TRIBUNTRENDS.COM - Josepha Alexandra, siswi SMAN 1 Pontianak yang viral usai polemik Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR, kini mendapat perhatian luas dari publik hingga pejabat negara.
Siswa yang akrab disapa Ocha itu menjadi sorotan setelah berani memprotes keputusan juri dalam perlombaan yang digelar di Kalimantan Barat.
Keberaniannya menyampaikan pendapat di hadapan dewan juri membuat banyak pihak memberikan dukungan dan apresiasi.
Bahkan, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, secara langsung menghubungi Josepha melalui sambungan telepon.
Dalam percakapan tersebut, Rifqinizamy mengaku bangga karena Josepha dinilai telah membawa nama SMAN 1 Pontianak dikenal secara nasional.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi selama final LCC 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat berlangsung.
Tidak hanya itu, Josepha turut diundang ke Jakarta dan akan difasilitasi oleh MPR RI bersama pihak sekolah serta guru pembimbingnya.
Sebagai bentuk apresiasi, Rifqinizamy menawarkan beasiswa kuliah gratis ke China kepada Josepha setelah lulus SMA nanti.
Ia bahkan menjanjikan peluang kerja di berbagai perusahaan multinasional setelah Josepha menyelesaikan pendidikan kuliahnya.
Tawaran tersebut pun menjadi sorotan publik dan dianggap sebagai bentuk dukungan atas keberanian serta prestasi Josepha dalam menyuarakan pendapatnya.
Baca juga: Juri Cerdas Cermat yang Komentari Artikulasi Peserta Kini Viral, Rumah Milyaran Miliknya Dikulik
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi dalam pelaksanaan final LCC 4 Pilar di Pontianak.
“Saya minta maaf ya Josepha kalau ada kesalahan dalam proses Lomba Cerdas Cermat kemarin tingkat final di Pontianak, Kalimantan Barat,
Nanti secara institusi MPR akan memberikan klarifikasi dan permohonan maaf,” ujarnya pada unggahan di akun medsos pribadinya @bang.ridki.mrk, Selasa 12 Mei 2026.
Rifqinizamy juga mengaku bangga terhadap Josepha yang dinilai telah membawa nama SMA Negeri 1 Pontianak hingga dikenal secara nasional melalui peristiwa tersebut.
Tak hanya itu, Josepha juga ditawari hadiah beasiswa kuliah gratis ke China hingga peluang kerja di perusahaan multinasional setelah lulus kuliah.
“Kalau Josepha berkenan, Abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke China. Nanti setelah lulus SMA, Josepha akan diberikan kesempatan kuliah gratis di China dan peluang pekerjaan di berbagai perusahaan multinasional,” imbuhnya.
Baca juga: Juri Cerdas Cermat Dinonaktifkan Buntut Lalai Menilai, MPR Juga Akan Evaluasi Pelaksanaan Lomba
Gubernur Kalimantan Barat, H Ria Norsan menyayangkan kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR di Pontianak kemarin, berakhir dengan polemik.
"Tentu sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi," kata Norsan.
Hanya saja, ia belum bisa bicara banyak karena belum mengecek hal itu bersama dinas pendidikan.
"Saya belum tahu permasalahan pastinya, hanya disebutkan viral saja," jelasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson turut angkat bicara terkait keputusan juri yang menuai kritik. Harisson menilai ada kejanggalan dalam proses penilaian yang dilakukan dewan juri saat perlombaan berlangsung.
“Juri itu terkesan tidak paham dengan materi yang ditanyakan. Sehingga dia harus baca jawaban yang ada di tab-nya, lalu dia berusaha sandingkan dengan jawaban anak-anak ini. Makanya jadi gagal paham,” ujarnya.
Menurutnya, seorang juri semestinya memiliki penguasaan materi yang baik, sehingga tidak perlu bergantung pada catatan saat menilai jawaban peserta.
“Beda kalau kita sudah paham dengan materi yang ditanyakan. Tidak perlu lihat tab, dengar saja apa jawaban anak-anak ini, kita langsung paham, dan bisa langsung kasih nilai,” tegasnya.
Harisson bahkan menyoroti bahasa tubuh, dan ekspresi juri saat proses penilaian berlangsung yang dinilainya menunjukkan keraguan. “Coba perhatikan bahasa tubuh, dan raut wajah jurinya,” tambahnya.
Baca juga: Indri Wahyuni Jadi Sorotan usai Polemik Lomba Cerdas Cermat MPR RI, Harta Rp3 Miliar Ikut Disorot
Sementara itu, para peserta Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar dari Regu C2 SMA Negeri 1 Pontianak bertolak ke Jakarta untuk tindak lanjut terkait polemik yang terjadi saat pelaksanaan lomba dan sempat menyita perhatian publik.
Berdasarkan daftar manifest penerbangan yang diterima Tribun Pontianak, keberangkatan para peserta turut didampingi Kepala SMA Negeri 1 Pontianak Maryati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Rio Pratama, serta guru pendamping Yenni.
Dalam keberangkatan menuju Jakarta, sebagian rombongan bahkan berada dalam satu penerbangan dengan istri Wakil Presiden RI, Selvi Gibran Rakabuming Raka.
