TRIBUNSORONG.COM, BIAK - Bupati Biak Numfor Markus Mansnembra menyoroti aktivitas 200 hingga 300 kapal penangkap ikan berskala besar yang beroperasi di perairan Biak Numfor hingga Teluk Saireri. 

Ironisnya, eksploitasi kekayaan laut ini sama sekali tidak melibatkan pekerja lokal, sehingga angka pengangguran di daerah tersebut tetap tinggi. 

Baca juga: Ratusan Warga Fakfak Gelar Nobar Film Dokumenter "Pesta Babi" di Pelataran Gereja

Aspirasi ini disampaikan dalam acara ramah tamah bersama Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri di Biak, pada Jumat (22/5/2026).

Pemerintah menyebut ada enam investor besar yang bergerak di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 717 yang mencakup perairan Biak hingga Kabupaten Supiori. 

Baca juga: Pemprov Papua Tengah Gratiskan Biaya SMP, Gubernur: Ada Guru Minta Bayaran, Segera Lapor Saya!

Kendati potensi laut dikuras habis oleh ratusan kapal, dampaknya tidak dirasakan oleh ekonomi masyarakat setempat karena minimnya penyerapan tenaga kerja.

"Dari data yang kami dapatkan, sekitar 200 sampai 300 kapal saat ini beroperasi di wilayah tangkap 717 yang masuk perairan Saireri sampai di Biak. Kami berharap ke depan siapapun investor yang masuk, jangan hanya investasi tangkap lalu hasil tangkapan dibawa keluar Papua," ujar Bupati Markus.

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni Rute Sorong - Biak Mei 2026: Singgah Manokwari, Cek Harga Tiket

Selama ini hasil laut Biak langsung dibawa keluar daerah untuk diolah di tempat lain. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat lokal hanya menjadi penonton dan tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang maksimal.

Oleh karena itu, Bupati Markus mendesak Pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar mewajibkan investor membangun industri pengolahan di Biak, seperti pabrik pengalengan ikan yang pernah beroperasi beberapa tahun lalu. 

Baca juga: Konektivitas Sorong–Biak Kunci Utama Tarik Wisatawan Dunia ke Tanah Papua

Langkah ini diyakini menjadi solusi nyata yang adil bagi masyarakat Biak Numfor. (*)