Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Berbagai elemen masyarakat berkolaborasi menghadirkan Ruang Solidaritas Papua untuk Kedaulatan Tanah, Pangan, dan Kehidupan.
Kegiatan diskusi sekaligus nonton bareng film "Pesta Babi" ini berlangsung di Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (12/5/2026).
Ruang solidaritas ini menyoroti ekploitasi tanah Papua yang mengatasnamakan pembangunan dan investasi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).
Rakyat Papua terpaksa berhadap dengan perampasan tanah, kerusakan ekologis, hingga kriminalisasi.
Koordinator Ruang Solidaritas Papua untuk Kedaulatan Tanah, Pangan, dan Kehidupan, Pitra mengungkapkan pemutaran film "Pesta Babi" memang sempat menemui berbagai kendala dan intervensi.
Film dokumenter garapan Dandhy Laksono tersebut menghadirkan potret masyarakat di Papua yang kehilangan ruang hidup akibat ekspansi perkebunan tebu, sawit, food estate.
"Sebelumnya ini (diskusi dan nobar "Pesta Babi") bagian yang ditolak ya, bagian yang dihambat gitu untuk melakukan pemutaran. Tetapi kemudian dari berbagai elemen bergabung, karena memang ada pentingnya untuk menggalang solidaritas isu terkait Papua dan kemudian infrastruktur, juga banyak program-program skala nasional tekananya besar," katanya, Selasa (12/5/2026).
Menurut dia, diskusi dan pemutaran film ini merupakan upaya untuk memperluas pengetahuan, khususnya pada generasi muda.
Kegiatan ini merupakan medium untuk mengasah pemikiran generasi muda dalam menghadapi kebijakan pemerintah.
"Antusiasme yang luar biasa ini menjadi bukti kalau generasi muda peduli dengan negara. Ini kan ada diskusi, lingkupnya pendidikan, sudah jelas akademis, masa kayak gini dihalang-halangi," ujarnya.
Baca juga: Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Dibayar APBN, Pakar UGM: Tambah Beban Fiskal-Moral Hazard
Diskusi tersebut juga dihadiri oleh masyarakat adat La Pago.
Mewakili masyarakat adat wilayah La Pago, Yamor mengungkapkan kriminalisasi terhadap rakyat Papua sudah terjadi sejak tahun 1961. Ia menyebut operasi militer besar-besaran di tanah Papua merenggut banyak nyawa.
"Kami dianggap separatis, yang terjadi adalah kami minta keadilan untuk di atas kami punya tanah itu sendiri. Kami orang Papua dianggap anak tiri selama ini. Kita dianggap ketinggalan, sebenarnya kita punya segalanya, cuma dieksploitasi keluar. Untuk siapa? Katanya negara adil untuk pembangungan, kesejahteraan orang Papua, tapi kenyataannya nol," ungkapnya.
Menurut dia, eksploitas di tanah Papua hanya menjaga investasi demi kepentingan oligarki atau kapitalisasi. Sementara warga Papua tidak mendapatkan apapun.
"Katanya pergantian presiden untuk menyelesaikan konflik, permasalahan di tanah Papua. Tapi sampai saat ini nol, tidak ada. Kita dapat luka. Eksploitasi di tanah Papua itu dampaknya untuk semua makhluk di bumi. Jangan tutup mata, negara lihat Papua," imbuhnya. (*)
