TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Untuk memperingati Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) menggelar Panggung Rakyat dan Diskusi Imajinasi Reformasi di Teras Samarinda, tepanya di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rabu (6/5/2026).
Panggung rakyat yang digelar BEM KM Unmul di Teras Samarinda ini menghadirkan Ketua BEM lintas Perguruan Tinggi termasuk Ketua BEM UGM periode 2025-2026, Tiyo Ardianto.
Di panggung rakyat tersebut, para Ketua BEM menyoroti dinamika politik Kaltim termasuk kebijakan Gubernur Kaltim, Rudy Masud.
Dalam kegiatan yang bertajuk "Inkompetensi Pemerintah dalam Menentukan Skala Prioritas" mahasiswa menyampaikan kritik terhadap kebijakan Gubernur Kaltim, Rudy Masud.
Baca juga: Ketua BEM UGM 2025 Kritik Pergeseran Anggaran Pendidikan dalam Orasi di Teras Samarinda
Pantauan Tribunkaltim.co di lokasi, sejumlah spanduk bernada satir terbentang di area acara, di antaranya bertuliskan "Kaya Potensi Minim Keadilan" #KALTIMDARURAT serta sindiran "Rudy Mas'ud Menghilang dari Line".
Salah satu spanduk yang paling mencuri perhatian menampilkan karikatur wajah Gubernur Rudy Mas'ud berhadapan dengan Presiden BEM KM Unmul, Hiththan, lengkap dengan akronim kontroversial MBG yang diartikan sebagai "Maling Berkedok Gizi" dan "Marwah By Gubernur".
Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, menegaskan acara ini merupakan bentuk realisasi dari tantangan debat terbuka yang telah dilayangkan pihaknya sejak 23 Februari lalu kepada Gubernur Kaltim.
"Sejak kami publikasi surat tantangan terbuka hingga bersurat secara administratif, tidak pernah ada kejelasan dari Gubernur.
Meskipun saat aksi beliau menyatakan bersedia debat, faktanya sampai hari ini tidak ada niat baik untuk merealisasikannya," ujarnya.
Menanggapi pernyataan Diskominfo Kaltim yang menyebut undangan terhadap Gubernur adalah hoaks, Hiththan memberikan pembelaan.
Ia menyebut pihak Pemprov melalui TGUPP sempat meminta perubahan format dari debat menjadi diskusi, namun ditolak oleh BEM KM Unmul.
Ia juga bilang layangan surat resmi sudah diajukan sejak lama namun tak dapat kejelasan.
"Kami ingin debat terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik yang paling transparan.
Kalau diskusi, biasanya protokol Pemprov masuk dan formatnya diatur, seperti penayangan video yang searah. Itu yang kami hindari," tegasnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, secara tegas menyebut tidak ada koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk agenda mahasiswa tersebut.
Faisal mengatakan tidak ada undangan resmi maupun konfirmasi kehadiran yang diberikan kepada pihak Gubernur.
Selain itu, ia memberikan fakta mengejutkan mengenai keberadaan Rudy Masud saat ini.
"Sebagai informasi, saat ini Gubernur Kaltim (Rudy Mas'ud) juga sedang berada di Jakarta," ungkap Faisal.
1. Ketua BEM Unikarta soroti puluhan tenaga ahli hingga kebijakan sektor pendidikan dan ketenagakerjaan
Ketua BEM Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Zulkarnain, menyoroti tajam komposisi internal pemerintahan dan kegagalan sistemik di sektor pendidikan serta ketenagakerjaan.
Zulkarnain membuka orasinya dengan mempertanyakan kualitas kepemimpinan Gubernur Kaltim, Rudy Masud.
"Keberadaan 47 tenaga ahli itu memberikan indikasi bahwa ada ketidakmampuan dalam mengurus daerah.
Seandainya Gubernur berkualitas, saya rasa puluhan tenaga ahli itu tidak diperlukan karena sudah ada Wakil Gubernur dan OPD yang menjalankan tugas," tegas saat berorasi dipangung Rakyat.
Bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional, Zulkarnain memaparkan fakta pahit yang terjadi di Kutai Kartanegara.
Di tengah kekayaan sumber daya alam Kaltim yang melimpah, ia menyebut telah terjadi gelombang PHK massal akibat kebijakan pembatasan biaya produksi di sektor pertambangan.
