Oleh: Ahmad Humam Hamid*)
Beberapa hari yang lalu, Presiden Prabowo Subianto berkata bahwa, “di desa tak ada urusan dengan dolar.”
Kalimat itu terdengar seperti penutup diskusi-seolah desa adalah ruang ekonomi yang terpisah dari dunia, berdiri sendiri, tenang, dan tidak tersentuh arus besar keuangan global.
Sebuah imajinasi lama tentang Indonesia: kota yang ribut dengan pasar uang, desa yang damai dengan cangkul, sawah, dan lautnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian meredakan tafsir itu: itu hanya untuk “menghibur rakyat”, bukan pernyataan teknis.
Baca juga: Prabowo dan The Economist: Indonesia dan Siklus Optimisme - Kewaspadaan Versi Media Internasional
Fundamental ekonomi disebut kuat, APBN aman, fiskal terkendali. Kalimat yang rapi, seperti biasa dalam bahasa negara.
Tapi ekonomi tidak pernah hidup di dalam kalimat yang rapi.
Ia hidup di dalam harga yang bergerak tanpa izin.
Dan di titik itu, desa justru menjadi tempat paling jujur untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.
Karena rakyat desa mungkin tidak pernah memegang dolar. Mereka tidak membuka grafik kurs. Tidak peduli pada istilah-istilah besar ekonomi global.
Tetapi mereka setiap hari membayar efeknya-tanpa pernah ikut rapat yang memutuskan.
Baca juga: JKA, Senyar, dan Otsus: Ujian Serius atau Kembali “Lagee Biasa”?
Petani di Aceh Tengah tidak bangun pagi untuk mengecek dolar, tetapi langsung tahu ketika pupuk naik.
Nelayan di Simeulue tidak membaca laporan ekonomi global, tetapi langsung sadar ketika solar naik.
Pedagang kecil di Pidie tidak ikut forum investasi, tetapi langsung merasakan ketika harga barang di warung berubah tanpa penjelasan yang bisa mereka kontrol.
Globalisasi tidak pernah datang sebagai konsep. Ia datang sebagai tagihan.
Ia tidak mengetuk pintu desa. Ia masuk lewat harga.
Dan di sinilah krisis energi global membuat semuanya menjadi lebih kasar.
Ketika konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah kembali memanas, jalur energi dunia terguncang. Harga minyak melonjak, distribusi terganggu, dan pasar energi berubah menjadi arena ketakpastian.
Situasi yang oleh banyak analis disebut sebagai krisis energi baru, dengan risiko gangguan suplai dari jalur strategis seperti Selat Hormuz, yang membawa sebagian besar perdagangan minyak dunia.
Baca juga: VIDEO - Anggota DPRA Iskandar Desak Polisi Bongkar Dalang Pembakaran Gedung FP USK
Bagi desa, ini terdengar jauh. Tapi dampaknya justru datang paling dekat.
Harga solar naik perlahan tapi pasti. Biaya transportasi naik tanpa banyak debat. Ongkos distribusi barang melonjak. Dan semua itu turun ke level paling bawah: harga pupuk, harga pangan, harga kebutuhan dapur.
Efek berantainya tidak berhenti di situ.
Ketika energi mahal, semua yang bergerak ikut mahal. Truk pengangkut hasil pertanian di Aceh Tengah dan Bener Meriah menaikkan tarif.
Nelayan di Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Barat, dan Pidie, Aceh Tamiang, dan Simeulue harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk melaut, sementara hasil tangkapan tidak selalu naik.
Pedagang di pasar-pasar kecil menaikkan harga karena biaya masuk barang sudah berubah.
Baca juga: BMA dan DEKS BI Perkuat Sinergi Pengembangan Wakaf Produktif
Krisis energi global tidak pernah tinggal di kota besar. Ia merembes sampai ke jalan tanah, ke pelabuhan kecil, ke warung kopi di pedalaman yang bahkan tidak tahu nama konflik yang memicu semuanya.
