Laporan jurnalis TribunBekasi.com, Rendy Rutama Putra

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI TIMUR- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan Flyover Bulak Kapal, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Sutanto mengatakan, hingga kini, pihaknya belum menerima arahan lebih lanjut terkait skema bantuan percepatan infrastruktur yang sebelumnya disampaikan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto.

"Jadi setelah kemarin ada statement dari pak presiden mau ada percepatan infrastruktur. Memang saat ini masih menunggu skema bantuan presidennya seperti apa nih, apakah lewat Kemenhub atau langsung ke daerah, kami masih menunggu tindak lanjut dari Setneg," kata Idi di kawasan Plaza Pemkot Bekasi, Senin (11/5/2026).

Idi menjelaskan, sebelum adanya rencana percepatan dari pusat, proyek Flyover Bulak Kapal sebelumnya sudah juga dirancang. 

Pada tahun 2026 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat disebut telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk proyek tersebut.

Sementara sisa kebutuhan anggaran rencananya akan dilelang pada perubahan anggaran dan ditargetkan rampung pada 2027 mendatang.

"Memang sebelum ada kecelakaan, rencana kita tahun ini dari provinsi Rp 20 miliar, baru nanti perubahan dilelang sisanya, 2027 selesai," jelasnya.

Namun, adanya sinyal percepatan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat, Idi menuturkan Pemkot Bekasi memilih menunggu kepastian bantuan tersebut sebelum melanjutkan tahapan berikutnya.

Jika nantinya persoalan Bantuan Presiden (Banpres) rampung dan tersalurkan untuk Flyover Bulak Kapal, maka alokasi anggaran daerah berpotensi dialihkan untuk proyek lainnya.

"Namun karena ada statement dari pusat mau ada percepatan, provinsi sama kami nunggu dulu bantuannya seperti apa. Kalau emang itu jadi ke Bulak Kapal berarti kan anggaran Bulak Kapal kita geser ke bulan-bulan," tuturnya.

Terkait kepastian realisasi percepatan proyek, Idi mengaku hingga kini pihaknya baru sebatas melakukan koordinasi lintas kementerian.

Pemkot Bekasi pun berharap dalam satu hingga dua minggu ke depan sudah ada kejelasan dari pemerintah pusat.

"Kami daerah hanya menanyakan. Kami udah rapat dua kali, pak wali sampaikan baru Kamis kemarin. Dari Kemenkeu, Kemen Infrastruktur, udah naik level, belum ada arahan. Semoga 1-2 minggu udah ada kabar," ujarnya.

Sebagi informasi, Prabowo mengatakan secara garis besar, lintasan kereta api banyak tidak dijaga, dan itu akan pihaknya atasi.

Satu contohnya dengan merealisasikan Flyover di sejumlah titik.

"Pemda Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena bekasi juga padat, dan keperluan kereta api itu sangat penting dan mendesak, jadi saya sudah setujui dibangun Flyover langsung oleh bantuan presiden," kata Prabowo di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Bahkan Prabowo menjelaskan, di sejumlah wilayah Jawa, terdapat 1.800 titik yang juga lintasan dengan kondisi serupa. 

"Saya sudah perintahkan segera, kami akan segera memperbaiki semua, apakah akan dilakukan pos jaga atau gimana nanti pelaksanaan akan kami tunju," jelasnya.

"Kami perhitungkan hampir Rp 4 T demi keselamatan dan kami sangat penting dan perlu dan sekarang saat nya sudah berapa puluh tahun belum dilaksanakan jadi sekarang dilaksanakan," tutupnya. (M37)