TRIBUNNEWS.COM, BALI – Angin segar berembus bagi para pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Pulau Dewata.
Sebanyak 1.000 pelaku UMKM Ekraf resmi melakukan akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangkaian acara Bursa Wirausaha Unggulan Provinsi Bali di Universitas Udayana, Rabu (13/5/2026).
Langkah besar ini bukan sekadar penyaluran modal, melainkan upaya konkret pemerintah mengoptimalkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai agunan, sekaligus mempercepat rasio kewirausahaan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa ekosistem ekonomi di Bali harus menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia.
"Kita ingin ekosistem yang menumbuhkembangkan UMKM dan ekonomi kreatif di Bali ini terus diperbanyak dan menjadi role model nasional. Riset adalah pintu agar kemajuannya bisa lebih cepat dari yang kita rencanakan," ujar sosok yang akrab disapa Cak Imin tersebut.
Senada dengan hal itu, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyebut ekraf sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari 1.000 penerima KUR kali ini, mayoritas berasal dari subsektor kuliner, fashion, dan kriya.
"Ada sekitar 13 dari 21 subsektor ekraf yang menandatangani akad hari ini. Bali adalah satu dari 15 wilayah prioritas ekraf nasional. Target kita jelas: membawa kekayaan intelektual (IP) Bali Go National hingga mendunia," kata Teuku Riefky.
Baca juga: Bisnis Minuman Kekinian Dorong UMKM Beralih ke Gula Aren dan Gula Kelapa
Dalam seremoni akad massal ini, total dana yang dikucurkan mencapai Rp 37,99 miliar.
Penyaluran ini dibagi ke dalam tiga kategori utama untuk menyesuaikan skala usaha:
Secara nasional, kinerja pembiayaan KUR sepanjang tahun 2026 (hingga 11 Mei) telah menyentuh angka fantastis Rp 102,8 triliun bagi 1,6 juta debitur.
Khusus di Bali, penyaluran telah mencapai Rp 4,1 triliun, di mana sektor ekraf menyerap sekitar Rp 597 miliar.
Tak hanya urusan modal, pemerintah juga mempermudah urusan birokrasi.
Menteri UMKM, Maman Abdurahman, resmi meluncurkan aplikasi Sapa UMKM sebagai sistem pelayanan satu pintu.
"Sistem ini adalah arahan langsung Presiden Prabowo untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di tanah air," jelas Maman.
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi negara, termasuk Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, serta Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana.
Dengan kolaborasi lintas kementerian ini, diharapkan UMKM Bali tidak hanya bangkit, tetapi benar-benar 'naik kelas' dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
