SURYA.CO.ID, SURABAYA - Anggota DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung langkah pemerintah menggunakan dana sitaan hasil tindak pidana korupsi untuk membantu pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut LaNyalla, penggunaan uang hasil sitaan korupsi untuk program yang langsung menyentuh masyarakat merupakan bentuk keadilan substantif.
Sebab, dana yang sebelumnya dirampas koruptor pada akhirnya dikembalikan kepada rakyat melalui program sosial.
“Saya mendukung. Selain untuk mengurangi beban APBN, pada hakikatnya ini adalah mengembalikan uang rakyat kepada pemilik sahnya, yaitu rakyat itu sendiri melalui program yang secara langsung juga diterima oleh rakyat,” ujar LaNyalla dikonfirmasi dari Surabaya, Kamis (7/5/2026).
Baca juga: Sejumlah Dapur MBG Surabaya Setop Operasi Akibat Dana Mandek
Ketua DPD RI ke-5 itu menilai program MBG kini berkembang menjadi salah satu intervensi publik terbesar di Indonesia.
Berdasarkan kajian Kadin Indonesia, sekitar Rp 900 miliar uang berputar setiap hari melalui jaringan dapur MBG di berbagai daerah.
“Ini menjadi salah satu mekanisme sirkulasi uang berbasis komunitas terbesar yang pernah dibangun negara ini,” kata Senator asal Jawa Timur inim
Ia menjelaskan, belanja pemerintah melalui program MBG tidak berhenti pada konsumsi akhir.
Dana tersebut mengalir ke sektor produksi pangan, menciptakan permintaan baru, serta menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Baca juga: Insentif Dapur MBG Rp 6 Juta Tiap Hari Tetap Cair Meski SPPG Tutup? Ini Kata Kepala BGN Dadan
LaNyalla juga mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2025.
Saat itu, injeksi anggaran MBG sebesar Rp 43,28 triliun menghasilkan dampak output ekonomi mencapai Rp 294,08 triliun atau memiliki multiplier effect hingga tujuh kali lipat.
Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar tetap memperkuat rantai pasok bahan baku program MBG.
Ia meminta pemerintah tidak mengambil jalan pintas dengan impor bahan pangan.
“Pasokan susu sapi kita untuk kebutuhan MBG masih jauh dari cukup. Ini harus dipikirkan. Begitu pula bahan baku lainnya. Peternak skala kecil harus dibesarkan,” ujarnya.
LaNyalla berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi off-taker bagi peternak dan pekebun kecil di desa.
Dengan demikian, kebutuhan dapur MBG bisa dipenuhi dari hasil produksi masyarakat sendiri.
Di sisi lain, capaian pemulihan aset negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang 2025 terus menunjukkan peningkatan.
Baca juga: Sejumlah Dapur MBG Surabaya Setop Operasi Akibat Dana Mandek
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyebut nilai aset hasil tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan ke kas negara hingga Desember 2025 mencapai Rp 1,531 triliun.
Nilai tersebut meningkat 107 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 739,6 miliar.
Menurut Setyo, peningkatan tersebut didorong optimalisasi pengelolaan barang sitaan dan rampasan, termasuk melalui mekanisme hibah serta Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada kementerian dan lembaga.
“Di luar penanganan perkara, KPK mendorong pemulihan aset melalui koordinasi dan supervisi dengan Pemda. Sepanjang 2025, KPK berhasil menyelamatkan aset daerah mencapai Rp 122,10 triliun,” ujar Setyo sebelumnya, dikutip dari laman resmi KPK.
