TRIBUNBENGKULU.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menggelar kegiatan Policy Talks dengan mengangkat tema “Kebijakan Pembangunan Hukum Daerah yang Tepat Guna dan Tepat Sasaran”.

Kegiatan ini menjadi wadah diskusi strategis guna mendorong lahirnya kebijakan hukum daerah yang efektif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah, pada Rabu 19 Mei 2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi,  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bengkulu Victor Manurung, Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan Wilayah Kerja Bengkulu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban serta sejumlah pejabat dan peserta lainnya dari unsur pemerintah daerah, akademisi, dan pejabat fungsional. 

Hadir pula narasumber utama, Dekan FISIP Universitas Bengkulu Sugeng Suharto, serta moderator kegiatan Aldila Vidianingtyas Utami.

Baca juga: Menkum Tekankan Pentingnya Afirmasi Pendidikan Pendidikan Kedinasan bagi Generasi Muda Papua

Baca juga: RUU Desain Industri Hadirkan Percepatan Pendaftaran Hingga Kepastian Hukum

Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Pelaksana, Beni Kerista, yang menyampaikan bahwa kegiatan Policy Talks ini merupakan wadah strategis untuk meningkatkan kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan hukum daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Pentingnya penguatan Forum Komunikasi Kebijakan sebagai sarana koordinasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi dalam sambutannya menyampaikan, agar kegiatan ini dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas penyusunan kebijakan di daerah.

“Melalui kegiatan Policy Talks ini, saya berharap kita semua dapat memperkuat wawasan, meningkatkan kapasitas, dan membangun ruang diskusi yang produktif dalam merumuskan kebijakan hukum daerah yang adaptif, inovatif, dan berkualitas. Forum ini juga diharapkan menjadi sarana kolaborasi antarpegawai dan pejabat fungsional untuk saling berbagi pengalaman, perspektif, dan praktik dalam dinamika proses penyusunan kebijakan,” ujar Zulhairi. 

Para peserta memperoleh materi dan diskusi mendalam dari narasumber, yakni Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, serta Dekan FISIP Universitas Bengkulu, Sugeng Suharto. 

Diskusi berfokus pada strategi pembangunan hukum daerah yang efektif, berbasis kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan arah pembangunan nasional.

Melalui terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan Forum Komunikasi Kebijakan dapat berjalan optimal, tersusunnya rekomendasi kebijakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan, serta tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan secara lengkap sebagai bentuk akuntabilitas dan tindak lanjut penguatan kebijakan hukum di wilayah Bengkulu.