Pemutaran dan bedah film 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita' digelar di berbagai lokasi, termasuk di kampus. Acara ini kian dibahas di media sosial usai nonton bareng (nobar) dibubarkan di sejumlah titik.

Film dokumenter tersebut berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup, dilansir detiknews.

Di tengah pembubaran agenda nobar 'Pesta Babi', sejumlah warga kampus masih menggelar penayangan dan bedah film ini. Salah satunya oleh Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan (HIMADEV), Departemen Studi Pembangunan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Rabu (13/5/2026) malam.

'Pesta Babi' di Kajian Agraria

Dikutip dari laman ITS, nobar 'Pesta Babi' dijadikan bagian dari mata kuliah Kajian Agraria, yang dinilai selaras dengan isu pada film tersebut.

Dosen Studi Pembangunan Khairun Nisa SIP MA, mengatakan, melalui diskusi, mahasiswa diharapkan dapat belajar mengembangkan argumentasi serta pola pikir kritis. Keduanya penting ketika menjadi pengambil kebijakan.

"Kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari sisi ekonomis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, sosial, budaya, dan keadilan bagi masyarakat," imbuhnya.

Berkaca dari Film

Dosen pengampu mata kuliah Kajian Agraria ini menjelaskan, idealnya, setiap kebijakan publik dirumuskan melalui pendekatan bottom-up. Untuk itu, pembuat kebijakan perlu selalu mempertimbangkan aspirasi dan partisipasi aktif masyarakat.

Di sisi lain, setiap kebijakan memiliki trade-off sehingga sulit untuk memuaskan semua pihak secara sempurna. Terkait hal ini, ia menekankan setiap kebijakan strategis nasional wajib menjunjung tinggi Pancasila, terutama sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dikatakan Icha, konsep keadilan sosial menurut Nancy Fraser dapat dilihat melalui tiga dimensi, yakni keadilan distribusi, keadilan representasi, dan keadilan rekognisi.

"Film ini sangat relevan dijadikan studi kasus untuk menilai suatu kebijakan nasional melalui ketiga dimensi keadilan tersebut," terangnya.

Ia menambahkan, setiap kebijakan strategis nasional juga wajib menjunjung tinggi UUD 1945 pada Pasal 33 Ayat 3, yaitu:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Diskusi ini juga menghadirkan jurnalis senior Harian Kompas Ambrosius Harto Manumoyoso, yang mendiskusikan film dari aspek jurnalisme.

Jadi Studi Kasus

ITS menyatakan, pemutaran film ini juga daat menjadi studi kasus yang dapat memperkaya cara pandang mahasiswa terhadap suatu kebijakan publik yang berlaku.

"ITS menilai bahwa diskursus kritis terhadap suatu kebijakan merupakan bagian penting dalam proses pendidikan tinggi. Alih-alih melihat film tersebut semata sebagai sesuatu yang kontroversial, ITS menempatkannya sebagai media pembelajaran yang konstruktif untuk menguji pola pikir yang sistematis, kritis, dan multidimensional," tulis pihak kampus.

"Melalui forum diskusi ini, ITS menegaskan komitmennya sebagai ruang akademik yang terbuka terhadap pertukaran gagasan dan pengembangan nalar kritis mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami kebijakan dari sisi teknokratis, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial dalam membaca dinamika pembangunan di masyarakat," tulis ITS.

Nobar sambil Kuliah Hukum Lingkungan

Nobar 'Pesta Babi' sambil kuliah di UWG. Foto: Dok UWG

Sebelumnya di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama (UWG) Malang, mahasiswa nobar 'Pesta Babi' sebagai bagian mata kuliah Hukum Lingkungan.

Dikutip dari laman kampus, metode belajar ini dirancang agar mahasiswa tidak sekadar menghafal pasal-pasal hukum, tetapi memahami cara hukum bekerja di lapangan di tengah konflik, ketimpangan, dan dampak kemanusiaannya.

"Kami tidak ingin mahasiswa hanya hafal pasal. Mereka harus melihat hukum bekerja dalam kenyataan, merasakan dampaknya, dan membangun empati. Hukum yang baik adalah perilaku yang baik. Hukum harus membahagiakan rakyat, bukan menindas," kata dosen pengampu, Dr Purnawan Dwikora Negara, S H, M H, pada perkuliahan.

Pada kelas ini, mahasiswa diajak membedah aspek hukum formal, isu keadilan ekologis, hak masyarakat adat, konflik agraria, dan dugaan keterlibatan oligarki dan militerisasi dalam eksploitasi tanah Papua.

Lebih lanjut, mahasiswa diajak berdiskusi dan memahami hukum lingkungan sebagai instrumen nyata yang menentukan nasib manusia, budaya, dan masa depan lingkungan hidup.

Sarjana Hukum Jangan Hanya Cerdas

Pihak kampus menyatakan, Fakultas Hukum UWG Malang melalui pendekatan ini menegaskan komitmen untuk mencetak sarjana hukum yang tidak hanya cerdas secara normatif, tetapi juga peka secara sosial, humanis, dan berpihak pada keadilan substantif.

"Hukum tidak boleh berhenti di teks. Ia harus hadir dalam nurani dan keberpihakan pada rakyat," tulis pihak kampus.