TRIBUNPALU.COM - Pertumbuhan industri yang masif di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, bak pisau bermata dua.

Di satu sisi menjadi penopang ekonomi nasional, namun di sisi lain memicu fenomena kaget infrastruktur akibat lonjakan migrasi penduduk yang tak sebanding dengan daya dukung wilayah.

Menghadapi kompleksitas tersebut, Yopie Sabara yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Morowali, berada di garis depan untuk mengurai benang kusut mulai dari konflik sosial, tata batas wilayah, hingga masalah tata kelola sampah di kawasan lingkar tambang.

Langkah Yopie menuju kursi parlemen sebenarnya berakar dari kegelisahannya saat masih memimpin organisasi kemasyarakatan.

Sebagai mantan Ketua Kerukunan Masyarakat Kecamatan Bahodopi, ia menyadari bahwa ruang gerak dan kewenangannya kala itu sangat terbatas untuk menekan kebijakan eksekutif.

Baca juga: Sigi Jadi Bagian Launching 1.061 Titik KDKMP, Presiden Prabowo Sebut Tonggak Penguatan Ekonomi Desa

"Dulu komunikasi kita terbatas dengan kewenangan yang bisa kita lakukan. Saya berpikir, jabatan kerukunan ini tidak cukup untuk mengadvokasi masyarakat atau menekan pemerintah," ungkap Yopie dalam Podcast Tribun VIP.

Padahal, Bahodopi merupakan kawasan yang sangat dinamis dan kerap dijuluki sebagai miniatur Indonesia karena menjadi rumah bagi beragam suku, ras, dan agama dari seluruh penjuru negeri yang datang mengadu nasib.

Posisinya sebagai Ketua Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan keamanan kini memberi Yopie ruang interaksi yang jauh lebih luas.

Jalur koordinasi langsung dengan Kapolres maupun Dandim menjadi modal utamanya untuk bergerak cepat meredam potensi riak di lapangan.

"Sekarang dengan menjadi anggota dewan, apalagi diamanahkan sebagai Ketua Komisi I, saya bisa langsung direct berkomunikasi dengan pihak kepolisian dan Dandim jika ada situasi yang harus segera diatasi," jelasnya.

Bagi Yopie, menjaga stabilitas keamanan bukan sekadar tugas normatif, melainkan kunci utama agar roda industri yang mempekerjakan sekitar 80.000 karyawan tersebut bisa tetap berputar tanpa mengorbankan ketenteraman warga lokal.

Baca juga: Profil Inspiratif Sultanah Hadie, Wakil Ketua DPRD Perempuan Visioner

Namun, ia tidak menampik bahwa pesatnya arus investasi membuat Morowali seperti kaget secara infrastruktur.

Lonjakan populasi yang tiba-tiba datang menyerbu tidak berbanding lurus dengan kapasitas fasilitas publik. "Kita belum siap secara infrastruktur, daya dukung, dan daya tampung kita belum siap menerima lonjakan masyarakat yang berimigrasi begitu besar.

Jadi kayak kaget kita, tiba-tiba diserbu masyarakat banyak, jalan kita masih sempit, akhirnya macet," kata Yopie menggambarkan kondisi lapangan.

Belum lagi persoalan sampah yang menumpuk di wilayah pemukiman, yang menurutnya harus segera diselesaikan pemerintah daerah menggunakan konsep pengolahan modern seperti Reduce, Reuse, Recycle (3R) agar tidak menjadi bom waktu sosial.

Dinamika industri ini juga melahirkan konflik-konflik klasik baru yang kerap mendarat di meja rapat dengar pendapat DPRD.

Baca juga: Wagub Sulteng Ajak Dokter Muda Upgrade Kompetensi Lewat Pendidikan Spesialis

Sengketa tapal batas antar-desa dan kecamatan yang dulunya tidak pernah diributkan warga, kini mendadak mencuat demi kepentingan pembebasan lahan pertambangan. 

"Orang dulu tidak akan ribut-ribut batas desa, semenjak ada industri dan pertambangan itu makin ramai sekarang karena ada konflik kepentingan di situ," tuturnya.

Selain itu, masalah pemenuhan fasilitas kesehatan dan ketimpangan serapan tenaga kerja lokal masih menjadi isu sensitif yang terus dikawal parlemen, salah satunya dengan mendorong konsistensi porsi ketenagakerjaan ideal bagi masyarakat setempat.

Kiprah kepemimpinan Yopie dalam mengorganisasi massa sebenarnya bukan hal baru, melainkan bakat yang sudah terasah sejak belia.

Saat masih duduk di bangku SMA, ia mencetak sejarah unik sebagai satu-satunya siswa kelas satu yang nekat maju dan berhasil terpilih menjadi Ketua OSIS setelah memenangkan pemungutan suara melawan para seniornya.

"Waktu itu teman-teman bilang, 'kayaknya kamu potensial, kamu lawan saja kakak kelasnya, kamu maju saja.' Saya juga tidak membayangkan kelas satu SMA bisa menang melawan kakak kelas," kenangnya sambil tersenyum.

Baca juga: Diresmikan 2024, Pagar Pembatas Gedung Wisata Kilo 5 Berkarat dan Rusak

Jiwa aktivisme ini berlanjut hingga masa kuliah di Teknik Kimia Universitas Muslim Indonesia, di mana ia dipercaya memimpin organisasi mahasiswa tingkat nasional yang membuatnya terbiasa keliling Indonesia membangun jejaring.

Sempat merantau dan berkarier di berbagai daerah mulai dari Bali, Riau, hingga Kalimantan, Yopie akhirnya memutuskan pulang kampung setelah mendapat panggilan dari orang tuanya untuk membenahi lingkungan dan memberdayakan masyarakat di tanah kelahiran.

Panggilan jiwa itulah yang membawanya masuk ke dunia politik praktis demi bisa mengintervensi kebijakan publik secara langsung dan formal.

Menatap masa depan, politisi muda ini tidak menutup mata terhadap peluang untuk menapaki anak tangga politik yang lebih tinggi, baik di ranah legislatif maupun eksekutif.

Mengutip filosofi terkenal dari Bung Karno, Yopie meyakini bahwa seseorang harus berani bermimpi setinggi langit karena jika terjatuh, ia akan berada di antara bintang-bintang.

"Kalau saya tidak bisa jadi presiden, mudah-mudahan saya bisa jadi gubernur atau jadi bupati," ucapnya berseloroh.

 Kendati memiliki ambisi untuk naik kelas, fokus utamanya saat ini adalah memaksimalkan fungsi pengawasan di parlemen sambil mengimbau masyarakat agar selalu menggunakan jalur-jalur legal dan prosedural dalam menyampaikan setiap aspirasi. (*)