Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengusulkan pembangunan sebanyak 3.056 unit hunian tetap untuk korban bencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu pada akhir November 2025.
Kepala Badan Penanggungan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya Okta Handifa yang dihubungi dari Banda Aceh, Rabu, mengatakan pembangunan hunian tetap tersebut diusulkan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Pemkab Pidie Jaya mengusulkan sebanyak 3.056 unit hunian tetap untuk korban bencana hidrometeorologi. Ribuan hunian tetap tersebut diusulkan dibangun di sejumlah wilayah terdampak bencana di Kabupaten Pidie Jaya," katanya.
Okta Handifa mengatakan, dari 3.056 unit hunian tetap yang diusulkan tersebut, sebanyak 2.317 unit di antaranya dibangun di lahan mandiri masing-masing penerima manfaat. Lahan tersebut dipastikan bukan berada di zona rawan bencana.
Sedangkan selebihnya dibangun di titik relokasi. Ada lima titik relokasi pembangunan hunian tetap. Pemkab Pidie Jaya sudah menyiapkan lahan relokasi untuk pembangunan hunian tetap, kata Okta Handifa.
"Untuk target pembangunan hunian tetap, masih menunggu konfirmasi dari BNPB dan Kementerian Perumahan dan Permukiman," kata Kepala BPBD Kabupaten Pidie Jaya tersebut.
Menyangkut hunian sementara bagi korban bencana hidrometeorologi, Okta Handifa mengatakan saat ini sudah terbangun 1.342 unit. Dari 1.342 unit hunian sementara tersebut, sebanyak 1.280 unit di antaranya sudah dihuni.
"Hunian sementara tersebut tersebar di 26 titik di Kabupaten Pidie Jaya. Dari 26 titik hunian tersebut, sebanyak 13 titik di antaranya dibangun BNPB, delapan titik dibangun Danantara, Kementerian PU dan Dompet Duafa masing-masing dua titik, serta Lembaga Kemanusiaan Kita Bisa membangun di satu titik," kata Okta Handifa.
Bencana hidrometeorologi melanda Kabupaten Pidie Jaya akhir November 2025 karena hujan lebat berhari-hari menyebabkan meluapnya Krueng (sungai) Meureudu.
Luapan sungai tersebut menimbulkan banjir bandang yang membawa material kayu dan lumpur. Lumpur tersebut menimbun pemukiman penduduk dan fasilitas publik dengan ketinggian hingga dua meter.
