TRIBUN TIMUR, MAKASSAR - Kenaikan harga aspal yang mencapai hingga 50 persen mulai berdampak pada sektor infrastruktur di Sulsel.

DPRD Sulsel pun mewanti-wanti potensi molornya sejumlah proyek jalan.

Terutama proyek dengan skema multi years yang ditangani Pemprov Sulsel.

Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Muh Sadar, mengatakan lonjakan harga tersebut tidak hanya terjadi di satu daerah, melainkan berskala nasional.

Menurutnya, hampir seluruh wilayah di Indonesia merasakan dampak yang sama akibat kenaikan harga material.

“Ini bukan hanya terjadi di Sulsel, tapi hampir di seluruh Indonesia. Karena memang skalanya nasional,” ujar Sadar saat dihubungi Tribun-Timur.com, Rabu (6/5/2026).

Politisi Partai Nasdem itu menjelaskan, harga aspal di Sulsel berpotensi lebih tinggi dibanding daerah lain karena faktor distribusi dan biaya transportasi.

Pasokan aspal mayoritas berasal dari distribusi PT Pertamina (Persero) juga membuat harga sangat bergantung pada jarak dan rantai logistik.

“Jadi wajar kalau ada perbedaan harga antar daerah. Sulsel bisa lebih tinggi karena faktor jarak dan biaya pengiriman,” jelasnya.

Selain aspal, kenaikan juga terjadi pada sejumlah komponen lain seperti bahan bakar minyak (BBM) dan material pendukung konstruksi.

Kondisi ini semakin menekan biaya pelaksanaan proyek di lapangan.

“Bukan hanya aspal, tapi juga BBM dan material lain ikut naik. Itu tentu memengaruhi keseluruhan biaya proyek,” tambahnya.

Muh Sadar menegaskan dampak kenaikan harga tersebut hampir pasti dirasakan pada proyek pembangunan jalan di Sulsel.

Baik proyek single years maupun multi years akan terdampak.

Saat ini, terdapat enam paket proyek jalan multi years yang ditangani Pemerintah Provinsi Sulsel.

Meski progresnya masih berjalan sesuai target awal, Sadar mengingatkan adanya potensi keterlambatan jika kondisi harga material terus bergejolak.

“Hari ini progresnya masih sesuai rencana, belum ada yang melebihi 50 persen. Tapi kita lihat ke depan, apakah tetap bisa berjalan sesuai konsep awal atau tidak,” katanya.

Ia menambahkan, potensi penyesuaian harga atau eskalasi biaya masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Jika kondisi kenaikan harga ini ditetapkan sebagai bagian dari situasi darurat atau bencana nasional, maka pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi harga satuan proyek.

“Kalau nanti ditetapkan sebagai bencana nasional, tentu ada ruang untuk eskalasi harga. Itu yang akan jadi dasar penyesuaian di daerah,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan akan tetap mengawal pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai spesifikasi.

Pihaknya meminta kontraktor tetap menyelesaikan pekerjaan tanpa mengurangi kualitas, volume, maupun waktu pengerjaan.

“Kami minta semua pihak tetap bekerja sesuai spek. Jangan sampai kualitas turun hanya karena ada kenaikan harga,” tegasnya.

Bendahara Partai Nasdem Sulsel itu juga mengingatkan Pemprov Sulsel untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap harga satuan pekerjaan.

Langkah ini dinilai penting agar proyek infrastruktur tetap berjalan optimal tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, diketahui harga aspal di Sulawesi Selatan saat ini telah menembus angka di atas Rp10 juta per metrik ton.

Angka tersebut dinilai cukup tinggi dan berpotensi mengganggu perencanaan pembangunan jalan jika tidak segera diantisipasi.

Dengan kondisi tersebut, Sadar berharap ada langkah cepat dari pemerintah pusat maupun daerah agar proyek strategis tetap berjalan dan kebutuhan infrastruktur masyarakat tidak terganggu. (*)