TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak terlalu terdampak pelemahan rupiah karena tidak bertransaksi menggunakan dollar AS secara langsung ramai menjadi sorotan.
Faktanya, masyarakat desa menjadi yang paling terdampak akibat kenaikan dollar AS.
Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai pandangan tersebut keliru secara ekonomi dan mengabaikan dampak nyata depresiasi rupiah terhadap biaya hidup masyarakat bawah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menanggapi kondisi nilai tukar rupiah yang tertekan di tengah meningkatnya tensi geopolitik global.
Baca juga: Prabowo Dinilai Anggap Enteng Lemahnya Rupiah, Ekonom: Sikap Seperti Ini Sangat Membahayakan Ekonomi
Prabowo mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat karena ditopang ketahanan pangan dan energi nasional.
Prabowo menyebut berbagai prediksi soal ancaman krisis ekonomi dan pelemahan rupiah tidak perlu terlalu dikhawatirkan masyarakat pedesaan.
Prabowo mengatakan, "Sekarang ada yang selalu bilang Indonesia akan collapse, akan chaos, rupiah begini, dollar begini. Orang rakyat di desa enggak pakai dollar kok."
Menanggapi hal itu, Yusuf menyebut pernyataan tersebut mengandung kekeliruan logika ekonomi atau fallacy of composition.
Menurutnya, meskipun masyarakat desa tidak memegang dolar secara fisik, pelemahan rupiah tetap berdampak melalui rantai pasok barang dan jasa sehari-hari.
Minggu (17/5/2026) Yusuf mengatakan, "Dalam ekonomi modern, dampak kurs bekerja lewat rantai pasok, bukan lewat apakah seseorang memegang dolar atau tidak."
Ia menjelaskan, sebagian besar kebutuhan masyarakat desa masih memiliki komponen biaya berbasis dolar AS.
Mulai dari pupuk urea dan NPK yang bahan bakunya impor, harga solar yang dipengaruhi harga minyak dunia, hingga pakan ternak yang bergantung pada jagung dan bungkil kedelai impor.
Selain itu, obat-obatan generik di fasilitas kesehatan juga banyak menggunakan bahan baku aktif dari India dan China yang dibayar menggunakan dolar AS.
Karena itu, menurut Yusuf, pelemahan rupiah ke level Rp 17.500 per dolar AS bukan sekadar isu makroekonomi, tetapi berdampak langsung terhadap kenaikan biaya hidup masyarakat desa melalui mekanisme exchange rate pass-through.
Ia menilai efek depresiasi rupiah di Indonesia relatif besar.
Pelemahan rupiah sebesar 10persen diperkirakan dapat memicu tambahan inflasi sekitar 1,5 hingga 2,5 poin persentase dalam beberapa kuartal berikutnya.
Yusuf juga menyoroti kelompok rumah tangga miskin di desa sebagai pihak yang paling rentan terhadap pelemahan rupiah.
Ia mengaitkan kondisi itu dengan teori Engel’s Law, yakni semakin rendah pendapatan rumah tangga maka semakin besar proporsi pengeluarannya untuk pangan dan energi.
"Sementara dua komponen itu sangat sensitif terhadap depresiasi kurs," katanya.
Ia menambahkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini menunjukkan inflasi pangan bergejolak (volatile food) dan harga yang diatur pemerintah (administered prices) lebih berat dirasakan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dibanding kelas menengah perkotaan.
Menurut Yusuf, kelompok menengah masih memiliki bantalan tabungan, kemampuan mengalihkan konsumsi, bahkan sebagian mempunyai aset dalam valuta asing.
Karena itu, narasi bahwa masyarakat desa aman karena tidak menggunakan dolar justru dinilai berlawanan dengan kondisi riil.
Yusuf mencontohkan ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai, gula mentah, dan gandum.
Akibatnya, harga tahu, tempe, mi instan, hingga tepung terigu berpotensi naik ketika rupiah melemah.
Di sektor pertanian, harga pupuk nonsubsidi juga diperkirakan ikut meningkat, sementara kemampuan fiskal pemerintah untuk menambah subsidi semakin terbatas.
Kondisi tersebut pada akhirnya menaikkan biaya produksi petani kecil dan diteruskan ke harga pangan.
Ia juga mengingatkan dampak depresiasi rupiah terhadap sektor energi dan fiskal negara.
Walaupun harga BBM bersubsidi ditahan pemerintah, beban kompensasi yang harus ditanggung pemerintah dan PT Pertamina akan semakin besar ketika rupiah melemah.
Selain itu, nilai utang luar negeri pemerintah dalam denominasi rupiah juga meningkat sehingga mempersempit ruang fiskal untuk belanja sosial dan perlindungan masyarakat.
“Untuk rumah tangga desa dengan pengeluaran Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per bulan, depresiasi rupiah 10persen bisa menggerus daya beli riil sekitar 3persen hingga 5persen dalam beberapa bulan," terang Yusuf.
Menurut dia, kehilangan daya beli sebesar Rp 60 ribu hingga Rp 150 ribu per bulan mungkin terlihat kecil bagi kelas menengah, tetapi sangat signifikan bagi keluarga rentan miskin.
Tak hanya dari sisi ekonomi, Yusuf juga menilai komunikasi pemerintah terkait pelemahan rupiah perlu dijaga.
Ia mengatakan pasar keuangan sangat sensitif terhadap persepsi komitmen kebijakan pemerintah.
Jika pemerintah terkesan menormalisasi pelemahan rupiah, investor bisa menilai pemerintah tidak menganggap level tertentu sebagai batas psikologis yang perlu dijaga.
Persepsi tersebut dinilai berpotensi memicu aksi lindung nilai (hedging) dan arus modal keluar (capital outflow) yang justru memperbesar tekanan terhadap rupiah.
Baca juga: DPR Sepakat dengan Prabowo soal Rupiah: yang Kena Dampak Dollar Orang Berduit, Bukan Warga Desa
(*)
