Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Suryadi Jaya
TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU TENGAH - Musyawarah Cabang (Muscab) IV Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkulu Tengah yang digelar Kamis (21/5/2026), diwarnai aksi protes dari sejumlah pengurus lama partai.
Kegiatan Muscab awalnya berlangsung normal dengan agenda pembukaan dan penyampaian sambutan.
Namun situasi memanas saat Sekretaris DPC PPP Bengkulu Tengah, Oscar Lukito, bersama Ketua OKK DPC PPP Bengkulu Tengah serta Ketua PAC Talang Empat memasuki lokasi acara dan menginterupsi jalannya Muscab.
Mereka meminta kegiatan dihentikan dengan alasan status kepengurusan Pelaksana Tugas (Plt) DPC PPP Bengkulu Tengah saat ini masih dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Kedatangan mereka langsung mendapat penolakan dari peserta dan tamu undangan Muscab hingga sempat terjadi aksi dorong-dorongan di dalam lokasi kegiatan.
Usai insiden tersebut, Oscar Lukito memberikan penjelasan kepada awak media. Ia menegaskan, kedatangannya bukan untuk membuat keributan, melainkan menyampaikan bahwa persoalan kepengurusan PPP Bengkulu Tengah masih dalam sengketa hukum.
Ia mempertanyakan dasar penilaian DPP PPP yang menyebut kepengurusan sebelumnya gagal menjalankan partai.
“Kami ini dianggap tidak mampu, padahal kami berhasil membawa PPP menjadi Ketua DPRD Bengkulu Tengah. Kami juga disebut melanggar AD/ART, AD/ART yang mana yang kami langgar?” tegasnya.
Oscar menilai selama sengketa masih berjalan di pengadilan, seharusnya tidak ada agenda kepartaian strategis yang dilaksanakan, termasuk Muscab.
“Kalau sengketa itu sudah selesai, mau Muscab silakan. Tapi kalau belum selesai jangan dulu, tahan dulu. Negara ini negara hukum, saya sedang melakukan persidangan,” katanya.
Meski demikian, Oscar mengaku tidak melarang Muscab digelar apabila seluruh proses pemecatan dilakukan sesuai aturan partai.
“Kalau memang saya dipecat sesuai aturan, silakan. Tapi ini sedang dalam proses tuntutan, jadi saya minta waktunya dulu sampai selesai,” ujarnya.
Ia berharap polemik internal PPP dapat segera diselesaikan di tingkat pusat agar konflik di daerah tidak terus berlarut.
“Harapan kami ke depan, pengurus pusat seperti Ketua Umum dan Sekjen menyelesaikan dulu persoalan di atas, baru yang di bawah. Jangan yang bawah dulu diselesaikan, akhirnya kita jadi kacau,” tutup Oscar.
Sementara itu, Wakil Ketua OKK DPW PPP Bengkulu, Dedi Rosadi yang hadir di lokasi Muscab, menegaskan Muscab tetap dilaksanakan karena merupakan instruksi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
“Kalau ada yang tidak menerima, itu lumrah dalam organisasi. Ada yang menerima, ada yang tidak. Tapi kami menjalankan perintah DPP di bawah Ketua Umum Pak Mardiono untuk melaksanakan Muscab,” jelas Dedi.
Ia membantah adanya dualisme di tubuh PPP dan menegaskan kepemimpinan partai saat ini sah berdasarkan hasil muktamar.
“Tidak ada dualisme di PPP. Muktamar sudah menentukan Pak Mardiono sebagai Ketua Umum,” ujarnya.
Dedi juga menanggapi persoalan tanda tangan Ketua Umum dan Wakil Sekjen dalam SK yang dipermasalahkan pihak penggugat.
“Persoalan tanda tangan Ketua Umum dan Wakil Sekjen itu hal biasa di partai politik,” tegasnya.
Selain itu, Dedi mengungkapkan DPW PPP Bengkulu tengah mengevaluasi sikap sejumlah anggota DPRD PPP yang beberapa kali tidak menghadiri agenda resmi partai.
Menurutnya, sebagian kader bahkan telah menerima surat peringatan pertama dan berpotensi dikenakan sanksi lebih lanjut hingga pergantian antar waktu (PAW) apabila tetap membangkang.
“Kami masih memberi kesempatan sampai awal Juni. Kalau mereka mau klarifikasi dan kembali bersama partai, silakan. Tapi kalau tidak, surat peringatan kedua akan kami kirimkan ke DPP untuk diproses lebih lanjut,” tutupnya.
