SERAMBINEWS.COM,ACEH TIMUR - Kekecewaan mendalam menyelimuti kalangan mahasiswa dan masyarakat Aceh terkait sikap Pemerintah Aceh yang dinilai menutup diri dari dialog dalam aksi unjuk rasa penolakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026.

Maulana Saputra, seorang mahasiswa asal Aceh Timur, menyatakan kekecewaannya yang luar biasa terhadap bungkamnya para petinggi daerah. 

Hingga Rabu (13/05/2026), belum ada satu pun perwakilan Pemerintah Aceh, baik Gubernur, Wakil Gubernur, maupun Sekda yang menemui massa aksi di Kantor Gubernur.

"Kami sangat kecewa. Rekan-rekan aliansi mahasiswa sudah bertahan siang dan malam demi memperjuangkan hak seluruh rakyat Aceh, namun hingga detik ini harapan untuk berdiskusi tatap muka langsung belum terwujud," ujarnya.

Maulana, yang mengaku sebagai pendukung setia pasangan Mualem-Dek Fadh, sejak masa kampanye, merasa sikap pemerintah saat ini sangat jauh dari karakter pemimpin yang mereka kenal. 

Selama ini, sosok Mualem dikenal sebagai figur yang dekat dengan rakyat dan responsif terhadap keluhan warga.

"Hal inilah yang membuat kepercayaan masyarakat perlahan mulai pudar. Kami ingin melihat langsung Mualem menjumpai massa dan berdiskusi. Meskipun masyarakat sedang kecewa berat atas keputusan Pergub ini, setidaknya kehadiran pemimpin bisa memberikan sedikit ketenangan dan rasa dihargai bagi perjuangan mahasiswa," lanjutnya.

Aksi penolakan Pergub No. 2 ini dianggap sebagai isu krusial yang berdampak luas bagi stabilitas sosial dan ekonomi di tanah Rencong. Masyarakat menilai kebijakan tersebut merugikan kepentingan umum.

Maulana berharap Pemerintah Aceh segera mengambil langkah bijak dan tidak membiarkan konflik ini berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa ini bukan masalah biasa, melainkan menyangkut marwah dan hak seluruh masyarakat Aceh.

"Harapan kita bersama, semoga ada titik terang sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Pemerintah harus lebih bijak. Jangan biarkan rakyat merasa diabaikan oleh pemimpin yang mereka cintai sendiri," pungkasnya.(*)