TRIBUNNEWSMAKER.COM - Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah Iran resmi membentuk badan baru yang akan mengelola lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, jalur laut strategis yang menjadi urat nadi distribusi energi dunia.
Badan bernama Persian Gulf Strait Authority (PGSA) itu disebut akan mengatur izin pelayaran sekaligus memungut tarif bagi kapal asing yang melintas di kawasan tersebut.
Langkah Teheran ini langsung memicu perhatian internasional karena Selat Hormuz selama ini dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas global setiap harinya.
Iran mengklaim kebijakan baru tersebut bertujuan menjaga keamanan pelayaran di tengah meningkatnya ancaman konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.
Namun sejumlah negara Barat menilai kebijakan itu berpotensi melanggar hukum laut internasional dan dapat memicu krisis baru di jalur perdagangan dunia.
Dalam aturan yang tengah dibahas, kapal yang ingin melintas diwajibkan mengajukan izin resmi serta menyerahkan data muatan, kru, hingga rute perjalanan kepada otoritas Iran.
Bahkan, beberapa laporan menyebut tarif transit yang dikenakan Iran bisa mencapai 2 juta dolar AS atau sekitar Rp33 miliar untuk satu kali pelayaran.
Kebijakan kontroversial ini muncul setelah meningkatnya eskalasi konflik geopolitik di kawasan Teluk Persia dalam beberapa bulan terakhir.
Jika situasi terus memburuk, dampaknya diperkirakan tidak hanya mengguncang harga minyak dunia, tetapi juga mengganggu rantai pasok energi dan perdagangan global.
Baca juga: Iran Lancarkan Operasi Besar, Buru dan Serang Kelompok Penyelundup Senjata yang Didukung AS-Israel
Seperti diketahui, Iran pada Senin (18/5/2026) mengumumkan pembentukan badan baru untuk mengelola Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang secara efektif telah dibatasi Teheran sejak akhir Februari.
Melalui akun resmi X, seperti dikutip AFP, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran memperkenalkan lembaga bernama Persian Gulf Strait Authority (PGSA).
Dalam unggahannya, badan itu disebut akan menyediakan “pembaruan mengenai operasi di Selat Hormuz dan perkembangan terbaru.”
Unggahan serupa juga dibagikan oleh akun Angkatan Laut Garda Revolusi Iran.
Belum jelas secara rinci apa tugas dan kewenangan badan baru tersebut. Namun awal bulan ini, stasiun televisi berbahasa Inggris Iran, Press TV, menyebut PGSA sebagai “sistem untuk menjalankan kedaulatan atas Selat Hormuz.”
Menurut laporan itu, kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz telah menerima “regulasi” melalui email PGSA.
Iran sebelumnya juga menyatakan, ingin mengenakan tarif bagi kapal yang melintas di jalur laut vital tersebut.
Iran sebagian besar telah menghambat pelayaran melalui Selat Hormuz sejak perang dengan Amerika Serikat dan Israel pecah pada 28 Februari.
Meski gencatan senjata mulai berlaku sejak 8 April, situasi di kawasan masih belum sepenuhnya stabil.
Kontrol Iran atas jalur perairan itu mengguncang pasar global dan memberi Teheran daya tawar strategis yang besar.
Di sisi lain, Amerika Serikat juga memberlakukan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Pada masa damai, sekitar seperlima pengiriman minyak dunia dan gas alam cair (LNG) melewati Selat Hormuz.
Selain energi, jalur itu juga menjadi rute penting bagi berbagai komoditas lain, termasuk pupuk.
Sejak perang dimulai, Iran berulang kali menegaskan bahwa lalu lintas maritim di Selat Hormuz “tidak akan kembali seperti sebelum perang.”
Bulan lalu, Iran juga mengeklaim telah menerima pemasukan pertama dari pungutan tarif terhadap kapal yang melintas di selat tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, pada Sabtu (16/5/2026) mengatakan, Iran “telah menyiapkan mekanisme profesional untuk mengelola lalu lintas” di Selat Hormuz dan mekanisme itu akan “segera diperkenalkan.”
(TribunNewsmaker.com/Kompas.com)