Adapun rombongan yang berada dalam satu pesawat tersebut yakni guru pendamping Yenni bersama para siswa Josepha Alexander, Almira, Khasandra, dan Ahmad.
Sementara rombongan lainnya berangkat menggunakan penerbangan terpisah yang didampingi langsung oleh Kepala Sekolah Maryati dan Waka Humas Rio Pratama bersama siswa Louisa, Ansella, Khansa, Rajiq, Naurah, dan Zerlinda.
Sebelumnya, sejumlah penonton yang juga alumni SMA Negeri 1 Pontianak menyampaikan protes terhadap jalannya Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Novotel Pontianak, Sabtu 9 Mei 2026.
Protes tersebut disampaikan langsung saat di venue, terkait penilaian jawaban peserta dari Grup C SMAN 1 Pontianak yang dinilai salah oleh dewan juri.
Dua alumni SMAN 1 Pontianak tahun 2026, Miranda (17) dan Karisma (18) yang juga pernah menjadi peserta LCC 4 Pilar tingkat Provinsi tahun 2025, hadir langsung sebagai penonton dalam pelaksanaan LCC 4 Pilar 2026 di Novotel Pontianak. Keduanya , mengaku kecewa terhadap keputusan dewan juri.
Karisma, sebagai peserta LCC 4 Pilar tingkat Provinsi 2025 mengatakan, dirinya memahami mekanisme perlombaan karena pernah mewakili Kalimantan Barat ke tingkat nasional di Senayan, Jakarta pada LCC 4 Pilar 2025.
“Kami bukan orang awam dalam lomba ini. Tahun lalu kami juga mewakili provinsi ke Senayan Jakarta pada LCC 4 Pilar 2025. Jadi mekanisme lomba sudah banyak kami amati di tahun sebelumnya,” ujarnya, kemarin.
Ia mengatakan dirinya bersama Miranda menyaksikan langsung jalannya perlombaan dari awal hingga selesai dan menilai terdapat kekeliruan dalam proses penilaian terhadap jawaban peserta Grup C SMAN 1 Pontianak.
Miranda menjelaskan, peserta Grup C sempat menyampaikan protes kepada dewan juri. Namun, menurutnya, respons yang diterima justru menyebut bahwa jawaban yang seharusnya disebutkan tidak terdengar.
“Nah dari situ juga kami sebagai penonton merasa jawaban itu sebenarnya ada. Bisa dilihat dari cuplikan videonya, peserta di podium sempat mengatakan ‘ada’ saat merespons pihak lain yang menyebut tidak ada jawaban,” katanya.
Menurut Miranda, dirinya bersama sejumlah penonton lain juga berusaha memberikan klarifikasi kepada juri dari bawah podium, namun tidak mendapat tanggapan.
“Saya sampai mengangkat tangan dan membawa rekaman dari YouTube untuk memperlihatkan bahwa jawaban itu terdengar jelas. Tapi tidak digubris,” ungkapnya.
Ia menambahkan, setelah pertandingan selesai dan SMAN 1 Pontianak dinyatakan sebagai juara dua atau runner up LCC 4 Pilar tingkat Provinsi 2026, dirinya kembali mencoba menemui salah satu juri untuk menyampaikan keberatan. Namun, ia mengaku hanya diarahkan kepada staf panitia.
“Yang kami dapatkan hanya permohonan maaf dan tidak ada aksi nyata,” katanya.
Miranda menyebut ada tiga hal utama yang menjadi sorotan mereka. Pertama, terkait kompeten dewan juri yang dinilai tidak menggubris protes dari pihak peserta maupun penonton.
“Kami jauh dari podium saja masih mendengar jelas jawabannya, sementara alasannya artikulasi tidak jelas,” ujarnya.
Kedua, ia menyoroti kurangnya sportivitas dari peserta lain dalam situasi tersebut.
“Karena hanya pihak SMAN 1 Pontianak yang aktif menyampaikan protes. Bahkan ada peserta dari regu lain yang memberi gestur ‘tidak ada’ saat jawaban disebutkan,” katanya.
Ketiga, menurutnya polemik tersebut bukan sekadar persoalan menang atau kalah, melainkan menyangkut integritas perlombaan.
“Yang kami tuntut adalah keadilan dan integritas. Karena kalau integritas tidak dijaga, maka hasil pertandingan juga bisa salah dalam menentukan pemenang,” tegasnya.
Polemik ini bermula saat peserta Grup C SMAN 1 Pontianak mendapat pengurangan nilai lima poin karena jawaban mereka dianggap salah oleh dewan juri.
Padahal, menurut pihak peserta dan penonton, jawaban yang diberikan memiliki inti yang sama dengan jawaban peserta Grup B dari SMAN 1 Sambas yang justru dinilai benar dan mendapat tambahan 10 poin.
Adapun pertanyaan yang dipermasalahkan berkaitan dengan mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
MC membacakan pertanyaan: “BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?”
Perwakilan Grup C kemudian menjawab, “Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden.”
Namun jawaban tersebut dinilai salah oleh dewan juri. Tak lama berselang, pertanyaan yang sama diberikan kepada Grup B dari SMAN 1 Sambas dan dinyatakan benar.
