Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait meninjau langsung rumah warga yang masuk program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Lematang, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026) malam. 

Dalam kunjungan tersebut, Maruarar didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.

Pada tahun 2026, Provinsi Lampung mendapat alokasi sebanyak 9.382 unit program bedah rumah yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

Saat meninjau rumah warga, Menteri PKP bersama Gubernur dan Wagub Lampung berdialog langsung dengan masyarakat penerima bantuan.

Mereka menanyakan kondisi rumah, penghasilan kepala keluarga, hingga kendala yang dihadapi warga untuk memastikan bantuan perbaikan rumah benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Menteri PKP Siapkan Skema KPR 40 Tahun, Buruh Jadi Penerima Rumah Subsidi Terbanyak

Rombongan juga mengecek kondisi bangunan dan lingkungan sekitar rumah guna melihat langsung tingkat kelayakan hunian penerima bantuan.

Program BSPS sendiri merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah atau membangun rumah secara swadaya dengan semangat gotong royong.

Dalam kesempatan itu, Maruarar menegaskan program BSPS harus dilaksanakan secara transparan dan diawasi langsung oleh masyarakat agar tepat sasaran.

“Jadi yang untung siapa? Rakyat. Selisih harganya buat siapa? Rakyat. Berarti perlu nggak diawasi? Perlu,” ujar Maruarar.

Ia meminta penentuan penerima bantuan dilakukan melalui musyawarah masyarakat dengan mengutamakan warga yang paling membutuhkan.

“Nanti musyawarah, ini untuk siapa, cari yang mungkin paling membutuhkan, yang sudah sakit-sakitan, yang sudah tua,” katanya.

Menurut dia, semangat gotong royong dan keterlibatan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menyukseskan program perbaikan rumah rakyat tersebut.

“Jangan rumah orang kaya dibedah, rumah orang miskin tidak dibedah. Harus tepat sasaran,” tegasnya.

Selain melakukan peninjauan langsung, Menteri PKP juga melakukan monitoring secara daring bersama tenaga fasilitator lapangan program BSPS dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

Monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Diketahui, pada tahun 2026 Kementerian PKP menargetkan pelaksanaan bedah rumah sebanyak 60 ribu unit di 10 provinsi di Pulau Sumatera.

Sementara itu, Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah prioritas dengan peningkatan alokasi BSPS yang cukup signifikan.

Jika pada tahun 2025 Lampung hanya mendapat 2.390 unit, maka pada tahun 2026 meningkat menjadi 9.382 unit yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)