TOBOALI, BABEL NEWS - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi kembali memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan layanan transportasi pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan. Pemerintah daerah mulai menghitung dampak kenaikan harga dexlite terhadap operasional bus sekolah gratis yang selama ini menjadi penunjang akses pendidikan bagi pelajar di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dinilai dapat mempengaruhi biaya operasional transportasi sekolah, terutama bagi armada yang menggunakan bahan bakar dexlite.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, Anshori, mengatakan kenaikan harga BBM memang akan berdampak terhadap berbagai program pemerintah daerah, termasuk sektor pendidikan. Layanan bus sekolah gratis menjadi program yang paling berpotensi terkena imbas akibat naiknya harga dexlite.
Kondisi tersebut harus segera diantisipasi agar akses pendidikan siswa tidak terganggu. "Kita ketahui memang ada kenaikan harga BBM. Tentunya akan berpengaruh terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama dalam akses pendidikan," ujar Anshori, Kamis (7/5).
Anshori menjelaskan, bus sekolah gratis selama ini sangat membantu pelajar yang tinggal jauh dari sekolah, terutama di wilayah yang minim angkutan umum. Namun kenaikan harga bahan bakar dinilai akan menambah beban biaya operasional armada sekolah.
Karena itu, pihaknya mulai melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan untuk membahas langkah antisipasi yang dapat dilakukan bersama. Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin kenaikan harga BBM membuat siswa kesulitan menjangkau sekolah.
Dinas mulai menyiapkan berbagai alternatif solusi bersama pihak sekolah dan orangtua murid. Selain itu, pihaknya akan melibatkan komite sekolah dalam menentukan langkah terbaik menghadapi situasi tersebut.
Koordinasi dilakukan agar seluruh pihak dapat memahami kondisi yang dihadapi pemerintah daerah terkait peningkatan biaya operasional transportasi pendidikan. Komunikasi bersama orang tua siswa sangat penting agar pelayanan pendidikan tetap berjalan maksimal meski ada tekanan biaya akibat kenaikan BBM.
"Kami juga akan berkoordinasi dengan komite dan orang tua serta pihak sekolah untuk mencari langkah-langkah yang harus kita lakukan," jelas Anshori.
Pemerintah daerah saat ini juga mulai menjajaki komunikasi dengan pihak SPBU serta instansi terkait lainnya untuk mencari kemungkinan solusi yang dapat membantu operasional layanan transportasi pendidikan. Koordinasi tersebut tidak hanya dilakukan di tingkat kabupaten, tetapi juga melibatkan pemerintah provinsi hingga kementerian terkait.
Langkah itu dilakukan agar program layanan pendidikan tetap dapat berjalan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. "Untuk beberapa solusi sudah kita sampaikan, nantinya kita akan bersama-sama berkomunikasi dengan SPBU dan instansi terkait," ucapnya.
Seperti diketahui, kenaikan harga BBM kembali terjadi per 4 Mei 2026. Harga pertamax turbo naik menjadi Rp20.350 per liter dari sebelumnya Rp19.850 per liter. Dexlite juga mengalami kenaikan dari Rp24.150 per liter menjadi Rp26.600 per liter, sedangkan pertamina dex naik dari Rp24.450 per liter menjadi Rp28.500 per liter. Sementara itu, harga pertamax tetap Rp12.600 per liter, pertalite Rp10.000 per liter, dan bio solar Rp6.800 per liter. (u1)
Tembus Rp6,8 Juta per Hari
KEPALA Dinas Perhubungan Bangka Selatan, Benny Supratama, mengungkapkan kenaikan harga BBM sangat berdampak terhadap operasional 14 unit bus sekolah yang saat ini beroperasi. Kebutuhan BBM untuk armada tersebut mencapai ratusan liter per hari, sehingga kenaikan harga langsung berimbas pada pembengkakan biaya.
Kondisi ini membuat pihaknya harus segera menyusun strategi penyesuaian anggaran. "Sangat berdampak dengan kenaikan harga untuk operasional bus sekolah yang berjumlah 14 unit," kata Benny Supratama, Jumat (24/4).
Menurut Benny Supratama, konsumsi BBM untuk seluruh bus sekolah mencapai sekitar 283 liter per hari. Dengan harga Dexlite saat ini sebesar Rp24.150 per liter, kebutuhan anggaran harian untuk BBM mencapai sekitar Rp6.834.450 per hari. Sementara untuk kebutuhan bulanan, jumlahnya bergantung pada hari efektif kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan kondisi harga BBM yang meningkat, beban anggaran operasional dipastikan ikut melonjak.
Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, Dinas Perhubungan berencana mengajukan tambahan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan revisi jadwal operasional bus sekolah sebagai langkah efisiensi.
Opsi ini dinilai perlu agar layanan tetap berjalan meski dengan keterbatasan anggaran. Namun, keputusan akhir masih menunggu hasil pembahasan bersama pemerintah daerah. "Kami akan segera mengajukan tambahan anggaran ke TAPD dan merencanakan revisi jadwal operasional bus sekolah," paparnya.
Benny Supratama menegaskan, apabila tambahan anggaran tidak dapat terpenuhi, maka penyesuaian jadwal operasional menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Pengurangan frekuensi layanan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Meski demikian, pihaknya tetap berupaya agar layanan kepada pelajar tidak terganggu secara signifikan. Ia juga memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk memberlakukan tarif pada pelayanan bus sekolah. "Kami berharap bus sekolah bisa menggunakan BBM subsidi agar beban anggaran bisa berkurang," sebutnya. (u1)
