TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG - Pemerintah berencana membangun kawasan kota baru di Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari pengembangan hunian modern dan rumah susun (rusun) subsidi.

Kawasan tersebut nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga menyasar kalangan menengah dengan dukungan fasilitas publik yang lengkap.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas sekitar 4,5 hingga 5 hektar di wilayah Tangerang untuk proyek tersebut.

Menurut dia, lahan itu disiapkan oleh Menteri Hukum dan saat ini masih dalam tahap survei lokasi oleh tim terkait.

“Kebetulan Menteri Hukum sudah menyiapkan tanah sekitar 4,5 (hektar)-5 hektar di Tangerang,” terang Ara usai bertemu Direktur Utama PT Bank Syariah Nasional atau BSN, Jakarta, Rabu (13/5/2026). 

Baca juga: Kunjungi Kementerian PKP, Bupati Serang Dapat Bantuan 400 Unit Bedah RTLH 

Ia menjelaskan, proyek kota baru tersebut direncanakan menjadi salah satu contoh pengembangan kawasan hunian yang melibatkan sektor perbankan.

“Jadi mungkin ada salah satu yang akan jadi contoh untuk BSN untuk mengembangkan kota baru,” ujarnya.

Maruarar mengatakan, rencana pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat bersama satuan tugas perumahan yang digelar dua pekan lalu.

Saat ini, pemerintah masih melakukan survei sejumlah lokasi yang dianggap strategis dan sesuai untuk pengembangan kawasan hunian baru serta rumah susun subsidi.

“Kita akan sampaikan sesuai rapat 2 minggu lalu dengan Pak Ketua Satgas, Pak Hashim (Ketua Satuan Tugas Perumahan). 

Sekarang, lagi bekerja Pak Robert dan tim untuk mensurvei lokasi-lokasi yang strategis, yang cocok untuk kota baru dan juga untuk rumah susun subsidi,” katanya.

Tidak Hanya MBR, tapi Juga Kelas Menengah

Dia menjelaskan konsep kota baru tersebut akan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat kelas menengah dengan dukungan berbagai fasilitas publik. 

“Kota itu nanti bisa untuk yang MBR, untuk juga yang menengah. Dan juga fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, olahraga dan sebagainya,” ujar Ara.

Terkait lokasi detail proyek di Tangerang, pemerintah masih melakukan survei lapangan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Hukum. 

“Nanti datang survei sama Pak Robert ya, bisa dilihat. Ada lokasi-lokasi yang detail yang pasti itu rekomendasi dari Bapak Menteri Hukum,” katanya.