TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Perhelatan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk SMA dan SMK setiap tahunnya selalu memunculkan banyak persoalan, untuk itu, DPRD Riau meminta agar ada evaluasi setiap tahunnya untuk perbaikan.
SPMB untuk SMA dan SMK tahun ajaran 2026/2027 berlangsung serentak secara nasional melalui jalur Afirmasi, Prestasi, Domisili (Zonasi), dan Mutasi.
Anggota Komisi V DPRD Riau, Adrias, menyampaikan sejumlah saran terkait skema penerimaan murid baru tingkat SMA dan SMK di Provinsi Riau. Ia menekankan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan melalui distribusi siswa secara lebih merata di setiap sekolah.
Menurut Adrias, yang juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah ini, sistem penerimaan siswa baru saat ini masih cenderung mengelompokkan siswa berprestasi di sekolah-sekolah tertentu.
"Ini dinilai dapat menciptakan kesenjangan kualitas antar sekolah yang semakin lebar,"ujar Adrias.
Ia mencontohkan, seharusnya siswa yang berada di sekitar suatu sekolah, seperti SMA 7, dapat diterima seluruhnya di sekolah tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk sekolah lain, sehingga tidak terjadi penumpukan siswa dari berbagai wilayah di satu sekolah unggulan saja.
Adrias juga menyoroti pentingnya mencampur siswa dengan kemampuan akademik berbeda dalam satu sekolah. Ia berpendapat, siswa dengan kemampuan sedang dapat terdorong menjadi lebih baik jika belajar bersama siswa berprestasi.
“Kalau anak pintar semua dikumpulkan, kasihan yang lainnya. Tapi kalau dicampur, justru bisa saling mempengaruhi ke arah yang lebih baik," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar sistem penerimaan siswa ke depan mempertimbangkan komposisi tertentu, misalnya persentase siswa berprestasi, sedang, dan lainnya dalam satu sekolah. Dengan begitu, pemerataan kualitas pendidikan dapat lebih terwujud.
Selain itu, Adrias juga meminta pemerintah untuk menambah jumlah sekolah negeri, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat seperti Pekanbaru. Ia menilai keterbatasan sekolah menjadi salah satu penyebab masih banyaknya siswa yang kesulitan mendapatkan tempat.
“Minimal harus ada penambahan sekolah, mungkin idealnya sekitar 20 sekolah, sekarang hanya 18 sekolah kan untuk SMA, supaya semua anak bisa tertampung," ujar istri Plt Gubernur Riau itu.
Namun demikian, politisi PKB Riau ini juga mengingatkan agar kebijakan penambahan sekolah negeri tetap memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta. Ia menyebut, saat ini sekolah swasta kerap hanya mendapatkan sedikit rombongan belajar akibat dominasi sekolah negeri.
Karena itu, Adrias menegaskan kunci utama dalam sistem pendidikan adalah pemerataan, baik dari sisi kualitas siswa, distribusi sekolah, maupun keberlangsungan lembaga pendidikan negeri dan swasta.
(Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)
