TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua Selatan tengah menghadapi tantangan serius dalam sektor pendidikan.
Data terbaru dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkapkan sebanyak 38.732 anak di provinsi tersebut tercatat tidak bersekolah.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menegaskan, validasi data menjadi langkah krusial yang saat ini tengah dilakukan pemerintah daerah.
Hal ini bertujuan untuk memastikan akurasi angka tersebut sebelum melangkah ke tahap intervensi kebijakan.
Baca juga: 620 Ribu Anak Asli Papua Putus Sekolah, Dosen Unipa: Pemerintah Telah Melakukan Pembiaran
"Data awal sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana kita melakukan validasi atau pemeriksaan ulang guna mengetahui pasti jumlah anak di Papua Selatan yang tidak sekolah," ujar Apolo, Rabu (6/5/2026).
Ketimpangan antarwilayah
Berdasarkan pemaparan Safanpo, angka anak tidak sekolah (ATS) tersebut tersebar di empat kabupaten di wilayah Papua Selatan.
Kabupaten Asmat mencatatkan angka tertinggi, sementara Kabupaten Boven Digoel tercatat memiliki angka terendah.
Berikut adalah rincian sebaran anak tidak sekolah di empat kabupaten tersebut:
Ancaman masa depan
Apolo menjelaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama kemajuan sebuah bangsa.
Oleh karena itu, angka anak tidak sekolah yang hampir menyentuh angka 40.000 jiwa ini harus segera ditangani untuk menyelamatkan masa depan generasi muda di Bumi Cenderawasih.
Saat ini, Pemprov Papua Selatan tengah menggelar lokakarya pendataan dan pemetaan.
Baca juga: MIRIS! 620 ribu Anak Asli Papua Putus Sekolah, Akademisi Sebut Pemerintah Lakukan Pelanggaran HAM
Kegiatan ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk mengidentifikasi hambatan, baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal.
"Jika lebih banyak anak yang tidak sekolah, ini menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi Papua Selatan," pungkas Apolo.
Validasi lapangan diharapkan dapat mengungkap penyebab utama tingginya angka ATS, mulai dari kendala akses geografis, keterbatasan tenaga pengajar, hingga persoalan ekonomi keluarga, agar solusi yang diambil tepat sasaran. (*)
