TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Nasib guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semakin memprihatinkan usai honornya mengalami pengurangan. Hal itu disebabkan oleh pemotongan Dana Desa oleh pemerintah pusat hingga 70 persen, yang berdampak pada program-program di desa atau kalurahan, termasuk PAUD.
Yuni Rahayu adalah salah satu guru PAUD yang terdampak. Ia kini mengabdi di TK dan PAUD Pertiwi, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kulon Progo.
"Saya menjadi guru PAUD sejak 2019, sedangkan mengajar di sini sejak 2023 lalu," kata Yuni ditemui pada Kamis (07/05/2026).
Ia memahami bahwa menjadi guru PAUD bukanlah profesi yang nyaman dari segi kesejahteraan. Sebab honor yang didapat hanya Rp 500 ribu sebulan dari Dana Desa, yang kini turun nilainya menjadi Rp 350 ribu akibat pemangkasan.
Yuni juga tahu bahwa tidak banyak yang memilih menjadi guru PAUD karena alasan itu. Namun ia merasa ilmu yang didapatnya dulu sejalan dengan profesinya saat ini.
"Saya berusaha mengaplikasikan apa yang saya tahu dan mampu ke profesi ini," ujar lulusan S1 Psikologi ini.
Alasan utama yang membuatnya betah bekerja sebagai guru PAUD adalah kenyamanan. Sebab Yuni mengaku pernah menjadi karyawan di sebuah perusahaan namun tidak merasa nyaman.
Sedangkan dengan jadi guru PAUD, ia menikmati interaksi dengan anak-anak. Membangun hubungan baik dengan para guru lainnya pun dirasa lebih mudah baginya.
"Saya sudah merasa cocok, interaksi dengan anak-anak membuat saya senang," kata ibu 1 anak ini.
Namun Yuni berharap pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan guru. Ia mengaku sedih lantaran honor guru PAUD dipotong akibat pemangkasan Dana Desa, yang mana anggarannya banyak dialihkan untuk program Presiden saat ini.
Pada sisi lain, ia juga berharap ada kesesuaian antara beban kerja serta honor yang didapat. Sebab ia tak hanya menjadi guru, tapi juga harus mengurus administrasi sekolah.
Itu sebabnya, ia ingin agar ada tugas dan fungsi pokok yang jelas sebagai guru PAUD. Jika memang tenaga administrasi dibutuhkan, maka idealnya dibuka perekrutan dengan upah yang sesuai agar ada yang tertarik.
"Saya berharap pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan para guru," jelas Yuni.
Kepala TK dan PAUD Pertiwi, Titin Rahayu juga mengaku kecewa dengan adanya pemotongan honor guru PAUD. Sebab nilai honor yang sudah rendah harus dipotong namun beban kerja masih tinggi.
Selain honor dari Dana Desa, para guru PAUD juga mendapat insentif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo yang hanya Rp 50 ribu sebulan. Pendapatan itu tentunya tidak sebanding dengan kebutuhan, belum lagi dengan banyaknya iuran untuk kegiatan sosial.
"Makanya saya salut dengan guru PAUD, sebab meski honor kecil namun iuran-iuran tetap jalan," kata Titin.(alx)
