TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pembangunan hijau dan pemberdayaan masyarakat desa harus berjalan secara terintegrasi melalui kolaborasi multi pihak.

Pernyataan ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Prof Dr Abdul Haris, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Ekspos Program SIGAP Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan IRE dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) di Yogyakarta.

Kegiatan bertajuk “Simpul Hijau: Merayakan Kolaborasi Pembangunan Daerah dan Desa/Kampung” tersebut menjadi ruang bersama bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat untuk berbagi praktik baik pembangunan hijau berbasis desa dan kawasan.

Dalam paparannya, Prof Abdul Haris menegaskan bahwa pembangunan hijau dan pemberdayaan masyarakat desa harus berjalan secara terintegrasi melalui kolaborasi multipihak. 

Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak lagi dapat dipisahkan dari aspek sosial dan lingkungan, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, kemiskinan, dan ketimpangan wilayah.

“Pembangunan desa dan kawasan ke depan harus mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan tetap menjaga daya dukung lingkungan. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, NGO, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Prof. Abdul Haris, melalui keterangan resminya, Selasa (12/5/2026).

Prof Abdul Haris juga menyampaikan bahwa desa dan kawasan perdesaan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan sebagaimana amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Baca juga: Nonton Bareng Film Pesta Babi di Fisipol UGM, Diskusi Ruang Solidaritas dan Luka di Tanah Papua

Berbagai pendekatan seperti perhutanan sosial, pengembangan ekonomi lokal, agroforestry, desa wisata, dan penguatan kelembagaan masyarakat dinilai mampu menjadi instrumen pemberdayaan sekaligus penciptaan lapangan kerja baru di desa.

Dalam forum tersebut juga dibahas pentingnya penguatan koordinasi program di tingkat daerah agar berbagai intervensi lintas sektor dapat lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

“Pendekatan berbasis data, penguatan kawasan, serta pembangunan berbasis potensi lokal menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung transformasi pembangunan hijau di Kalimantan,” papar Prof Abdul Haris.

Kegiatan ini turut menghadirkan pemerintah daerah dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, mitra pendamping masyarakat, akademisi, serta berbagai organisasi yang selama ini aktif mendukung pembangunan kawasan dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis lingkungan berkelanjutan.

Melalui forum ini diharapkan tercipta penguatan kolaborasi dan komitmen bersama dalam mendorong pembangunan kawasan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (*)