Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum
TRIBUNJATIM.COM, PACITAN - Kabupaten Pacitan menerima alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 sebanyak 2.737 unit untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak huni.
Ribuan bantuan tersebut terdiri dari 2.500 unit tahap pertama dan 237 unit tahap kedua yang tersebar di 12 kecamatan dan 107 desa/kelurahan.
Program BSPS tersebut mulai disosialisasikan Pemerintah Kabupaten Pacitan bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV di Gedung Karya Darma, Kabupaten Pacitan, Jatim.
Baca juga: Update Kondisi Penjual Tempe di Pacitan Jadi Korban Penyiraman Air Keras, Sudah Stabil
Pemerintah daerah menegaskan pelaksanaan program harus tepat sasaran, transparan, dan sesuai ketentuan mulai dari verifikasi penerima hingga pelaporan pembangunan rumah.
"Program BSPS merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah yang layak huni, sehat, aman dan nvaman,"' kata Asisten Pemerintahan dan Kesra M. Chusnul Faozi, saat mewakili Bupati Pacitan membuka Sosialisasi Pelaksanaan BSPS, Kamis (14/5/2026).
Hal itu, mengingat pentingnya program tersebut bupati berpesar agar melaksanakan program sesuai ketentuan dan tahapan yang berlaku.
“mulai dari verifikasi, pelaksanaan pembangunan, hingga pelaporan. Juga memastikan penerima bantuan benar-benar masyarakat layak menerima,” katanya.
Pun harus memperkuat koordinasi dan pengawasan antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, serta pendamping lapangan agar pelaksanaan berialan lancar
“Mas Aji (Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji) mewanti-wanti agara selalu menjaga integritas dar transparansi dan memperhatikan kualitas bangunan dan semangat gotong royong,” tegasnya
Senada disampaikan Kepala Balai Pelaksana Penvediaan Perumahan Jawa IV, Enfy Diana Dewi. Bahwa program BSPS haru benar-benar tepat sasaran.
Baca juga: Update Kondisi Penjual Tempe di Pacitan Jadi Korban Penyiraman Air Keras, Sudah Stabil
“Sehingga hasil program benar- benar bermanfaat bagi masyarakat. Bukan program yang sia-sia karena tidak tepat sasaran,” tegas Enfy.
Enfy mengaku juga meminta bantuan kepada kepala desa dan lurah. Untuk memfasilitasi terkait validasi data yang di lapangan.
“Jangan sampai ada ketidaksesuaiar data dengan kondisi dilapangan," pungkas Enfy sambil berharap program ini tepat sasaran.
