TRIBUNNEWS.COM - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menceritakan bagaimana rasanya kini menjadi bagian dari pemerintahan.
Diketahui selama ini banyak yang mengenal Budiman Sudjatmiko sebagai Aktivis 1998, yang ikut serta dalam aksi demonstrasi pada masa Orde Baru.
Sebelum masuk ke pemerintahan, Budiman juga dikenal sebagai seorang politisi dan pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI pada periode 2009-2019.
Dalam wawancara eksklusifnya bersama Tribun Network, Budiman mengaku secara psikologis ia merasa tak ada perubahan, baik saat berada diluar pemerintahan dan di dalam pemerintahan.
Karena menurut Budiman, ia sama-sama mengurus publik dan republik, serta sama-sama mengurus rakyat dan negara.
"Saya merasa secara psikologis tidak ada perubahan. Kenapa? Karena bagi kami dari jalanan menuju legislatif dan ke eksekutif itu bagi kami adalah satu tarikan nafas. Sama-sama mengurus republik. Sama-sama mengurus publik dan republik. Rakyat dan negara ya. Publik dan republik. Sama saja saat kami berdemo membela buruh, membela petani, membela hak-hak mahasiswa."
"Ketika saya di DPR, saya berjuang memperjuangkan undang-undang desa ya. Dan dengan perjuangan bersama-sama seluruh anggota DPR, dukungan dari pemerintah, aparat desa, kita melahirkan undang-undang desa itu semangatnya sama ketika kami dulu pada waktu saya mengadvokasi petani di Jawa Tengah dan di Jawa Timur."
"Dan sekarang saat Pak Prabowo Subianto mempercayai saya sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan juga urusannya adalah urusan publik. Urusan publik dan juga urusan republik begitu kira-kira begitu," kata Budiman dalam wawancara eksklusifnya dengan Tribun Network, Senin (4/5/2026).
Bagi Budiman, menjadi seorang aktivis itu seperti bermain sepak bola dengan strategi total football. Harus bisa bermain beragam posisi.
Karena menurut Budiman, dunia aktivis yang ia bangun dulu bukan hanya soal membangun protes, tapi juga untuk membangun publik dan republik.
Kemudian ketika kekuasaan sudah demokratis, ia mencoba kesempatan untuk menjadi pembuat undang-undang melalui DPR.
Baca juga: Kata Budiman Sudjatmiko Soal Wacana Prodi Dihapus: Cuma Mengubah Pola Pengajaran Menyesuaikan Zaman
Di DPR Budiman menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat untuk membuat aturan undang-undang yang pro rakyat.
Lalu saat ini Budiman dipercaya untuk menjadi bagian dari eksekutif, sebagai pemerintah dengan mengemban jabatan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Dengan jabatannya ini Budiman pun berusaha untuk membuat kebijakan yang pro rakyat, terutama dalam mengentaskan kemiskinan.
"Bagi saya seorang aktivis itu sama seperti bermain dalam sepak bola dengan strategi total football. strategi total football Belanda dulu itu kan. Jadi striker bisa, bertahan harus bisa, sebagai gelandang bisa, sebagai sayap harus bisa. Ya, kita siap-siap saja dalam kondisi apapun."
"Karena dunia aktivis yang kami bangun dulu bukan sekedar untuk membangun protes, tapi sekali lagi untuk bangun publik dan republik begitu ya. Saat kekuasaan menyeleweng, tidak demokratis kita lawan. Saat kekuasaan sudah demokratis tentu dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya, ketika ada kesempatan kita mencoba untuk menjadi law makers, pembuat undang-undang. Yaitu DPR."
Baca juga: Pesan Moral Budiman Sudjatmiko untuk Eks Aktivis 98 di Pemerintahan Prabowo
"Kemudian ketika dipercaya kami ditempatkan sebagai policy maker. Pembuat kebijakan di eksekutif. Law makers di legislatif, policy makers di eksekutif. Membuat kebijakan oleh pembuat undang-undang. Sebelumnya kami di luar, kami ingin menciptakan undang-undang maupun kebijakan yang pro rakyat."
"Setelah di dalam ya kami wajib membuat undang-undang yang pro rakyat. Salah satunya undang-undang desa ketika di eksekutif sebagai policy makers pembuat kebijakan membuat kebijakan pro rakyat, mengentaskan kemiskinan," terang Budiman.
Sehingga menurut Budiman menjadi bagian pemerintah atau di luar pemerintah itu sama saja, karena yang membedakan hanyalah bentuknya.
"Jadi menurut saya sama saja yang membedakannya apa? Membedakannya itu soal soal bentuk saja. Saya sering katakan kayak gini. Ketika di luar sistem, tugas kita adalah mempertahankan idealisme. Tapi saat di dalam sistem mewujudkan idealisme itu. He kira-kira gitu aja. Dari mengawal mengkritisi, sekarang di legislatif, sekarang di eksekutif," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)
