TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi diprediksi bakal memukul sektor hulu produksi para pelaku usaha di Kalimantan Utara (Kaltara).
Langkah taktis dari pemerintah daerah kini dinanti guna meredam efek domino yang berisiko memicu gelombang efisiensi di dunia usaha.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltara, Kilit Laing, menegaskan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi ini memiliki daya rusak yang linear terhadap merangkaknya harga bahan baku dan material produksi di lintas sektor.
Jika tren ini dibiarkan tanpa intervensi, ruang gerak korporasi dipastikan bakal semakin terhimpit.
Baca juga: Harga BBM Pertamina Hari Ini 17 Mei 2026: Pertalite Tetap Rp10.000 Meski Minyak Dunia Melonjak
"Kenaikan harga BBM non-subsidi ini pasti berdampak langsung pada biaya bahan baku produksi di semua wilayah, tidak terkecuali di Kaltara," ujar Kilit, Minggu (17/5/2026) di Tanjung Selor, Kalimantan Utara.
Sebagai langkah mitigasi, Kilit mendesak pemerintah untuk segera melonggarkan sumbat investasi.
Menurutnya, Kaltara memiliki modalitas yang kuat berupa kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah.
Potensi karunia alam ini seharusnya bisa dioptimalisasi untuk membangun kemandirian ekonomi, sekaligus memotong ketergantungan pasokan dari luar daerah.
"Harusnya banyak peluang dari potensi SDA yang bisa kita kelola secara mandiri," bebernya.
"Dengan begitu, daerah ini mampu menggerakkan roda ekonominya sendiri tanpa harus terus-menerus bergantung pada daerah lain," cetusnya.
Ia juga mendorong lahirnya regulasi yang lebih akomodatif dan ramah bagi para investor, baik skala lokal maupun nasional.
Baca juga: Kenaikan Harga BBM dan Efisiensi Picu Penyesuaian Anggaran Proyek Infrastruktur di Kabupaten Paser
Masuknya modal segar dinilai menjadi benteng krusial agar aktivitas dunia usaha di Kaltara tetap memiliki daya tahan (resilience) di tengah pembengkakan biaya operasional.
"Perlu ada kebijakan konkret yang memberi karpet merah bagi pengusaha untuk masuk ke Kaltara, supaya struktur ekonomi kita tetap kokoh bertahan," imbuhnya.
Kadin Kaltara mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari inflasi biaya produksi ini.
Jika korporasi terus dipaksa mengarungi iklim usaha yang tinggi ongkos, opsi terakhir yang paling dihindari, namun rasional bagi manajemen adalah melakukan efisiensi radikal pada pos biaya operasional.
Jika eskalasi harga bahan produksi ini terus berlanjut, perusahaan akan kesulitan bergerak.
Dia utarakan, ujung-ujungnya, mereka terpaksa memangkas biaya produksi, termasuk rasionalisasi tenaga kerja.
"Efek domino terhadap pekerja inilah yang paling kita khawatirkan," beber Kilit.
Kendati demikian, Kilit tetap optimistis dan berharap situasi pelik ini tidak sampai memicu badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di Bumi Benuanta.
Ia meminta pemerintah segera merumuskan bantalan kebijakan yang solutif.
Oleh karena itu, intervensi pemerintah sangat krusial untuk memutus rantai persoalan ini agar tidak berlarut-larut.
"Kita harapkan segera ada formula solusi yang dihadirkan," pungkasnya.
Sebagai informasi, berikut peta harga BBM yang berlaku di wilayah Kalimantan Utara:
BBM Subsidi:
Pertalite: Rp10.000 per liter
BBM Non-Subsidi:
Pertamax: Rp12.900 per liter
Pertamax Turbo: Rp20.750 per liter
Dexlite: Rp27.150 per liter
Pertamina Dex: Rp29.100 per liter
(*)
