TRIBUNPEKANBARU.COM - Akhirnya film Pesta Babi akhirnya bisa ditonton secara gratis di Youtube pada Jumat (22/5/2026).
Film dokumenter besutan Dandhy Laksono yang mengusung perjuangan masyarakat adat Papua dalam mempertahankan tanah adatnya ini tayang di enam kanal YouTube yaitu Watchdoc Documentary, Greenpeace Indonesia, Indonesia Baru, Jubi TV, dan Bentala Rakyat.
Sebelumnya, pihak yang memproduksi film ini menegaskan akses untuk menonton hanya melalui pengadaan nonton bareng (nobar).
Jurnalis investigasi sekaligus sutradara film Pesta Babi, Dandhy Laksono menyebut nobar telah diadakan selama 35 hari.
Lalu, total nobar yang diadakan di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 1.670 kali. Dia juga merinci nobar yang berujung dibubarkan yakni sebanyak 50 kali.
"Dalam 35 hari terakhir, sekitar 50 nobar Pesta Babi digagalkan. Sebagian besar yang digagalkan, sukes bikin nobar di tempat lain, dengan lebih banyak penonton."
"Sementara, 1.670 layar lainnya berhasil dibentangkan. Musim nobar berlanjut," katanya dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (20/5/2026).
Lalu, dalam unggahan terbarunya, Dandhy juga mengakui film Pesta Babi telah bisa diakses secara online.
"Meski segera dapat ditonton online, kita akan makin sering berhimpun," tuturnya.
LINK NONTON DI YOUTUBE >> LINK
Baca juga: Sutradara Film Pesta Babi Santai Tanggapi Insiden Mati Listrik Saat Nobar di Kampus UIN Suska Riau
Film Pesta Babi disutradarai oleh antropolog, Cypri Jehan Paju Dale dan Dandhy Laksono.
Dalam pembuatannya, mereka berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti Jubi Media, Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Greenpeace Indonesia.
Sementara, film ini menyoroti soal Proyek Strategi Nasional (PSN) yang membuat masyarakat adat di beberapa kabupaten di Provinsi Papua Selatan tergusur.
Disebutkan dalam film total ada pembukaan hutan untuk kepentingan PSN seluas 2,5 juta hektare yang tersebar di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Kabupaten Mappi.
Beberapa proyek yang disorot yakni terkait lahan untuk kebutuhan biodiesel sawit dan bioetanol tebu untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan.
Selain itu, Pesta Babi turut menyoroti pengerahan militer untuk mendukung kesuksesan PSN tersebut.
Film berdurasi 106 menit ini juga merekam bagaimana jaringan politikus, investor, bahkan hingga gereja berhadapan dengan gerakan sosial masyarakat dan komunitas adat.
Dandhy menyebut butuh waktu empat tahun hanya untuk sekedar melakukan perekaman video. Sementara, data penunjang lainnya seperti hasil riset dikumpulkan lebih lama lagi.
"Kami mengerjakannya intensif dua tahun terakhir. Tapi ngumpulin gambar 3-4 tahun terakhir. Bahkan risetnya lebih lama lagi, Bang Cypri Dale sudah lama juga meneliti di Papua."
"Jadi bahan-bahan beliau adalah gagasan awal untuk melihat risetnya dan juga pendekatan dengan masyarakat yang kami syuting," katanya dalam program Saksi Kata di YouTube Tribun Pekanbaru pada Kamis (15/5/2026).
Dengan proses produksi begitu panjang, Dandhy pun menyindir pihak-pihak yang melarang nobar film 'Pesta Babi' tersebut sebagai 'orang pemalas'.
Pasalnya, dia berharap seharusnya mereka yang melarang bisa membantah film tersebut dengan data tandingan, alih-alih melakukan larangan.
"Paling enak kan, pekerjaan paling gampang, pekerjaan orang malas. Larang aja. Bukannya bantah, tetapi ngelarang," katanya sambil tertawa.
Baca juga: Produksi Butuh 4 Tahun, Dandhy Laksono Sindir Pembubaran Nobar Film Pesta Babi: Kerjaan Pemalas
Menurutnya, jika aksi pembubaran itu memang dilakukan setelah adanya perintah dari rezim, maka Dandhy menganggap adanya penurunan standar keterbukaan ketika ada pihak yang mengkritik pemerintah.
Padahal, dia menyebut, film ini diproduksi berdasarkan riset ilmiah yang sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun.
"Bayangin gini, kalau ini (nobar Pesta Babi) dilarang oleh rezim, standar informasi dan kredibilitas itu begini: (ketika pemerintah ditanya) berapa anggarannya? (pemerintah jawab) Pokoknya ada," sindir Dandhy.
"Sementara kita yang warga negara yang bayar pajak, bekerjanya lebih keras untuk berargumen dengan data. Mereka yang kita bayar dengan pajak kita, yang harus dibayarnya lebih keras lagi dengan data, justru ngomongnya 'pokoknya ada'," tuturnya.
Dandhy pun berharap, ketika dirilisnya film 'Pesta Babi' ini, maka pemerintah bisa merefleksikan terkait kebijakannya di Papua apakah bersifat seperti penjajah atau kolonial atau tidak alih-alih hanya melakukan upaya represif seperti pembubaran nobar.
"Harusnya menonton film ini dimulai dengan itu (mempertanyakan apakah adanya penjajahan bersifat kolonialisme di Papua). Setelah selesai film, ya harus memulai lagi dengan itu," ujarnya.
( Tribunpekanbaru.com / Tribunnews )
