini beroperasi secara luas bahkan sampai melibatkan instansi pendidikan.
"Dengan dalih 'Menjadi labolatorium hidup untuk pengembangan riset dan inovasi'. Sudah cukup pak. Rakyatmu sudah muak," ujarnya lagi.
Rofi mengatakan saat ini ia dan rekan-rekan organisasi kampus di Kabinet Mercusuar IPB tengah menyiapkan penyampaian aspirasi ke pihak rektorat.
"Kami sedang merancang eskalasi di internal KM IPB untuk menyampaikan ke rektorat langsung bersama keluarga mahasiswa IPB," tutur Rofi dihubungi Kompas.com via pesan singkat, Rabu.
Baca juga: Rektor Siap Bangun Dapur, Mahasiswa Siap Melawan! Pecah Kongsi di IPB Soal Program MBG
Alim berujar kemungkinan jumlah SPPG yang akan dibangun lebih dari dua unit denan menyesuaikan kesiapan pelaksanaan di lapangan.
“Kalau di IPB, Insyaallah mungkin Mei, kesatu. Dan mungkin nanti berikutnya di Juni,” kata Alim usai acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa di Jakarta, dikutip dari Antara.
Lokasi SPPG yang dikelola IPB University berada di Bogor agar dekat dengan kampus.
MBG yang diproduksi rencananya akan diperuntukkan bagi sejumlah sekolah di sekitar wilayah Bogor meskipun belum ada aspek teknisnya.
Adapun, Kepala BGN Dadan Hindayana sempat mendorong perguruan tinggi untuk minimal membangun satu SPPG.
Hal itu ia sampaikan saat meresmikan SPPG Tamalanrea 14 yang dikelola oleh yayasan milik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar) pada 28 April 2026.
(TribunTrends/Kompas)
