TRIBUNNEWS.COM - Rangkaian peristiwa internasional menjadi sorotan dalam 24 jam terakhir.
Presiden AS Donald Trump menunda rencana serangan militer terhadap Iran setelah mendapat permintaan dari Qatar, Arab Saudi, dan UEA.
Sementara itu, insiden penembakan terjadi di Islamic Center San Diego pada Senin waktu setempat.
Ada lima orang tewas termasuk dua pelaku yang diduga melakukan bunuh diri setelah melakukan penembakan.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan menunda rencana serangan militer terhadap Iran yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Selasa (19/5/2026).
Keputusan itu diambil setelah adanya permintaan langsung dari Emir Qatar, Putra Mahkota Arab Saudi, dan Presiden Uni Emirat Arab (UEA), di tengah upaya diplomatik intensif untuk mencapai kesepakatan baru dengan Teheran.
Trump mengatakan penundaan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap permintaan para pemimpin negara Teluk yang meyakini masih ada peluang untuk menyelesaikan ketegangan melalui jalur negosiasi.
Menurut Trump, para pemimpin Qatar, Arab Saudi, dan UEA menyampaikan keyakinan bahwa kesepakatan yang dapat diterima semua pihak di Timur Tengah masih mungkin dicapai, khususnya untuk memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir.
“Serangan kita terhadap Iran direncanakan untuk besok. Namun kita tidak akan menyerang Iran besok, bertentangan dengan apa yang telah direncanakan,” ujar Trump, Senin (18/5/2026).
Ia menambahkan bahwa Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan meminta Washington memberi ruang bagi diplomasi agar situasi tidak semakin memanas.
"Saya telah diminta oleh Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al Saud, dan Presiden Uni Emirat Arab, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, untuk menunda serangan militer yang direncanakan terhadap Republik Islam Iran, yang dijadwalkan besok," kata Trump.
Trump juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menginstruksikan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon untuk membatalkan operasi yang telah disiapkan.
Meski demikian, ia menegaskan militer Amerika tetap berada dalam kondisi siaga tinggi apabila negosiasi gagal menghasilkan kesepakatan sesuai tuntutan Washington.
Presiden AS itu menekankan bahwa inti utama negosiasi tetap sama, yakni memastikan Iran tidak memperoleh senjata nuklir.
BACA SELENGKAPNYA >>>
Media semi-resmi Iran melaporkan bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berencana membekukan sementara sanksi terhadap ekspor minyak Iran selama proses negosiasi nuklir masih berlangsung.
Menurut sumber tersebut, Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan Amerika Serikat atau OFAC berencana memberikan dispensasi sementara kepada Iran.
Kebijakan tersebut memungkinkan Iran kembali melakukan ekspor minyak secara terbatas selama proses diplomasi dan pembicaraan nuklir dengan Washington masih berlangsung.
Langkah itu dinilai menjadi sinyal pelonggaran tekanan dari Amerika Serikat terhadap Iran setelah bertahun-tahun negara tersebut dibebani sanksi ekonomi yang ketat.
Sejumlah analis menilai keputusan tersebut dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi Iran yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami krisis akibat pembatasan perdagangan dan ekspor energi.
Selama ini, sektor minyak menjadi tulang punggung ekonomi Iran dan sumber utama pemasukan negara.
Namun, sanksi dari Amerika Serikat membuat ekspor minyak Iran turun drastis sehingga berdampak langsung pada pendapatan pemerintah, stabilitas ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat.
Tekanan tersebut memicu lonjakan inflasi, melemahnya nilai mata uang rial Iran, serta meningkatnya angka pengangguran di berbagai sektor industri dan perdagangan.
Dengan adanya pelonggaran sementara sanksi minyak, Iran diperkirakan dapat meningkatkan kembali pemasukan negara dari sektor energi.
Kebijakan itu juga diharapkan membantu menjaga pasokan energi domestik yang sempat terganggu akibat konflik regional dan tekanan internasional.
BACA SELENGKAPNYA >>>
Di tengah geliat Kota Chitose yang berkembang pesat berkat masuknya proyek semikonduktor canggih Rapidus, terdapat sebuah perusahaan konstruksi bernama Taki Kensetsu Kogyo dengan sekitar 101 karyawan, dan seperlimanya atau 22 orang adalah WNI.
Sisanya dari 15 negara asing bekerja di sana total 60 warga asing karyawan di perusahaan tersebut.
"Saya tidak lihat dari negara mana. Tentu saja pekerja Indonesia bagus semua bekerja dengan baik dan mendapat penilaian baik di Jepang itu sebabnya saya ambil dari Indonesia cukup banyak," papar Yuichi Taki (41), Presiden Taki Kensetsu Kogyo yang didampingi stafnya, Sekiguchi, khusus kepada Tribunnews.com pagi ini (19/5/2026).
Meski berasal dari latar budaya dan bahasa yang berbeda, para pekerja disatukan oleh satu bahasa bersama di lapangan, yaitu bahasa Jepang.