Keputusan itu pun langsung diprotes oleh peserta Grup C yang merasa jawaban mereka memiliki substansi yang sama.
Menanggapi keberatan tersebut, dewan juri menyebut pada jawaban awal Grup C tidak terdengar penyebutan “Dewan Perwakilan Daerah” atau DPD.
Keputusan tersebut menjadi sorotan mantan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.
Melalui pernyataannya, Sutarmidji mengapresiasi keberanian tim SMAN 1 Pontianak yang berani menyampaikan koreksi terhadap keputusan dewan juri di hadapan peserta dan penonton.
Ia bahkan menilai dewan juri tidak menunjukkan sikap profesional dalam mengambil keputusan selama perlombaan berlangsung.
“Saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim SMAN 1 Pontianak atas keberaniannya dalam mengoreksi tim juri yang tidak berintegritas. "Kelihatan juri memang tidak kompeten, apalagi buat alasan artikulasi segala,” tukas Sutarmidji.
Baca juga: Sosok Dyastasita WB, Juri Lomba Cerdas Cermat yang Tak Mengecek Ulang Jawaban, Daftar Harta Kekayaan
Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI akan mengevaluasi sistem penilaian dan verifikasi jawaban dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, usai muncul protes dari peserta dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengatakan, evaluasi dilakukan untuk menjaga sportivitas, objektivitas, dan transparansi dalam pelaksanaan lomba pendidikan kebangsaan tersebut.
“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,” kata Siti Fauziah dalam keterangan resminya, Senin 11 Mei 2026.
Dia mengatakan, panitia pelaksana dari Setjen MPR RI saat ini juga tengah melakukan penelusuran internal, terkait polemik penilaian pada salah satu sesi final LCC Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
“Panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI saat ini tengah melakukan penelusuran internal,” jelas Siti.
Menurut Siti, MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, serta semangat pembelajaran yang konstruktif. Selain itu, LCC Empat Pilar diselenggarakan sebagai sarana pembelajaran nilai-nilai kebangsaan dan penguatan pemahaman terhadap Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Oleh karena itu, masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas,” tutur Siti.
Dalam kesempatan itu, Siti juga mengapresiasi peserta, guru pendamping, dewan juri, panitia daerah, dan masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan. “Sehingga Sekretariat Jenderal MPR RI mengimbau seluruh pihak untuk tetap menjaga suasana kondusif, menghormati seluruh peserta didik,” pungkasnya.
KONTROVERSI pada Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, yang melibatkan dugaan kesalahan penilaian oleh juri, memiliki dampak luas bagi peserta, penyelenggara, dan publik.
Dampak bagi peserta yakni kerugian mental dan psikologis, karena siswa peserta (khususnya dari SMAN 1 Pontianak) menjawab benar namun disalahkan, dan protes yang diabaikan.
Kita menilai, situasi seperti ini dapat memengaruhi cara pandang pelajar terhadap sistem kompetisi maupun figur orang dewasa yang seharusnya menjadi panutan.
Kejadian ini juga bisa bikin kedua belah pihak dan siswa lainnya jadi skeptis (kurang percaya) pada sistem. Mereka belajar bahwa ‘orang dewasa’ atau ‘juri’ yang seharusnya jadi panutan ternyata bisa melakukan kesalahan fatal dan tidak profesional. Ini bisa memicu sifat sinis terhadap kompetisi ke depannya.
Viralnya sebuah persoalan di media sosial juga dapat menjadi tekanan tersendiri bagi remaja terlebih ketika mereka menjadi sorotan publik dalam usia yang masih rentan secara emosional.
Kasus seperti ini benar-benar menguji ketahanan mental atau resilience para siswa sehingga pendampingan dari pihak sekolah maupun orang tua menjadi sangat penting.
Kita menekankan, fokus utama yang perlu diberikan kepada siswa bukan lagi mengenai menang atau kalah dalam perlombaan, melainkan memastikan kondisi emosional mereka tetap terjaga.
Fokusnya jangan lagi soal siapa yang menang atau kalah, tapi memvalidasi perasaan mereka bahwa ‘apa yang kalian rasakan itu valid, dan kalian lebih berharga daripada sekadar skor lomba atau komentar netizen.
Kita berharap para pelajar yang terlibat tetap semangat dan tidak kehilangan kepercayaan diri akibat polemik yang terjadi. Semoga para siswa dari kedua sekolah tetap semangat dan nggak patah arang karena kejadian ini ya.
Terkait dampak bagi publik, kasus ini menjadi viral dan mendapat sindiran dari berbagai pihak, termasuk figur publik yang mengkritik alasan "artikulasi" dari juri.
Kontroversi ini pun memicu perdebatan mengenai pentingnya keadilan dan sportivitas dalam pendidikan kebangsaan.
Tapi kita hargai, sebagai bentuk tanggung jawab moril, anggota MPR RI memberikan apresiasi kepada siswa yang dirugikan, termasuk penawaran beasiswa S-1 ke luar negeri.
(TribunTrends.com/TribunnewsPontianak.com)
