Ruang Ruhui Rahayu di Kantor Gubernur Kalimantan Timur mendadak berubah menjadi arena perdebatan sengit. Ketegangan memuncak saat Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, bertatap muka langsung dengan perwakilan massa dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK).
Bukan sekadar audiensi biasa, pertemuan tersebut berlangsung panas dan penuh letupan emosi. Rudy tampak geram setelah gaya bicaranya dicap arogan oleh salah satu peserta aksi saat mencecar dirinya terkait desakan hak angket.
Sumbu konflik mulai menyala ketika massa mempertanyakan sikap sang gubernur jika DPRD Kaltim benar-benar menggulirkan hak angket untuk memeriksa dirinya. Menanggapi pertanyaan tersebut, Rudy justru melempar tanya balik yang memancing riuh ruang rapat.
"Anda tahu enggak itu apa hak angket itu?" tanya Rudy, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube TribunKaltim.
Perwakilan massa pun langsung menyambar pertanyaan itu dengan menyebut bahwa hak angket berguna untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pihak provinsi. Namun, definisi tersebut langsung diluruskan oleh Rudy. Menurutnya, proses hukum atau politik tidak bisa berjalan melompat tanpa kejelasan masalah yang mendasarinya.
Massa bersikeras bahwa poin-poin tuntutan mereka telah tercantum dalam pakta integritas yang ditandatangani. Di sisi lain, Rudy tetap bersikap tegas pada konstitusi. Ia menggarisbawahi bahwa pakta integritas tersebut harus melalui sidang paripurna terlebih dahulu di legislatif agar sah secara regulasi.
"Anda tanya di DPR sana. Anda tanya dia. Jangan tanya ke sini. Hak angket itu ada di DPR, bukan di sini," imbuh Rudy dengan nada meninggi.
Ketika kembali didesak mengenai lampu hijau darinya terkait hak angket tersebut, Rudy menjawab tanpa ragu.
"Saya setuju, silakan mereka melaksanakan hak angket. Apa lagi yang mau Anda tanyakan," jawab Rudy.
Atmosfer ruang audiensi yang kian mencekam sempat membuat salah seorang pria mencoba menengahi dan menyudahi pertemuan. Alih-alih melunak, Rudy justru menolak membubarkan forum. Ia bersikeras bahwa segala perdebatan harus dituntaskan saat itu juga di dalam ruangan.
Adu mulut pun tak terhindarkan ketika salah satu demonstran secara gamblang menilai sikap orang nomor satu di Kaltim itu terlalu tinggi hati dalam merespons suara rakyat.
"Bapak jangan arogan Pak," cetus peserta aksi.
"Bukan, saya enggak arogan. Anda kan tanya katanya minta dijawab. Saya jawab kok dibilang arogan," timpal Rudy cepat.
Tak mau kalah, sang pendemo kembali mengkritik cara sang gubernur berdialog. "Gaya Bapak seperti ini menghadapi masyarakat, Pak."
"Loh, ada yang salah dengan gaya saya?" tanya Rudy, menantang balik kritik tersebut.
Gelombang unjuk rasa yang bertajuk Aksi 215 ini sebenarnya sudah bergulir sejak siang hari di depan Kantor Gubernur. Massa membawa tuntutan berat, mendesak Rudy Mas’ud meletakkan jabatannya dan meminta Fraksi Partai Golkar di DPRD Kaltim segera menggerakkan hak angket.
Kemarahan publik ini dipicu oleh polemik pemanfaatan anggaran Pemprov Kaltim yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat. Sebelumnya, kepemimpinan Rudy memang tengah dihantam badai kritik akibat pengadaan mobil dinas super mewah senilai Rp 8,5 miliar, serta proyek renovasi rumah dinas gubernur dan wakil gubernur yang menelan biaya fantastis hingga Rp 25 milar.
Merespons gelombang protes tersebut, Pemprov Kaltim akhirnya melunakkan situasi dengan menerima sekitar 30 perwakilan demonstran. Di hadapan mereka, Rudy Mas’ud kembali menekankan bahwa sebuah mekanisme politik kenegaraan memiliki aturan main yang sakral dan tidak bisa ditabrak begitu saja.
“Pernah jadi anggota dewan? Jadi anggota dewan dulu deh, baru nanti ngomong-nya begitu, karena ada proses dan ada mekanisme,” kata Rudy Mas’ud.
Sebagai penutup, Rudy memberikan sebuah perumpamaan analogi medis yang menohok untuk menggambarkan ketidaksetujuannya terhadap desakan yang terburu-buru.
“Jangan orang sesak napas jantungnya langsung dibedah. Jangan orang sekolah SD masuk SMA. Pakai proses dong, ada aturan negara, ada aturan main,” pungkasnya menutup audiensi yang sarat ketegangan tersebut.
