POS BELITUNG -- Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis agar program Koperasi Desa Merah Putih dapat langsung berjalan efektif sejak masa awal pembentukan.
Salah satu strategi yang disiapkan yakni pemberian dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Skema bantuan tersebut diproyeksikan menjadi penyangga operasional koperasi pada tahap awal, terutama ketika unit usaha desa masih belum memiliki pemasukan yang stabil maupun sumber pendapatan tetap.
Dengan dukungan pendanaan dari pemerintah, aktivitas koperasi diharapkan tetap berjalan lancar tanpa terkendala masalah biaya selama masa perintisan.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menjelaskan bahwa bantuan pemerintah pada tahap awal akan diprioritaskan untuk kebutuhan pembayaran gaji pegawai koperasi.
Baca juga: Perjuangan Nenek Jumaria Dijadikan Ikon Haji Indonesia 2026, Nabung di Ember Hampir 20 Tahun
"Untuk 2 tahun pertama itu akan diupayakan dari APBN," ujar Askolani di lingkungan Kementerian Keuangan, Selasa (5/5/2026).
Ia menyebut dukungan tersebut diberikan agar koperasi memiliki kesempatan membangun sistem usaha yang sehat dan stabil sebelum nantinya mampu berdiri secara mandiri dari sisi keuangan.
Selain dukungan anggaran, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap mekanisme perekrutan pegawai koperasi agar berjalan profesional dan transparan.
Proses rekrutmen nantinya akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk memastikan seleksi berlangsung objektif.
Pelaksanaan seleksi disebut akan dikoordinasikan bersama oleh Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sementara itu, kementerian dan lembaga terkait tetap akan menangani aspek teknis serta administrasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
"Kalau untuk kegiatan rekrutmennya, kembali di masing-masing K/L. Untuk penerimaan pegawainya, nanti ada BKN, untuk Kementerian PANRB, dan untuk Danantara," jelasnya.
Setelah peserta dinyatakan lolos seleksi, pemerintah akan menanggung pembiayaan gaji pegawai melalui APBN selama koperasi masih berada pada fase awal operasional.
Skema tersebut disusun agar Koperasi Desa Merah Putih bisa langsung menjalankan kegiatan usaha tanpa terbebani persoalan pendanaan sejak awal berdiri.
"Planningnya pemerintah itu dalam 2 tahun pertama akan didukung dari APBN. Setelah 2 tahun, dia akan menggunakan dana operasionalnya dari KDMP," kata dia.
Pemerintah berharap bantuan awal tersebut dapat menjadi fondasi bagi koperasi untuk berkembang menjadi lembaga ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.
Setelah melewati masa awal yang dianggap paling menentukan, koperasi ditargetkan sudah mampu memperoleh pendapatan sendiri untuk membiayai seluruh kebutuhan operasionalnya.
"Yang mudah-mudahan dia sudah mulai eksis, dia mulai untung. Jadi, bridging awal yang akan didukung dari APBN untuk 2 tahun pertama," lanjutnya.
Meski begitu, besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk program tersebut masih terus dibahas di internal Kementerian Keuangan RI.
"Nanti detail dari APBNnya lagi didiskusikan di internal Kemenkeu," ungkap Askolani.
Pemerintah juga memastikan bahwa skema pendanaan program ini tidak hanya bertumpu pada satu kementerian saja, melainkan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga sesuai peran serta fungsi masing-masing.
Program Koperasi Desa Merah Putih turut dikaitkan dengan peran Agrinas Pangan Nusantara dalam memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat lokal.
Melalui dukungan pembiayaan dan sistem pendampingan tersebut, pemerintah berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat tumbuh menjadi koperasi yang produktif, kuat, dan mampu berdiri secara mandiri setelah mendapatkan dukungan APBN selama dua tahun pertama operasional.
(Serambinews/Tribunnews Maker/Pos Belitung)
