TRIBUNSTYLE.COM - Gelombang pembenahan birokrasi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini mulai mengarah tajam ke tubuh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Menanggapi sinyal keras dari Istana, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan tegas terhadap kepemimpinan lembaga tersebut. Purbaya menyatakan dirinya siap mengeksekusi instruksi pencopotan Djaka Budhi Utama dari posisinya sebagai Dirjen Bea Cukai apabila perintah resmi telah diturunkan oleh sang Kepala Negara.
Kendati demikian, sang Bendahara Negara menggarisbawahi bahwa segala keputusan strategis terkait perombakan struktural eselon satu tetap mengacu pada komando regulasi kepresidenan. Ditemui di selasar Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu (20/5/2026), Purbaya memberikan penjelasan langsung di depan awak media mengenai mekanisme evaluasi internal tersebut.
"Tadi kalau kerjanya enggak benar, suruh copot aja?" ujar Purbaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). "Nanti kita lihat ya. Kalau itu perintah, saya akan kerjakan, saya enggak bisa kalau enggak ada perintah. Tapi saya akan cek dulu ya," imbuhnya.
Ketegangan ini bermula saat Presiden Prabowo Subianto melayangkan ultimatum terbuka kepada jajaran Kementerian Keuangan. Sang Presiden menuntut pembersihan total atas berbagai masalah laten yang selama ini menyelimuti institusi kepabeanan tersebut. Respons keras ini menjadi sorotan utama mengingat posisi strategis Djaka Budhi Utama, mantan figur senior dari Tim Mawar yang baru saja menduduki kursi nomor satu Bea Cukai sejak dilantik pada Mei 2025 lalu.
Dalam forum resmi di Gedung Parlemen, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keluhan masyarakat dan para pelaku usaha mengenai lambatnya reformasi birokrasi sudah mencapai batas toleransi. Dengan nada bicara yang lugas, ia meminta menterinya bertindak cepat tanpa kompromi.
Baca juga: Klarifikasi Pegawai Bea Cukai Lari Hindari Wartawan: Saya Bukan Takut, Tapi Menghormati Proses Hukum
"Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat, jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha kumaha engke wahe," ujar Prabowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Pernyataan tegas Kepala Negara tersebut seketika disambut riuh tepuk tangan dari para anggota legislatif yang memadati ruang rapat paripurna. Langkah bersih-bersih ini dinilai krusial, mengingat saat ini perhatian publik juga tengah tertuju pada langkah penegakan hukum, termasuk saat instansi anti-korupsi (KPK) mengintensifkan pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus importasi barang di lingkungan kepabeanan.
Di hadapan para wakil rakyat, Presiden kembali mewanti-wanti seluruh menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara agar tidak menutup mata terhadap praktik pungutan liar (pungli) yang kerap dikeluhkan oleh dunia usaha. Pemangkasan hambatan birokrasi dan pemberantasan korupsi menjadi harga mati demi mengamankan laju pertumbuhan ekonomi nasional.
"Jangan ragu-ragu, yang melanggar, tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita," imbuh Prabowo.