Di titik ini, desa kembali berada di posisi yang sama: membayar tanpa ikut menentukan.
Namun sejarah ekonomi tidak pernah hanya satu sisi.
Di tengah tekanan itu, ada aliran uang lain yang justru menguatkan sebagian desa.
Belasan, mungkin puluhan ribu orang Aceh bekerja dan berdagang di Malaysia, mengirim ringgit setiap bulan ke kampung halaman.
Baca juga: VIDEO - Anggota DPRA Iskandar Desak Polisi Bongkar Dalang Pembakaran Gedung FP USK
Mereka bukan pemain pasar global, bukan bagian dari sistem keuangan internasional, tetapi justru menjadi saluran kehidupan bagi ekonomi desa.
Ketika nilai tukar menguntungkan, uang kiriman itu menjadi penyangga yang nyata: untuk makan, sekolah, rumah, dan usaha kecil.
Di saat yang sama, ekonomi ekspor juga bergerak dalam orbit global yang sama kerasnya.
Kopi Gayo di Aceh Tengah dan Bener Meriah, sawit di Aceh Singkil, Subulussalam, dan Nagan Raya, serta kakao di Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya hidup dari pasar yang tidak pernah melihat desa sebagai pusat keputusan.
Harga ditentukan jauh di luar, sementara risiko tetap tinggal di dalam.
Desa menjadi bagian dari rantai global, tetapi bukan pengendali rantai itu.
Dan seperti biasa, dalam sistem seperti ini, ketimpangan tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk.
Petani kecil tetap menghadapi pupuk yang mahal, transportasi yang naik, dan harga jual yang tidak selalu adil. Nelayan kecil tetap bergantung pada solar yang harganya mengikuti gejolak energi global.
Baca juga: Atlet Pencak Silat 7 Daerah di Aceh Akan Bertarung dalam Pra-PORA di Langsa
Sementara nilai tambah besar sering berhenti di tengah jalan, di tangan pengumpul, eksportir, atau jaringan distribusi yang tidak pernah terlihat di desa.
Globalisasi menjanjikan keterhubungan. Tapi yang sering terjadi adalah keterhubungan tanpa kendali.
Dan krisis energi hanya memperjelas itu.
Karena ketika energi dunia terguncang akibat perang dan ketegangan geopolitik, desa tidak punya cara untuk menghindar. Ia tidak bisa “diversifikasi portofolio”.
Tidak bisa “hedging risiko”. Tidak bisa “exit market”. Yang bisa dilakukan hanya satu: menyesuaikan hidup.
Makan lebih hemat. Biaya ditunda. Utang bertambah. Atau kerja ditambah.
Baca juga: VIDEO Siswa SDIT An-Nur Pante Geulima Belajar jadi Presenter di Kantor Serambinews
Di banyak tempat, itu berarti satu hal sederhana: bertahan dengan margin yang makin tipis.
Namun di balik semua tekanan itu, ada satu realitas yang lebih dalam: desa sudah sepenuhnya masuk ke dalam sistem global, bahkan ketika ia merasa tidak pernah masuk.
Karena harga pupuk, harga energi, harga pangan, dan bahkan harga hasil panen, semuanya sudah menjadi bagian dari jaringan yang lebih besar dari sekadar desa itu sendiri.
Satu konflik jauh di luar negeri bisa mengubah biaya hidup di kampung yang bahkan tidak pernah muncul di peta geopolitik.
Baca juga: VIDEO - 13 Tahun Hidup Tanpa Listrik, Aksi Nekat Keluarga Ini Bikin Sultan Pahang Berhenti
Dan di titik itu, ilusi bahwa “desa tidak ada urusan dengan dolar” menjadi semakin sulit dipertahankan.
Bukan karena desa ingin terlibat.
Tetapi karena sistem sudah terlanjur memasukkan desa ke dalamnya.
Dan di tengah semua itu, ekonomi modern terus bergerak tanpa menunggu siapa pun yang merasa tidak terhubung.(*)
*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.
