Laporan Reporter Tribunbengkulu.com, Yayan Hartono
TRIBUNBENGKULU.COM, SELUMA - Anggaran perjalanan dinas (Perjadin) DPRD Kabupaten Seluma kembali menjadi sorotan publik.
Kali ini, kritik keras datang dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu yang menilai penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk perjalanan dinas anggota dewan tidak memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah.
Sekretaris Jenderal Puskaki Bengkulu, Sony Taurus menilai besarnya anggaran perjalanan dinas DPRD Seluma sangat tidak sebanding dengan kondisi pembangunan di Kabupaten Seluma yang hingga kini masih menghadapi banyak persoalan mendasar.
Menurut Sony, sebelumnya anggaran perjalanan dinas untuk 30 anggota DPRD Seluma mencapai sekitar Rp 14 miliar.
Namun, setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran, nilainya berkurang menjadi sekitar Rp 9 miliar.
Meski telah dipangkas, angka tersebut tetap dinilai terlalu besar dan tidak memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat maupun pembangunan daerah.
“Anggaran perjalanan dinas DPRD Seluma ini sangat besar. Tetapi masyarakat mempertanyakan apa dampak konkretnya untuk pembangunan daerah. Jangan sampai perjalanan dinas hanya menjadi kegiatan seremonial untuk mencairkan anggaran saja,” ungkap Sony Taurus, dikonfirmasi Kamis (14/5/2026).
Sony menyebut hingga saat ini belum terlihat adanya hasil nyata dari berbagai perjalanan dinas yang dilakukan anggota DPRD Seluma.
Padahal, menurutnya, Kabupaten Seluma masih membutuhkan perhatian serius terhadap sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta pelayanan dasar masyarakat lainnya.
Sony mengatakan masih banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan, fasilitas kesehatan masih banyak butuh perbaikan, jalan kabupaten dalam kondisi rusak dan sejumlah fasilitas publik belum memadai.
Karena itu, DPRD Seluma diminta lebih bijak dalam mengalokasikan dan menggunakan anggaran daerah.
“Sebagai wakil rakyat harusnya memiliki rasa prihatin terhadap kondisi daerah. Anggaran daerah seharusnya lebih diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat yang benar-benar mendesak,” ujarnya.
Peran DPRD dan Dana Pokir
Sony menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Sebab, setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah tetap harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.
“Kunci pembangunan daerah itu ada di DPRD. Sehebat apa pun bupati ingin membangun, kalau DPRD tidak mendukung maka program itu tidak akan berjalan,” tegasnya.
Sony yang mengaku sebagai putra asli Kabupaten Seluma, dirinya prihatin melihat kondisi DPRD Seluma saat ini.
Ia menilai para wakil rakyat lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.
“Saya malu melihat kondisi DPRD Seluma sekarang. Banyak fasilitas dan anggaran yang diberikan negara, tetapi kontribusinya untuk masyarakat belum terlihat maksimal,” katanya.
Selain menyoroti anggaran perjalanan dinas, Puskaki Bengkulu juga menyoroti penggunaan anggaran pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Seluma yang nilainya juga mencapai miliaran rupiah setiap tahun.
Menurut Sony, realisasi penggunaan dana pokir juga perlu diawasi secara ketat agar benar-benar tepat sasaran dan tidak hanya menjadi alat kepentingan untuk mencari keuntungan semata.
“Dana pokir juga harus transparan. Masyarakat berhak mengetahui peruntukan dan manfaatnya. Jangan sampai anggaran besar tetapi masyarakat tidak merasakan dampaknya,” pungkas Sony.
