TRIBUNMANADO.CO.ID,SULUT- Hampir semua masyarakat Sulawesi Utara sudah terlindungi jaminan kesehatan.

Tinggal menyisakan ratusan ribu warga saja yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Jika dipersentasekan mancapai 0,39 persen saja.

Baca juga: Sinergi BPJS Kesehatan dan Pepabri Pastikan Layanan JKN bagi Pensiunan Warakawuri di Sulawesi Utara

Sebab, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sulawesi Utara per 1 April 2026 mencapai 2.644.723 jiwa. 

"Jumlah itu, 99,61 persen dari total penduduk," kata Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Utara, Dr Rima Lolong dalam sosialisasi JKN bagi pensiunan dan warakawuri di Manado,  Kamis 7 Mei 2026.

Meskipun demikian, kata Dokter Rima, tingkat keaktifan baru di angka 78,6 persen dari total peserta.

"Ada tantanga, bagaimana kepesertaan melindungi memberi proteksi aktif saat dibutuhkan," kata Rima. 

Apa soalnya? Sulawesi Utara belum berstatus UHC Prioriras. 

Untuk mencapai UHC prioritas sesuai Perpres RI nomor 12 tahun 2025, tingkat keaktifan peserta JKN harus di atas 80 persen. 

Artinya Sulawesi Utara tinggal sedikit lagi UHC. 

Rima mengungkapkan, target itu harus dipenuhi sebelum 1 Juni 2026.

Sebagai catatan, masih terdapat delapan kabupaten kota yang belum UHC dengan tingkat keaktifan peserta di bawah target. 

Delapan daerah itu, Manado; Bolmong; Bolmut; Minahasa; Minsel; Mitra;  Kotamobagu dan Tomohon. 

"Masih dibutuhkan sedikitnya 127.958 peserta aktif," katanya lagi. 

Lalu apa manfaat status UHC Prioritas? 

Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, berobat hanya dengan menunjukkan KTP (NIK) tanpa dilihat status kepesertaannya aktif atau tidak. 

Terkait itu, Kadis Kesehatan bilang, pemerintah provinsi mengucurkan Rp 98 miliar untuk membiayai peserja JKN kategori PBPU Pemda. 

Pemerintah Sulawesi Utara sendiri memiliki 641 faskes, rumah sakit, klinik utama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk melayani peserta JKN. 

Wali Kota Manado, Andrei Angouw mengungkapkan, pihaknya menjadikan Kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas. AA memandang dua sektor itu jadi prioritas sebagai investasi. 

Meskipun demikian, dalam mengalokasikan anggaran, Pemkot Manado berhati-hati dan selektif. Tujuannya biar tepat sasaran. 

"Yang kita bayarkan ialah memang kurang mampu. Kami terus edukasi masyarakat. Kalau kita bayarkan tidak tepat sasaran, artinya ada sektor prioritas lainnya yang dikorbankan," katanya

Kata AA lagi, di tengah efisiensi anggaran, perlindungan JKN tetap jadi prioritas dengan prinsip tepat sasaran dan semangat gotong royong. 

Maksudnya, peserta yang mampu membantu yang tidak mampu. Yang sehat membantu yang sakit. 

"BPJS Kesehatan sangat membantu karena ketika sakit tidak perlu keluar biaya," katanya. 

Bersamaan dengan itu, wali kota memastikan  Kota Manado terus mendorong agar 16 Puskesmas, RSUD Manado terus ditingkatkan pelayanannya. 

"Supaya bisa melayani peserta BPJS Kesehatan dengan baik," kata AA.(NDO)