TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Provinsi Jawa Tengah meraih predikat sebagai daerah dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 terbaik ketiga tingkat nasional.
Provinsi ini hanya kalah dengan Yogyakarta dan Bali yang masing-masing menempati peringkat pertama dan kedua.
Di tengah berbagai konflik yang terjadi baik isu toleransi, agraria dan lainnya, Jawa Tengah mencatatkan skor 86,72 yang berbeda tipis dengan provinsi Kalimantan Barat yang skor indeksnya sebesar 86,17.
Menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, kenaikan peringkat IDI 2025 tidak lepas dari kontribusi seluruh pihak.
Ia menilai, semua indikator penilaian di antaranya politik, ekonomi, dan kebebasan berpendapat sudah berjalan baik di Jawa Tengah.
"Ya salah satunya kami terbuka semua masukan dari masyarakat melalui seluruh kanal-kanal aduan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, kami terimakasih kepada masyarakat yang selama ini telah memberikan masukan itu," ujarnya selepas menerima penghargaan tersebut dalam acara Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 di Kota Semarang, Kamis (21/5/2026).
Ia menyebut, Pemprov Jateng berkomitmen menjaga indek demokrasi di Jateng berjalan dengan baik.
Bahkan, tahun depan harapannya indek tersebut bakal meningkat.
Baca juga: Diduga Dibiarkan Bertahun-Tahun, Arena Judi Gembol Bikin Warga Kabupaten Semarang Murka
"Ya target kami ada peningkatan, maka harus kami jaga bersama untuk mengelola ini," terangnya.
Dalam mencapai target itu, ia mengungkap bukan perkara mudah. Ia menjelaskan, berbagai tantangan di Jawa Tengah saat ini adalah dalam mengerek angka IDI adalah indikator dari sektor ekonomi.
Ia mengklaim, indikator ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga indeks demokrasi.
"Ya para pengusaha harus membantu kami," terangnya.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, capaian Jawa Tengah menunjukkan adanya kompetisi positif antar daerah untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan pembangunan.
“Jawa Tengah meloncat satu tingkat dari ranking empat menjadi ranking tiga. Artinya ada persaingan untuk berbuat lebih baik,” terangnya.
Kendati begitu, Lodewijk mengingatkan bahwa secara nasional capaian IDI 2025 justru mengalami penurunan.
Nilai IDI nasional turun 1,62 poin, dari 79,81 pada 2024 menjadi 78,19 pada 2025. Angka itu masih berada di bawah target pembangunan nasional yang dipatok sebesar 81,69 hingga 85,23.
Menurutnya, penurunan tersebut menjadi peringatan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius.
“Memang penurunannya tidak ekstrem, tetapi ini menjadi cambuk bagi kita semua.
Demokrasi harus terus dibenahi,” terangnya.
Ia mengungkap, IDI nasional dalam satu dekade terakhir menunjukkan dinamika yang naik turun.
Setelah sempat stagnan pada 2009-2013, indeks demokrasi meningkat signifikan pada periode 2014-2019, lalu turun saat pandemi pada 2020, kembali naik pada 2021-2022, dan kembali mengalami fluktuasi hingga 2025.
Untuk itu, ia meminta dalam forum evaluasi nasional yang dilakukan di Semarang menjadi titik awal pembenahan kualitas demokrasi yang lebih substantif.
“Kami tidak bisa memaksakan semua daerah sama persis karena ada kearifan lokal masing-masing.
Tetapi IDI harus menjadi alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi,” paparnya.
Sementara, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry B Harmadi mengungkap, kualitas demokrasi berkorelasi dengan indeks pembangunan manusia (IPM).
Ia menilai, IPM tinggi cenderung memiliki indeks demokrasi yang lebih baik.
Sebaliknya, wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi umumnya memiliki kualitas demokrasi lebih rendah.
“Ketika pendidikan masyarakat meningkat, kesehatan membaik, dan ekonomi masyarakat lebih sejahtera, maka kualitas demokrasi juga akan meningkat,” terangnya.
Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang kritis, berpendidikan, dan memiliki kesejahteraan yang memadai.
"Untuk itulah, pembangunan manusia disebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat demokrasi substantif di Indonesia," paparnya.
Ia menambahkan, kualitas IDI jua turut menjadi salah satu ukuran resmi keberhasilan pembangunan nasional, baik jangka menengah maupun jangka panjang.
IDI kini tidak hanya masuk dalam RPJMN, tetapi juga RPJPN dan RPJMD daerah. Artinya, kualitas demokrasi akan menjadi indikator penting dalam arah pembangunan Indonesia menuju 2045.
“Demokrasi sekarang menjadi ukuran kinerja pembangunan nasional. Jadi bukan hanya soal politik, tetapi juga soal pembangunan manusia,” katanya. (Iwn)
