TRIBUNMANADO.CO.ID, Kotamobagu - Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melakukan penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu, Rabu 13 Mei 2026 di Rudis Wali Kota.

MoU tersebut berkaitan dengan pendampingan hukum dari Kejari terhadap program-program di Pemkot Kotamobagu. 

Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Kejaksaan (Kajari) Kotamobagu Tasjrifin M A Halim bersama Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib. 

Menurut Kajari Kotamobagu Tasjrifin M A Halim, kegiatan ini adalah langkah awal pihaknya dengan Pemkot dalam membangun sinergitas dan kolaborasi yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.

Tasjrifin menegaskan institusi Kejaksaan senantiasa selalu  mengedepankan pendekatan preventif dalam mengawal pembangunan daerah.

“Pencegahan harus dikedepankan, penegakan hukum adalah yang terakhir dan ultimum remedium," ujarnya. 

Jadi berkaitan dengan kegiatan kedepan tentu diperlukan adanya penyelesaian pengelolaan tata pemerintahan yang baik untuk ditindaklanjuti OPD. 

"Saya apresiasi pak Wali Kota karena sudah menghadirkan seluruh kepala OPD dalam kegiatan ini,” tuturnya.

Ia menambahkan, penandatanganan MoU tentunya menjadi bagian pendekatan Kejari Kotamobagu dengan OPD dalam hal pelaksanaan urusan penata kelolaan pemerintahan yang baik untuk pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Kami selalu terbuka untuk bisa bersinergi dalam kegiatan pembangunan daerah,” tegas dia. 

Sementara itu, Wali Kota Kotamobagu Wenny Gaib mengapresiasi MoU tersebut. 

Menurutnya, OPD perlu diberikan pemahaman hukum agar kedepannya mengambil keputusan bisa sesuai aturan.

"Jangan nanti sudah ada masalah baru mau konsultasi hukum. Sekarang tiap OPD bisa dengan terbuka melakukan konsultasi dengan Kejari, agar semuanya sesuai aturan," tegasnya.

Kegiatan juga turut dihadiri Kasi Datun Kejari Kotamobagu Andika Esra Awoah, Kasubsi Perdata dan TUN Rizka Andini Purwanti, Sekda Kotamobagu Sofyan Mokoginta, dan para asisten.

(TribunManado.co.id/Nie)