SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Surabaya, termasuk SPPG Siwalankerto 2, terpaksa menghentikan sementara operasional layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (7/5/2026) ini. Langkah ini dipicu oleh keterlambatan pencairan dana operasional dari pusat yang belum diterima pengelola sejak memasuki bulan Mei 2026.
Pengelola SPPG Yayasan Asa Prima Bahagia, Kusuma Dewi, menyatakan bahwa Kamis ini menjadi hari terakhir mereka memasak. Sebelumnya, program ini berjalan lancar sejak mulai beroperasi pada Januari 2026. Dapur tersebut setiap harinya melayani sekitar 2.600 hingga 2.700 penerima manfaat.
"Kalau total kelompok 3B (balita, ibu hamil dan ibu menyusui) sekitar 300-an. Menunya sama dengan MBG untuk siswa, hanya porsinya yang berbeda," ungkap Kusuma di sela menyambut kunjungan Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono.
Menurut Kusuma, selama 4 bulan terakhir distribusi makanan bergizi berlangsung tanpa kendala. Dalam kondisi normal, pencairan dana biasanya dilakukan otomatis dari pusat sekitar seminggu sekali setelah nominal tertentu terpenuhi.
Namun, keterlambatan pencairan pada bulan Mei membuat pengelola kehabisan biaya produksi.
"Untuk pendanaan saat ini, terus terang kami kehabisan dana di minggu ini. Jadi perkiraan hari ini terakhir memasak," tambah Kusuma.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan koordinator wilayah hingga pusat, pihak pengelola mendapat informasi bahwa pencairan dana kemungkinan baru akan dilakukan pada Jumat (8/5/2026).
Kusuma juga menyebutkan ada beberapa dapur MBG lain yang mengalami nasib serupa, meski ia belum mengetahui angka pastinya.
Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti masalah ini, agar tidak sampai mengganggu keberlangsungan program. Ia berharap keterlambatan dana tidak berdampak pada kualitas makanan, rasa, hingga kecukupan gizi yang disajikan.
"Kami sangat mengharapkan tidak terjadi hambatan dari sisi finansial. Pembayaran jangan sampai terlambat karena ini tentu mempengaruhi operasional mereka," tegas Bambang.
Terkait operasional SPPG, Badan Gizi Nasional (BGN) memang menerapkan sistem pengendalian mutu yang sangat ketat. Berikut poin-poin pengawasan mutu tersebut:
Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf, menekankan pentingnya kedisiplinan ini.
"Logika operasional dari mekanisme pendisiplinan ini dilandasi supremasi hukum tertinggi ABP, yaitu tiada layanan, tiada pembayaran atau no service, no pay," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional yang mendapat porsi anggaran signifikan. Pada APBN 2026, pemerintah mengalokasikan dana mencapai Rp335 triliun untuk program tersebut, yang dikelola secara khusus oleh Badan Gizi Nasional guna memastikan intervensi gizi bagi anak sekolah hingga kelompok rentan.
Di wilayah Jawa Timur saja, tercatat sekitar 3.300 SPPG disiapkan untuk mendukung program MBG, melayani hingga jutaan penerima manfaat setiap harinya. Skala operasional yang begitu masif menuntut arus kas yang lancar dari pusat ke daerah, agar dapur-dapur gizi ini mampu menyajikan makanan berkualitas secara konsisten tanpa terkendala masalah pendanaan.