Pada akhir Februari, di area penyimpanan material perusahaan, sekitar 20 pekerja dari tujuh negara mengikuti pelatihan perakitan perancah sementara.
Instruksi seperti “bawa pengikat perancah” atau “kumpulkan tali di sini” terdengar dalam bahasa Jepang, yang menjadi alat komunikasi utama dalam pekerjaan sehari-hari.
Salah satu pekerja asal Sri Lanka yang telah empat tahun bekerja di Jepang mengatakan bahwa ia belajar dengan bertanya kepada senior Jepang, lalu mengajarkannya kembali kepada rekan lain.
Ia juga rutin belajar bahasa Jepang setelah pulang kerja.
Keberagaman ini merupakan kebijakan yang dipimpin langsung oleh Presiden perusahaan, Yuichi Taki.
Ia menyadari bahwa ketergantungan pada tenaga kerja dari satu negara berisiko jika situasi negara tersebut berubah.
Karena itu, sejak sekitar 10 tahun lalu, perusahaan mulai merekrut tenaga kerja dari berbagai negara.
Hasilnya, interaksi antarpekerja dengan bahasa ibu berbeda mendorong penggunaan bahasa Jepang sebagai bahasa umum di lapangan.
BACA SELENGKAPNYA >>>
Ketegangan politik di Iran kembali memanas setelah parlemen negara tersebut dilaporkan tengah membahas rancangan undang-undang kontroversial yang memicu perhatian dunia internasional.
Rancangan aturan itu berisi usulan pemberian hadiah senilai sekitar 58 juta dolar AS atau hampir Rp1 triliun bagi siapa saja yang dianggap berhasil “mengirim” Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu “ke neraka”.
Wacana tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel pasca konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah.
Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan usulan itu merupakan bagian dari rancangan undang-undang berjudul “Tindakan Balasan oleh Militer dan Pasukan Keamanan Republik Islam”.
Menurut Azizi, rancangan aturan tersebut disiapkan sebagai dasar hukum bagi langkah-langkah respons Iran setelah serangan besar di Tehran pada 28 Februari lalu yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.
Selain Azizi, anggota Komisi Keamanan Nasional Iran lainnya, Mahmoud Nabavian, juga menyatakan parlemen akan segera melakukan pemungutan suara terkait usulan tersebut.
“Untuk menetapkan hadiah bagi siapa pun yang mengirim Trump dan Netanyahu ke neraka,” ujar Nabavian dalam pernyataannya yang dikutip dari NDTV.
Media Pro-Iran Siapkan Dana Fantastis untuk Kampanye Anti Trump
Laporan mengenai rencana pemberian hadiah itu muncul hanya beberapa hari setelah media pro-pemerintah Iran, Masaf, mengklaim bahwa Tehran telah menyiapkan dana sebesar 50 juta dolar AS untuk kampanye yang disebut “Bunuh Trump”.
Situasi semakin memanas setelah kelompok perang siber yang disebut memiliki hubungan dengan Iran, “Handala”, juga mengeluarkan pernyataan terkait kampanye serupa.
BACA SELENGKAPNYA >>>
Insiden penembakan massal terjadi di Islamic Center di San Diego, California, Amerika Serikat (AS) pada Senin (18/5/2026) waktu setempat.
Dikutip dari Reuters, penembakan ini mengakibatkan tiga orang tewas yang jasadnya berada di luar gedung.
Adapun dua orang pelaku yang masih berusia remaja turut tewas setelah mereka diduga melakukan bunuh diri dengan menembak diri sendiri.
Sementara, salah satu korban tewas merupakan petugas keamanan bernama Amin yang berada di lokasi.
Biro Investigasi Federal (FBI) telah terjun ke lokasi kejadian untuk membantu penyelidikan. Diduga motif dari penembakan yakni kebencian.
Terpisah, agen khusus dari FBI di San Diego, Mark Remily, mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus melakukan penyelidikan.
"Kami sedang secara aktif menyelidiki hal-hal yang menjadi pemicu kejadian ini. Jelas biasanya hal-hal seperti ini tidak terjadi begitu saja," katanya.
Sementara, imam dan direktur Islamic Center, Taha Hassane, menyebut bahwa insiden tragis ini baru pertama kali terjadi.
"Kami belum pernah mengalami tragedi seperti ini sebelumnya. Sangat keterlaluan menargetkan tempat ibadah," ujarnya dikutip dari LA Times.
Direktur Eksekutif Dewan Hubungan Amerika-Islam di San Diego, Tazheen Nizam, mengungkapkan bahwa anak-anak dan guru yang tengah berada di lokasi telah dievakuasi ke gereja terdekat.
Adapun pada lantai dua gedung tersebut, terdapat sekolah yang tengah berkegiatan ketika insiden terjadi.
BACA SELENGKAPNYA >>>
(Tribunnews.com)
