TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Anggaran infrastruktur jalan di Kabupaten Sleman dilipatgandakan hingga mencapai Rp108 miliar pada tahun 2026 demi mengejar target zero lubang.
Lonjakan signifikan dari anggaran tahun lalu yang hanya Rp57 miliar ini difokuskan untuk memberikan keamanan dan meningkatkan mobilitas ekonomi warga melalui pengejawantahan program dalane alus atau jalan mulus.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Sukarmin mengatakan, lonjakan anggaran ini merupakan langkah konkret untuk menerjemahkan visi misi Bupati-Wakil Bupati Sleman. Infrastruktur jalan yang prima diyakini menjadi kunci utama penggerak roda ekonomi daerah.
"Dalane alus ini penting. Karena Bupati mempunyai keyakinan dengan dalane alus maka roda perekonomian akan bergerak dengan baik sehingga pelayanan apapun, mobilitasi barang jasa lancar sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat," ujar Sukarmin, Selasa (12/5/2026).
Sukarmin merinci, dari total Rp108 miliar tersebut, pos pembangunan jalan baru mendapat porsi Rp45 miliar untuk menangani 11 ruas jalan sepanjang 11,8 kilometer. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2025 yang hanya senilai Rp19 miliar untuk 5 ruas jalan sepanjang 3,1 kilometer.
Selain itu, Rp26 miliar dialokasikan untuk pemeliharaan berkala sepanjang 14,5 kilometer. Sementara untuk pemeliharaan rutin, dianggarkan sebesar Rp26,8 miliar dengan target penanganan 460 kilometer, termasuk di dalamnya dana stimulan untuk menangani jalan desa yang dialokasikan sebesar Rp8,6 miliar.
Sisa anggaran lainnya digunakan untuk penggantian jembatan, perbaikan gorong-gorong, serta pembelian alat pengolah aspal mandiri. Dalam pelaksanaannya, DPUPKP Sleman menerapkan sistem swakelola dengan mengoptimalkan alat milik sendiri dan tenaga internal. Model pengerjaan ini diklaim jauh lebih responsif dibandingkan sistem kontrak pihak ketiga yang biasa diterapkan pada perbaikan jalan provinsi.
Saat ini, terdapat 9 tim pemeliharaan rutin yang tersebar di wilayah Sleman Barat, Timur dan Tengah. Tim ini difokuskan untuk merespons cepat setiap aduan kerusakan dari masyarakat.
"Kami respons cepat aduan di media sosial maupun kanal aduan resmi Pemkab Sleman. Hari ini lapor, InsyaAllah besok langsung ditangani," kata Sukarmin.
Menariknya, tim pemeliharaan jalan ini bekerja bukan hanya menambal lubang jalan Kabupaten semata, bisa juga menambal jalan nasional maupun jalan provinsi. Menurut Sukarmin, apabila ada aduan jalan provinsi di Kabupaten Sleman yang berlubang dan membahayakan pengguna jalan, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Bina Marga Pemda DIY.
Jika penanganan dianggap membutuhkan waktu cukup lama, maka Pemkab Sleman akan membantu menambal sementara agar tidak membahayakan.
"Jika jalan provinsi berlubang, perintah bupati, kami diminta untuk mengkoordinasikan dengan provinsi. Jika penanganannya lama, kami diminta untuk menambal yang ekstrem dan membahayakan pengendara. Yang penting aman dulu," kata dia.
Di sisi lain, Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Sleman, Suparman menjelaskan, total panjang jalan kabupaten saat ini mencapai 733,67 kilometer yang terbagi dalam 371 ruas jalan. Jumlah ini bertambah setelah ada penambahan jalan baru sepanjang 34 kilometer pada tahun 2025.
Berdasarkan pemetaan kondisi fisik jalan, tercatat 28,4 persen atau sepanjang 209,4 kilometer dalam kondisi baik, dan 39,51 persen atau 289,9 km berkondisi sedang.
Sementara jalan rusak ringan mencapai 30,23 persen atau 221,76 km dan rusak berat 1,77 persen atau setara 12,97 kilometer. Kondisi rusak berat ini mayoritas merupakan jalan tanah di wilayah Kecamatan Minggir dan eks jalur tambang di Kecamatan Cangkringan.
Menurut Suparman, pemeliharaan rutin dengan indeks biaya Rp37,5 juta per kilometer akan menjadi tumpuan utama untuk memelihara kondisi jalan di lapangan.
"Pemeliharaan rutin ini sebenarnya adalah pencegahan. Ini menjadi ujung tombak (mengejar) target zero lubang seperti yang diharapkan visi misi bupati,"ujar dia.(*)
