Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Fraksi PPP, Arief Maoshul Affandy menegaskan DPRD Jawa Barat akan mengawasi stabilitas harga daging dan distribusi hewan kurban agar tidak memicu lonjakan inflasi menjelang Idul Adha 2026.

Menurut Arief, proyeksi kenaikan kebutuhan hewan kurban hingga 20 persen tahun ini, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama karena sebagian besar pasokan masih bergantung dari luar Jawa Barat.

"Kenaikan kebutuhan hewan kurban hingga 20 persen ini memang kabar baik, dari sisi ekonomi dan ibadah. Namun menjadi tantangan besar dari sisi inflasi dan kesehatan hewan," ujar Arief, Sabtu (23/5/2026).

Arief mengatakan, saat ini pasokan hewan kurban di Jawa Barat masih banyak didatangkan dari wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Menurutnya, pengawasan jalur distribusi dan kesehatan ternak harus diperketat agar pasokan tetap aman dan harga tidak melonjak di pasaran.

Komisi II DPRD Jawa Barat, kata dia, meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat memperketat pengawasan di pos lalu lintas ternak di perbatasan provinsi.

Arief menegaskan, pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang masuk ke Jawa Barat bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) maupun lumpy skin disease (LSD).

"Kita harus memastikan hewan yang masuk itu bebas dari PMK dan LSD. Sebab jika ada wabah, pasokan akan drop dan harga daging pasti meroket," katanya.

Selain itu, DPRD Jawa Barat juga meminta pemerintah daerah memetakan sentra penampungan hewan kurban agar harga lebih transparan dan tidak terjadi panic buying di masyarakat.

Menurut Arief, langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas harga daging sapi segar di pasar ritel selama momentum Idul Adha.

"Jangan sampai terjadi kepanikan yang justru memicu inflasi musiman pada harga daging di pasaran," ucapnya.