"Di Kutai Kartanegara saja, ada satu perusahaan yang sudah memulangkan 600 orang karyawannya. Ini ancaman serius bagi kita yang akan menjadi calon pekerja.
Yang sudah bekerja saja diistirahatkan, apalagi kita yang belum bekerja?" ujarnya.
Selain di sektor Pertambangan, di sektor pendidikan pun tak luput dari sorotan.
Zulkarnain menyebut peringatan Hardiknas tahun ini hanyalah "omong kosong" jika melihat realita di lapangan.
Ia membeberkan data memprihatinkan mengenai angka putus sekolah yang masih tinggi di Bumi Etam.
"Di Kaltim ada belasan ribu anak yang sama sekali belum menyentuh dunia pendidikan. Di Kukar sendiri, tercatat lebih dari 5.000 anak putus sekolah.
Ini kabar buruk di tengah daerah yang sumber daya alamnya luar biasa. Ada yang salah dalam sistem pengelolaan pemerintah kita," jelasnya.
Ia juga menyinggung isu pembatasan sarjana pendidikan dan rendahnya kesejahteraan guru.
Mengutip buku Rekayasa Sosial karya Jalaluddin Rakhmat, Zulkarnain menekankan kesejahteraan ekonomi orang tua adalah kunci utama pendidikan.
Gaji yang layak akan melahirkan insan yang berkualitas, produktif, dan mandiri.
Mengakhiri orasinya, Zulkarnain menyampaikan pesan kepada Gubernur Kaltim.
"Kita tidak ingin Gubernur Kaltim mengidap penyakit buta dan tuli.
Buta terhadap persoalan nyata yang dirasakan masyarakat, dan tuli terhadap setiap aspirasi yang diteriakkan mahasiswa dan rakyat hari ini. Masyarakat sudah muak," katanya.
2. Ketua BEM UGM 2025-2026 singgung isu dinasti politik hingga politik uang
Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto dalam orasinya mengingatkan masyarakat menerima uang politik sama saja dengan memberikan izin kepada pemimpin untuk merampok uang negara di masa depan.
Senada dengan Ketua BEM Unikarta, Tiyo Ardianto juga menyoroti keberadaan 47 tenaga ahli di lingkaran Gubernur Kaltim.
Ia menilai hal tersebut adalah pengakuan implisit akan ketidakmampuan seorang pemimpin.
"Apa bukti kebodohan Rudy Mas’ud? Jika dia butuh 47 tim ahli, berarti orang ini tidak punya keahlian apa-apa.
Memilih pemimpin yang bodoh adalah kesalahan, tapi membiarkan pemimpin yang salah terus berkuasa adalah kebodohan. Dan saya tahu masyarakat Kaltim tidak bodoh," tambahnya.
Isu dinasti politik keluarga Masud di Kalimantan Timur tak luput dari bidikan Tiyo.
Ia menekankan bahwa Indonesia adalah Republik, bukan Kerajaan yang dikendalikan segelintir keluarga.
Menurutnya, dominasi keluarga Masud di berbagai lini kekuasaan di Kaltim justru akan menjadi bumerang.
"Rudy Masud harus tahu, negara ini Republik bukan Kerajaan.
Rakyat Kaltim tenang saja, karena naiknya Rudy Mas’ud menjadi Gubernur sebenarnya adalah awal dari kehancuran dinasti ini," ucapnya disambut riuh mahasiswa.
Menutup orasinya, Tiyo memberikan apresiasi terhadap gerakan mahasiswa Kaltim yang kini masuk dan bakal ada jilid-jilid lanjutan.
Ia membandingkan semangat perlawanan ini dengan gerakan di daerah lain seperti Pati.
"Kalau di Jawa ada istilah 'Pati Ora Sepele', maka hari ini 'Kaltim Ora Sepele'. Kaltim tidak bisa diremehkan.
Perlawanan ini adalah bukti bahwa rakyat tidak diam saat negerinya berada di fase pembusukan," katanya.
Baca juga: Ketua BEM Unikarta Kritik TGUPP Gubernur Rudy Masud dan Tingginya Angka Putus Sekolah di Kaltim
(TribunKaltim.co/Gregorius Agung Salmon/Mohammad Fairoussaniy)
