TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG — Sejumlah akademisi dan ekonom mengkritisi aspek transparansi hingga potensi intervensi politik dalam pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) saat Debat Publik bertajuk Pertaruhan Besar Negara via Danantara pada Restrukturisasi BUMN.

Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky, menilai keberhasilan Danantara sangat bergantung pada minimnya intervensi politik dan keterbukaan kepada publik.

“Jika Danantara mau sukses, intervensinya harus seminimal mungkin dan hanya boleh lewat peraturan, bukan diskresi. Danantara harus transparan agar publik bisa ikut membela kinerjanya di masa depan,” ujarnya dikutip Tribunjateng, Sabtu (9/5/2026).

Baca juga: Spesifikasi Bus ALS Kecelakaan Maut 18 Tewas, Sudah Beroperasi 25 Tahun

Baca juga: Kesaksian Tetangga Kiai Cabul Pati: Sosoknya Tertutup Jarang Sosialisasi

Menurut Awalil, publik membutuhkan akses terhadap data laporan keuangan dan proyek investasi agar kepercayaan terhadap pengelolaan aset negara tetap terjaga.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip, Akhmad Syakir Kurnia, mengingatkan posisi Danantara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden harus diimbangi pengawasan publik yang ketat.

“Harapan boleh saja dilambungkan setinggi langit mengenai penataan kelembagaan ini, namun sejarah ekonomi ekstraktif memaksa kita untuk tetap kritis,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurahman, menyebut Danantara berpotensi menjadi mesin investasi nasional baru melalui restrukturisasi aset dan investasi BUMN.

Menurutnya, dengan aset gabungan mencapai Rp1.650 triliun, Danantara diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat hilirisasi industri nasional.

Pengamat ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, juga menilai keberadaan Danantara dapat merapikan tumpang tindih anak dan cucu perusahaan BUMN yang selama ini dinilai tidak efisien.

Ia mengibaratkan Danantara seperti keranjang berisi telur-telur BUMN yang dulu berserakan tapi sekarang di dalam satu keranjang.

"Sehingga lebih gampang menjaganya, meski kita tetap harus mengawal bersama agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bisa merugikan negara," tuturnya. (Rad)