TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Rencana pengadaan fasilitas bus sekolah gratis bagi para pelajar di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dipastikan belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat.

Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diberlakukan secara nasional memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengambil langkah aman untuk menahan diri dari belanja daerah yang bersifat ekspansif.

Walikota Samarinda, Andi Harun, mengakui bahwa pihaknya sebenarnya telah mematangkan rencana pengadaan transportasi ramah pelajar tersebut untuk tahun ini.

Namun, keterbatasan anggaran menjadi batu sandungan utama yang membuat program strategis tersebut terpaksa ditunda pengoperasiannya.

Baca juga: Dishub Samarinda Usulkan Pengadaan Bus Sekolah, Larangan Bawa Kendaraan Bagi Siswa Segera Diterapkan

"Karena efisiensi APBD kita, teman-teman tahu bahwa mode yang sekarang dilaksanakan oleh pemerintah itu mode bertahan," ujar Andi Harun.

Andi Harun menjelaskan, keinginan untuk terus melahirkan inovasi baru dan memperluas cakupan layanan publik di lingkungan Pemkot Samarinda sebenarnya tidak pernah surut.

Hanya saja, kondisi keuangan daerah saat ini menuntut penyesuaian yang ketat agar semua program kerja berjalan selaras dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Kondisi Ruas Jalan Samarinda Sempit

Selain persoalan finansial daerah, Pemkot Samarinda juga dihadapkan pada kendala teknis yang cukup serius.

Baca juga: Pemkot Samarinda akan Siapkan Bus Sekolah Mulai 2026, Prioritaskan Sekolah Terpadu

Berdasarkan hasil kajian topografi dan infrastruktur jalan, ditemukan fakta bahwa kondisi geografis jalanan di Kota Tepian tidak sepenuhnya ramah untuk dilewati oleh armada bus berukuran besar.

Keterbatasan lebar ruas jalan, panjang jalan, serta minimnya area ideal untuk titik putaran balik kendaraan (u-turn) membuat tidak semua spesifikasi bus sekolah ramah anak cocok dipaksakan beroperasi di jalur-jalur rawan macet Samarinda.

Di tengah situasi pelik ini, Walikota Samarinda Andi Harun justru menawarkan opsi lain dengan menggandeng para pelaku usaha angkutan kota (angkot) lokal untuk terlibat dalam pembenahan transportasi publik modern.

"Malah kami mendorong kepada para pengusaha agar dilakukan rehabilitasi terhadap angkutan kota yang selama ini memakai BBM, kalau bisa melakukan investasi pada peremajaan angkot kita berbasis listrik," kata Andi Harun.

Baca juga: DPRD Samarinda Minta Pemkot Prioritaskan Bus Sekolah, Bisa Melatih Kedisiplinan Siswa

Tata Kelola Operasional

Langkah penundaan ini juga didasari oleh hasil studi banding yang dilakukan Pemkot Samarinda ke sejumlah daerah di Indonesia yang sudah lebih dulu menggulirkan program bus sekolah.

Hasil evaluasi menunjukkan tidak semua daerah berhasil mengelola tata operasional armada tersebut secara berkelanjutan.

Banyak yang akhirnya mangkrak karena salah manajemen.

Andi Harun menegaskan, urusan transportasi publik bukan sekadar urusan membeli banyak kendaraan baru.

Baca juga: DPRD Samarinda Dukung Pengadaan Bus Sekolah Sebagai Solusi Transportasi Alternatif Bagi Pelajar

Masalah utama yang jauh lebih krusial adalah merancang sistem kelola harian agar program tersebut berjalan efektif, efisien, dan bertahan dalam jangka panjang tanpa membebani kas daerah.

Meski harus tertunda akibat imbas ekonomi nasional, komitmen Pemkot Samarinda untuk menyediakan angkutan khusus pelajar yang aman dan nyaman dipastikan akan tetap diwujudkan begitu situasi keuangan membaik.

"Kita tentu akan sampai ke sana. Kita intinya menunggu keadaan semakin membaiknya APBD kita," pungkasnya. (*)